JAKARTA- Penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada calon Kapolri Budi Gunawan (BG) terasa janggal dan mencurigakan. Hal ini disampaikan oleh pengamat intelejen, Susaningtyas Kertopati kepada Bergelora.com di Jakarta, Kamis (15/1).
“Melihat kasus ini ada kejanggalan yakni menjadikan Budi Gunawan sebagai tersangka padahal dalam waktu yang bersamaan ia dicalonkan sebagai Kapolri dan sudah diproses di DPR,” ujarnya.
Menurutnya penetapan status tersangka pada Budi Gunawan, speerti dipaksakan oleh KPK dengan tujuan untuk menjegalnya menjadi Kapolri.
“Penentuan tsk (tersangka-red) hanya berdasarkan LHA belum ada periksaan saksi. Belum periksa yang menyuap BG. BG Sendiri belum pernah diperiksa sudah ditetapkan sebagai tsk jadi hal tersebut sangat dipaksakan hanya untuk menjegal BG jadi Kapolri,” ujarnya.
Sementara itu mantan anggota Dewan Pewakilan Daerah (DPD) Laode Ida mengatakan bahwa soal Budi Gunawan, Presiden Joko Widodo tak boleh melawan arus besar gerakan bersih.
“Kontroversi figur Budi Gunawan (BG) kian diperkuat oleh putusan komisi 3 DPR yang bulat terdiri dari 9 fraksi menyetujui usulan BG jadi Kapolri. Putusan DPR itu memang sejarah baru dalam pengangkatan pejabat publik di negeri ini,” ujarnya.
Menurutnyam, bumbu penyedap pendukung kuat BG pun bersuara politik persuasif dengan mengatakan Budi Gunawan menjadi figur pencair hubungan Koalisi Merah Putih (KMP)- Koalisi Indonesia Hebat (KIH) di DPR. Tetapi tampaknya putusan politik DPR itu Rabu (14/1) secara terbuka seolah mengabaikan putusan KPK yang telah jadikan Budi Gunawan pada Selasa (13/1/ sebagai tersangka pemilik rekening gendut yang sekaligus mengesankan bahwa DPR tak peduli dengan status figur baik dari segi integritas maupun status hukum.
Namun itulah putusan politik. Kini putusan akhir berada di tangan Jokowi, apakah BG mau dikepreskan untuk diangkat jadi Kapolri atau tidak. Jika diangkat, maka record baru akan terukir dalam penyelenggaraan negara ini. Pertama kali, sejarah baru Kapolri yang diangkat pada saat berstatus tersangka korupsi, yang meniscayakan akan sulitnya berantas korupsi baik di intern polri maupun di luar.
Menurutnya, Joko Widodo bisa dikatakan melawan arus gerakan bersih-bersih di jajaran aparat pemerintahan di mana korupsi sebagai musuh bersama. Jokowi akan dianggap melecehkan KPK yang oleh gerakan reformasi diberi mandat khusus untuk menyapu negeri ini dari kotoran korupsi.
“Di sinilah perlunya Jokowi bersikap sebagai negarawan sejati. Tak boleh lawan arus besar gerakan menyapu bersih para koruptor. Sikap pihak Senayan dengan pertimbangan politiknya tentu tak boleh menjadikan Presiden Tercinta kita ini terjebak, karna sudah biasa dalam permainan politik sarat dengan berbagai jebakan,” ujarnya. (Web Warouw)
