JAKARTA- Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P) membantah pernyataan Ketua Front Pelopor, Rachmawati Soekarnoputri yang mengatakan bahwa Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri ada deal konsesi dengan Duta Besar Amerika Serikat untuk mencalonkan Joko Widodo sebagai Presiden RI.
“Berita Ibu Rachmawati yang mengatakan ibu Mega dan mbak Puan ada deal konsesi bisnis saat bertemu dengan Dubes AmerikaAS, adalah sesuatu berita yang sangat tidak benar,” demikian Sekretaris Jenderal PDI-P, Tjahjo Kumolo kepada Bergelora.com di Jakarta, Minggu (10/8).
Menurutnya pertemuan antara Megawati Soekarnoputri dengan Duta Besar Amerika Serikat sebatas silahturahmi.
“Duta besar Amerika Serika di Jakarta kalau bertemu dengan ibu Mega dan sebagaimana pertemuan dengan Dubes negara sahabat lainnya semata hanya silaturahmi membangun komunikasi,” ujarnya lagi.
Tjahjo Kumolo mengingatkan bahwa Megawati sering dikunjungi oleh tokoh-tokoh penting dalam maupun luar negeri karena sebagai Ketua Umum PDI-P dan Presiden RI ke V.
“Posisi ibu Megawati sebagai Ketua Umum Partai Pemenang Pemilu dan Presiden RI ke V juga sebagai salah satu tokoh penting dalam Pilpres 2014. Ini sangatlah wajar duta-duta besar negara sahabat membangun komunikasi kepada ibu Megawati. Tapi ibu Megawati tidak pernah melakukan hal-hal sebagaimana yang disampaikan ibu Rachmawati,” tegasnya.
Beberapa waktu lalu, Rachmawati mempertanyakan lewat Bergelora.com bagaimana mungkin Megawati Soekarnoputri yang mengaku anak ideologis Bung Karno membiarkan campur tangan negara asing dalam pencalonan presiden.
“Ada apa Mega dan Puan harus ketemu dengan Duta Besar Amerika sebelum Pilpres. Mereka sudah bikin konsesi dagang koq di sini. Bagaimana tidak? Mereka bikin konsesi politik. Antara pihak asing dengan yang sekarang ini merasakan dirinya pemenang,” tegasnya
Grand Design
Rachmawati menegaskan bahwa saat ini bukan lagi persoalan Prabowo versus Jokowi dalam pemilihan presiden, tetapi adalah soalgrand design Amerika Serikat untuk mengusai pemerintahan Indonesia yang akan datang.
“Saya independen melihat kepentingan bangsa yang lebih besar yang saya harus sikapi sebagai anak Soekarno. Ada keterlibatan masif dari pihak asing. Ini seperti yang dikatakan Bung Karno, Proxy War. Jadi ada kepentingan kapitalis asing yang diakomodir Megawati. Dulu Bung Karno menyebutnya antek-antek imperialisme di dalam negeri. Kaki tangan. Ini kan tidak bisa ditolerir. Saya prihatin dan harus bersikap. Rakyat indonesia harus mengerti apa dibalik pemilihan presiden ini. Itu grand design sejak awal.
Menurut Rachmawati, pencitraan adalah cara umum yang selalu digunakan oleh Pseudo-Soekarnoisme, untuk mengelabui kesadaran rakyat lewat media massa terutama televisi di Indonesia.
“Semua ucapan Bung Karno dipakai. Saya tegaskan pencitraan itu Pseudo Soekarnoisme. Katanya anak ideologis Bung Karno. Darimana anak ideologisnya? Apa Undang-undang Dasar yang liberal yang Megawati ciptakan ini bisa menjalankan Tri Sakti? Kan tabrakan!,” ujarnya geram.
Rachmawati mencontohkan Pasal 33 Undang-undang Dasar 45 memerintahkan agar semua sumberdaya alam dipergunakan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat, tetapi setelah amandemen UUD’45 sebanyak 4 kali justru yang terjdi sebaliknya.
“Semua dikuasai oleh beberapa orang yang mempunyai previlage khusus ditambah kepentingan asing. Bung Karno dari dulu sudah membuat peringatan . Berkali-kali saya sampaikan pada rakyat agar hati-hati atas upaya-upaya imperialisme menguasai Indonesia,” tegasnya.
Menurutnya justru berkali-kali dirinya yang dituduh dan difitnah sebagai Pseudo-Soekarnoisme, padahal dalam kenyataannya Megawati lah yang memalsukan ajaran Bung Karno.
“Itu salah satu upaya mereka menggeser saya dari politik dan mereka bebas menjadi sentral untuk membunuh Soekarnoisme. Nanti juga mereka dimatiin sama imperialis. Lihat aja nanti kalau gak percaya. Tapi memang begitu cara imperialis Amerika. Bung Karno ajadifitnah koq. Metodenya begitu,” jelasnya. (Web Warouw)