JAKARTA- Pakar energi, Dr. Kurtubi berharap Presiden Jokowi bisa mewarisi hilirasi industri nuklir terintegrasi. Menurutnya, lembaga nuklir BATAN (Badan Tenaga Nuklir Nasional) yang lahir tahun 1958,–selama sekitar 60 tahun hanya jalan ditempat, tanpa ada PLTN (Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir) yang terbangun. Akhirnya, BATAN dibubarkan sendiri oleh Pemerintah dan digabung dalam BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional).
“Saya sarankan kepada Presiden Jokowi untuk segera mengeluarkan kebijakan baru yang strategis monumental yaitu : memproklamirkan lahirnya industri nuklir terintegrasi hulu hilir di tanah air. Dengan mendayagunakan, mengoptimalkan dan menyempurnakan organisasi BAPETEN yang merupakan satu-satunya lembaga nuklir negara saat ini pasca bubarnya BATAN,” ujarnya.
Menurut Ketua Kaukus Nuklir di DPR-RI 2014 – 2019 ini menjelaskan BATAN sempat meninggalkan warisan berupa panduan Organisasi NEPIO (Nuclear Energy Program Implementation Organization) yang berasal dari IAEA (International Atomic Energy Agency)
Dengan keberadaan NEPIO timbul rencana Pemerintah untuk membentuk lembaga/instansi baru yang berwenang terkait akan hadirnya PLTN di Indonesia.
“Agar sistem dan proses Investasinya simpel tidak biroratik dan tidak dijauhi oleh investor, maka sebaiknya manfaatkan lembaga nuklir negara yang sudah ada saat ini, yaitu BAPETEN (Badan Pengawas Tenaga Nuklir). Tidak perlu dibentuk lembaga baru,” ujarnya.
Mantan pengajar Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan Universitas Paramadina ini menjelaskan sisi hulu dari industri nuklir nasional perlu dibenahi dengan merekrut geologist-geologist yang handal.
“Ini untuk eksplorasi, merubah potensi yang sangat besar dari SDA nuklir Uranium dan Thorium yang ada diperut bumi nusantara, menjadi proven reserves Uranium dan Thorium,” ujarnya.
Kemudian menurutnya akan diikuti dengan kegiatan mengintensifkan kegiatan eksploitasi dan produksi SDA nuklir dari Uranium dan Thorium, termasuk pengolahannya untuk menjadi produk siap pakai sebagai Bahan Bakar Nuklir (BBN) oleh PLTN.
“Ini yang akan menciptakan secara masif armada lapal laut sipil bertenaga nuklir di sisi hilir dari industri nuklir nasional,” jelasnya.
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, produk BBN yang dihasilkan di sisi hulu menurutnya, tidak saja untuk PLTN dan kebutuhan kapal laut sipil disisi hilir di dalam negeri, tetapi juga dipersiapkan juga untuk tujuan ekspor untuk jangka panjang jauh kedepan.
“Kebijakan monumental dari Presiden RI ke 7 akan merupakan lagecy sangat penting dalam merealisasikan terwujudnya mimpi besar Presiden RI Pertama Soekarno dan seluruh rakyat Indonesia,” tegas Ketua DPP Nasdem Bidang Energi dan Mineral ini.
Dr. Kurtubi meyakini, kebijakan ini dipastikan akan menciptakan banyak lapangan kerja baru dari berbagai disiplin ilmu dan akan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Ini juga sebagai jalan keluar strategis untuk bisa terbebas dari jebakan pertumbuhan ekonomi yang selama ini hanya berputar-putar di level 5%.
“Kebijakan ini bertujuan agar Indonesia bisa menjadi negara industri maju ditahun 2045, yang mustahil dicapai jika ekonomi hanya tumbuh berputar-putar di level 5% saja,” tegasmya. (Web Warouw)
