JAKARTA – Dua perwira tertinggi China dan delapan pejabat militer senior lainnya telah dipecat dari Partai Komunis China (PKC) dan dari Tentaran Pembebadan Rakyat (People’s Liberation Army – PLA) karena dicurigai melakukan pelanggaran serius terkait korupsi. Itu menjadi langkah signifikan dalam pemberantasan korupsi di militer China. He Weidong (68 tahun) jenderal tertinggi kedua di China, dan laksamana angkatan laut Miao Hua (70 tahun), mantan perwira politik tertinggi militer China, adalah pejabat militer senior yang menjadi sasaran kampanye pemberantasan korupsi terbaru di Tentara Pembebasan Rakyat. Demikian dikutip Bergelora.com di Jakarta, Jumat (19/10) dari beberapa sumber.

Pemecatan Jenderal He adalah yang pertama dari seorang komandan yang sedang menjabat di Komisi Militer Pusat sejak Revolusi Kebudayaan 1966-1976. Dia tidak terlihat di depan umum sejak Maret, dan penyelidikan atas aktivitasnya sebelumnya tidak diungkapkan oleh otoritas China.
Melansir Al Jazeera, dalam pengumuman pemecatan mereka pada hari Jumat (17/10), Jenderal He, Laksamana Miao, dan tujuh pejabat militer senior lainnya dituduh telah “melanggar disiplin Partai secara serius dan diduga melakukan kejahatan terkait tugas berat yang melibatkan jumlah uang yang sangat besar”.

Juru bicara Kementerian Pertahanan Zhang Xiaogang mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa dugaan pelanggaran tersebut “bersifat serius, dengan konsekuensi yang sangat merugikan”, dan memuji pembersihan tersebut sebagai “pencapaian signifikan dalam kampanye antikorupsi Partai dan militer”.
Pemecatan He yang berusia 68 tahun memiliki implikasi di luar militer karena mantan komandan tersebut juga menjabat di Politbiro yang beranggotakan 24 orang, eselon kekuasaan tertinggi kedua Partai Komunis yang berkuasa.

Sebagai salah Satu dari Dua Wakil Ketua Komisi Militer Pusat, He adalah komandan ketiga paling berkuasa di Tentara Pembebasan Rakyat dan telah dianggap sebagai rekan dekat Presiden Xi Jinping, panglima tertinggi tentara.
Laksamana Miao sebelumnya diberhentikan dari komisi pada bulan Juni setelah diselidiki atas “pelanggaran disiplin serius”.
Pengumuman pemecatan ini muncul hanya beberapa hari sebelum Komite Sentral Partai Komunis yang beranggotakan lebih dari 200 pejabat senior, dijadwalkan mengadakan Sidang Pleno Keempat di Beijing.

Keputusan lebih lanjut terkait personel, seperti pemecatan dan penggantian anggota Komite Sentral, diperkirakan akan diresmikan dalam rapat yang dimulai pada hari Senin (20/10).
Pejabat militer lain yang disebutkan bersama He dan Miao antara lain He Hongjun, mantan pejabat senior di Departemen Pekerjaan Politik PLA, Wang Xiubin dari Pusat Komando Operasi Gabungan Komisi Militer Pusat, mantan komandan Komando Teater Timur Lin Xiangyang, dan dua mantan komisaris politik Angkatan Darat dan Angkatan Laut PLA.
Para pengamat mencatat bahwa banyak pejabat ini telah menghilang dari pandangan publik selama beberapa bulan.
Mantan komandan Polisi, Wang Chunning, yang juga disebutkan dalam pernyataan tersebut, dicopot dari badan legislatif nasional bulan lalu, bersama tiga jenderal PLA lainnya.
Ja Ian Chong, profesor madya ilmu politik di Universitas Nasional Singapura, mengatakan “perombakan” semacam ini dalam kepemimpinan militer China kini telah terjadi begitu sering “sehingga menjadi lebih normal daripada sebelumnya”.
“Tampaknya ini merupakan bagian dari perkembangan pemerintahan Xi Jinping,” ujar Chong kepada Al Jazeera.
“Ini juga dapat dibaca sebagai konsolidasi kekuasaan oleh Xi Jinping dan hal ini menunjukkan bahwa partai menjadi lebih solid dan menjadi lebih kuat dari sebelumnya,” ujarnya.
Hukuman Mati
Kasus ini telah diserahkan kepada jaksa militer untuk ditinjau dan dituntut secara hukum.
Partai Komunis.China dan Tentara Pembebasan Rakyatnya adalah dua organisasi pelopor yang paling konsisten bertanggung jawab mengawal dan menjaga keselamatan negara dan rakyat China dari bahaya korupsi.
Pemberantasan korupsi tidak pandang bulu juga menyasar para kader, petinggi partai, pejabat militer maupun pejabat negara. Hukuman tertinggi bagi koruptor di China adalah hukuman mati.
Presiden Xi Jinping sebagai Sekretaris Jenderal PKC secara keras menegakkan disiplin partai (demokrasi-terpimpin) agar menjadi teladan bagi seluruh kader partai dan prajurit PLA.
Sebagai negara yang menjalankan demokrasi rakyat, Partai Komunis China membawa negeri itu mencapai kemajuan yang sangat pesat dan tak terhentikan dibidang ekonomi dan militer.
China telah menjadi cermin pencapaian sistim demokrasi rakyat yang berbasiskan kepentingan rakyat.menuju masyarakat sosialisme modern hari ini. (Web Warouw)