JAKARTA – Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan meminta Pemerintah Pusat maupun daerah untuk segera mengimplementasikan kartu kredit pemerintah domestik (KKP Domestik).
Menurutnya, dengan segera diimplementasikanya KKP domestik ini akan meningkatkan layanan pembayaran dan pembiayaan dalam sistem pemerintah.
“KKP domestik menjadi penting untuk segera d iimplementasikan dalam rangka transparansi serta memberikan kemudahan dalam belanja barang dan jasa pemerintah,” katanya dalam sambutan peluncuran kartu kredit pemerintah domestik yang di pantau secara virtual, Senin (29/8/2022).
Selain itu, Menko Luhut mengatakan KKP domestik akan membantu percepatan pembayaran kepada Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah (UMKM).
Oleh sebab itu, Luhut meminta kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk kembali mengingatkan kepala daerah untuk melaksanakan pembayaran melalui KKP domestik ini.
“Untuk itu seluruh kementerian lembaga dan BUMN diharapkan segera dapat menggunakan KKP domestik di instansi masing-masing.Selanjutnya KKP domestik ini kiranya dapa diadopsi dan diimplementasikan juga oleh pemerintah daerah,” imbaunya.
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, Luhut juga meminta kepada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan untuk terus mengembangkan KKP domestik, sehingga dapat digunakan saat melakukan pembelanjaan di merchant online maupun offline baik di dalam maupun luar negeri.
“Sehingga KKP domestik ini dapat bermanfaat di seluruh instansi pemerintah untuk Indonesia yang lebih maju, sejahtera dan mandiri,” pungkasnya.
Sebagai informasi, Pemerintah secara resmi meluncurkan alat pembayaran betupa kartu kredit pemerintah domestik (KKP Domestik) dan QRIS antarnegara pagi ini.
KKP Domestik merupakan bentuk implementasi inpres nomer 2 tahun 2022 terkait penggunaan transaksi non tunai untuk belanja barang dan jasa pemerintah pusat dan daerah. (Enrico N. Abdielli)
