Militer Indonesia atau Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan kembali memilik peran signifikan dalam pembangunan NKRI,– setelah Pemilihan Umum (Pemilu) Rabu, 17 April 2019. Dr Nicolaas Warouw secara singkat memaparkan pengamatannya dalam tulisannya yang berjudul ‘Indonesian Elections and the Role of the Military’ di www.internationalaffairs.org.au 3 April 2019 lalu,–dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia,–dimuat di Bergelora.com. Dr Nicolaas Warouw, dosen di Studi Hamaniora dan Ilmu Sosial di University of New South Wales ((UNSW) Canberra. Australia. Penelitiannya meliputi politik dan gaya hidup buruh industri Indonesia, antropologi perubahan iklim dan bencana alam, dan politik lokal di Indonesia. (Redaksi)
Oleh: Dr Nicolaas Warouw
Pemilihan presiden Indonesia sedang berlangsung dalam persaingan yang ketat. Tetapi siapa pun yang menang, akan menentukan peran masa depan militer dalam lembaga-lembaga pemerintah Indonesia yang akan memiliki dampak jangka panjang terhadap demokrasi negara.
Pada Rabu, 17 April 2019 nanti, lebih dari 192 juta orang Indonesia akan menggunakan haknya memilih dalam pemilihan umum Indonesia. Ini akan menjadi pemilihan umum kelima di Indonesia sejak tiga dekade pemerintahan otoriter Presiden Suharto berakhir pada 1998. Lebih dari 300.000 kandidat saat ini berkampanye untuk 20.528 kursi di lima tingkat lembaga pemerintahan, mulai dari kepresidenan hingga legislatif kota setempat. Namun terlepas dari jumlah yang mengesankan ini, sejauh mana demokrasi telah berlangsung di Indonesia terbuka untuk diperdebatkan.
Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah menerima hasil yang beragam dalam Indeks Demokrasi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei ekonomi. Antara 2016 dan 2017 peringkatnya di antara 167 negara mengalami penurunan tajam dari 48 menjadi 68. Para penulis laporan itu mencatat kenaikan intoleransi agama merupakan faktor yang berkontribusi dalam penurunan ini. Peringkat Indonesia naik sedikit lebih tinggi ke 65 di 2018, dan diharapkan pemilu mendatang akan lebih meningkatkan kedudukan demokratisnya.
Namun, peran angkatan bersenjata di masa depan dalam kehidupan sipil yang kini menjadi isu utama pemilihan, menimbulkan kekhawatiran yang semakin kuat tentang hubungan yang lebih erat antara sipil dan militer Indonesia,– yang dapat menghambat kemajuan demokrasi negara tersebut.
Para Calon Presiden
Tidak mengherankan, karena pemilihan presiden yang paling menarik perhatian selama menjelang pemilihan presiden Indonesia. Presiden Joko “Jokowi” Widodo yang berkuasa melawan Prabawo Subianto untuk kedua kalinya,– pasangan ini juga berhadapan satu sama lain dalam pemilihan presiden 2014.
Sebelum menjadi presiden, Jokowi adalah Walikota Surakarta dan Gubernur Jakarta. Sebaliknya, Prabawo adalah pensiunan jenderal militer dan mantan komandan pasukan khusus Indonesia (Kopassus). Namun, mungkin mengejutkan bahwa kekhawatiran tentang hubungan militer dan sipil yang lebih dekat tidak ditemukan pada latar belakang yang berbeda dari para kandidat. Tidak diharapkan bahwa pemilihan Jokowi akan mengarah pada supremasi sipil yang lebih besar dan Prabowo ke pemerintahan militeristik. Sebaliknya, siapa pun yang menang, kemungkinan akan ada perluasan peran militer diperluas di lapangan sipil.
Baik Jokowi maupun Prabowo telah mencoba untuk memilih pasangan calon wakil presiden yang akan menjadi tiket untuk menarik bagi pemilih yang lebih luas. Jokowi telah memilih Ma’ruf Amin, seorang ulama Islam. Dalam melakukan hal itu, ia telah memprioritaskan memohon kepada pemilih Muslim untuk mencoba menyamai kepercayaan militer lawannya. Dalam pemilu 2014, Jokowi juga menahan diri untuk tidak memilih calon wakil presiden dengan latar belakang militer dan sebagai gantinya memilih Jusuf Kalla, seorang birokrat yang berpengalaman dalam bisnis.
Namun, Jokowi belum menjauhkan dirinya sepenuhnya dari militer. Untuk membantu meningkatkan kepercayaan militernya, ia memiliki beberapa pensiunan jenderal militer di lingkaran dalamnya. Di antara mereka adalah Wiranto, Luhut Panjaitan, Agum Gumelar dan Moeldoko. Dengan pengecualian Moeldoko, mereka semua naik ke peringkat teratas selama dekade terakhir Soeharto berkuasa di tahun 1990-an. Pada saat itu, militer negara tersebut mendapatkan hak istimewa dengan praktik “dwifungsi” ganda yang memungkinkan perwira aktif menduduki posisi sipil. Praktek ini divalidasi oleh mantan doktrin pertahanan nasional, yang memungkinkan anggota angkatan bersenjata untuk mengisi peran non-militer untuk menopang ketahanan nasional dalam ideologi, politik, ekonomi dan budaya. Dalam pemerintahan Widodo saat ini, peran para pensiunan perwira tidak terbatas pada memberikan nasihat tentang masalah keamanan dan pertahanan nasional.
Jokowi telah menghadapi masalah karena pembengkakan jajaran menengah Angkatan Bersenjata Nasional Indonesia (TNI). Ada terlalu banyak perwira menengah di ketentaraan tanpa unit untuk dikomandoi dan sedikit peluang untuk kemajuan karier. Dengan demikian, pemerintah Jokowi telah berjuang untuk mencarikan peran bagi mereka. Pada pertemuan gabungan para pemimpin Kepolisian Nasional – Angkatan Bersenjata pada bulan Januari, diumumkan 60 posisi senior baru akan dibentuk di TNI untuk para perwira tinggi. Menyusul hal ini, masyarakat tidak terlalu terkejut ketika tim kampanye Jokowi mengusulkan agar para perwira yang masih aktif di militer mengisi pos-pos sipil di berbagai bidang seperti manajemen bencana, infrastruktur, dan intelijen. Namun, pemerintah dan sayap koalisinya di parlemen menyatakan bahwa peran semacam itu akan tetap terpisah dari administrasi sipil lainnya
Sebaliknya, Prabowo berusaha meremehkan kredensial militernya sendiri untuk menjauhkan diri dari masa lalu otoriter Indonesia. Dia telah memilih Sandiaga Uno, seorang pengusaha, investor dan mantan wakil gubernur Jakarta, sebagai calon wakil presiden. Prabowo menggunakan taktik serupa pada tahun 2014 ketika ia maju dengan Muhammad Hatta Rajasa, seorang teknokrat. Tetapi dia telah menunjuk Djoko Santoso, mantan komandan angkatan bersenjata Indonesia, sebagai kepala badan kampanye nasionalnya.
Sungguh luar biasa, bahwa meskipun menjadi pendukung kredo “dua fungsi” dan gagasan bahwa hal itu memberikan stabilitas politik dan keamanan di era Soeharto, kampanye kampanye Prabowo mengadvokasi untuk menjauhkan militer dari institusi sipil. Meskipun menerima dukungan dari partai kecil baru yang didukung oleh anak-anak Soeharto,– Prabowo sendiri dulu menikah dengan salah satu anak perempuan Soeharto,– kampanye Prabowo menegaskan bahwa “kembali ke barak” tidak dapat dihindari dan penting untuk menjaga profesionalisme TNI. Namun, seorang wakil dari tim kampanyenya menyatakan beberapa penyebaran militer bisa dilakukan asalkan mereka mematuhi “peraturan” dan demi kepentingan umum untuk “pembangunan.”
Reformasi TNI
Reformasi militer pada tahun 2004 menginstruksikan personil TNI untuk mengundurkan diri atau pensiun dari jabatannya sebelum mengambil jabatan sipil. Meskipun demikian, undang-undang memungkinkan seorang perwira aktif untuk memegang jabatan non-militer di sepuluh lembaga negara termasuk Kementerian Pertahanan, Badan Intelijen Nasional (BIN), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Badan Narkotika Nasional (BNN) dan yang tertinggi pengadilan. Proposal untuk merevisi undang-undang yang ada lebih lanjut diharapkan untuk menambahkan kementerian koordinasi urusan maritim, kantor staf presiden dan badan keamanan maritim ke dalam daftar ini. Seiring dengan pembentukan komando baru di dalam angkatan bersenjata, pos-pos non-pertahanan yang diperluas kelak akan memastikan posisi bagi perwira tinggi mendatang.
Kelompok-kelompok Hak Azasi Manusia (HAM) telah menyuarakan keprihatinan tentang kembalinya militer ke dalam kehidupan sipil di tengah-tengah kekhawatiran tentang kembalinya kebijakan “fungsi ganda”. Seorang komisioner dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia telah mengindikasikan ketidakseimbangan antara sejumlah besar perwira tinggi dan jabatan yang tersedia dalam angkatan bersenjata dan rencana selanjutnya untuk menempatkan mereka di posisi sipil, menunjukkan reformasi militer tidak membuat banyak kemajuan.
Sementara menolak kebijakan “dua fungsi”, kedua kandidat mempertahankan posisi mereka atas peran militer yang diperluas dan mengklaim kebijakan mereka mematuhi undang-undang saat ini. Selanjutnya, mereka tetap berkomitmen untuk melakukan modernisasi angkatan bersenjata. Jokowi telah banyak berbicara tentang kebutuhan militer akan modernisasi teknologi dan untuk lebih mengembangkan industri pertahanan menjadi lebih mandiri, serta kebutuhan untuk integrasi keamanan dunia maya ke dalam sistem pertahanan. Sebaliknya, Prabowo menekankan bidang-bidang terpenting untuk reformasi militer sebagai perbaikan kondisi bagi personil militer dan peningkatan anggaran pertahanan.
Menjelang pemilihan, apa yang terjadi dengan reformasi militer tetap menjadi pertanyaan terbuka. Tetapi sebuah survei oleh Charta Politika tahun lalu menunjukkan bahwa TNI adalah lembaga yang paling terpercaya di Indonesia dengan peringkat persetujuan 73,5 persen. Sebagai perbandingan, partai politik menerima peringkat persetujuan terendah hanya 32,5 persen.
Publik saat ini tampaknya puas dengan peran TNI dan tidak lagi dipandang sebagai instrumen pemimpin tunggal seperti di era Soeharto. Tantangannya sekarang adalah menjaga netralitas angkatan bersenjata. Revisi undang-undang, jika itu terjadi, dapat mengarah pada perluasan peran militer. Dalam pemilihan presiden 2019, kedua kubu sejauh ini relatif diplomatis mengenai masalah ini. Ini mungkin berarti bahwa sesuatu yang lebih mungkin terjadi secara tak terduga dalam masalah persoalan ini. Di negara di mana politik sering memecah belah dan di mana mempromosikan intoleransi sering dapat digunakan sebagai senjata politik,– ada kemungkinan bagi peran masa depan angkatan bersenjata untuk lebih dipolitisasi, baik oleh para politisi atau oleh militer sendiri.
