JAKARTA – Perusahaan wajib menyiapkan Dana Cadangan Pesangon (DCP) sesuai ketentuan dalam Undang-Undang (UU) Pelindungan Ketenagakerjaan terbaru.
Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji meminta industri mulai mempersiapkan kewajiban tersebut.
“Ya, itu sudah mandatory undang-undang. Jadi, siap enggak siap, harus mulai mempersiapkan diri,” ucap Sarmuji ketika ditemui di Gedung DPR RI, Senin (16/11/2026) dikutip Bergelora.com.di Jakarta.
Ia menegaskan, setiap perusahaan harus menyiapkan DCP dan mematuhi ketentuan undang-undang, terlepas dari kondisi masing-masing industri.
Meski demikian, Sarmuji mengaku belum mengetahui lembaga yang akan ditunjuk pemerintah untuk mengelola dana tersebut.
“Saya belum periksa, ya,” sambung dia.
UU Pelindungan Ketenagakerjaan terbaru disahkan DPR RI pada Selasa (6/10/2026), setelah melalui proses revisi. Undang-undang tersebut terdiri dari 23 bab dan 313 pasal. Salah satu ketentuannya mewajibkan pemberi kerja menyetorkan dana pesangon kepada lembaga pemerintah yang ditunjuk sebagai pengelola DCP.
Kementerian Ketenagakerjaan Indah Anggoro Putri mengatakan, skema tersebut bertujuan menjamin ketersediaan dana pesangon ketika terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Jadi, uang (pesangon) itu sudah dititipkan, disetor ke lembaga pemerintah yang ditunjuk sebagai pengelola Dana Cadangan Pesangon. Ini adalah bentuk wujud pelindungan yang sangat konkrit jika terjadi PHK. Jadi alasan PHK-nya saja susah, kalaupun PHK dana cadangan pesangonnya sudah ada,” ucap Indah dalam Sosialisasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan di kanal YouTube NgoPi SIK, Sabtu (14/11/2026).
Pemerintah akan menunjuk lembaga pengelola DCP dalam waktu dekat. Pengusaha mendapat masa transisi paling lama satu tahun untuk memenuhi kewajiban tersebut.
“Lalu pertanyaannya kapan ini berlaku? Undang-undang mengatakan maksimal 1 tahun transisi, jadi 1 tahun lagi 2027 sudah ada nanti lembaga pengelola dana cadangan pesangon,” sambung dia.
Berlaku 2027, Ini Repon Pengusaha
Kalangan pengusaha meminta pemerintah mengkaji secara matang penerapan Dana Cadangan Pesangon (DCP) yang ditargetkan mulai berlaku paling lambat pada 2027.
Pengusaha khawatir kewajiban menyisihkan dana pesangon secara berkala akan menambah beban biaya perusahaan, menekan likuiditas, hingga mengurangi kemampuan dunia usaha untuk berinvestasi dan merekrut tenaga kerja baru.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani mengatakan, mekanisme DCP perlu diselaraskan dengan berbagai program perlindungan pekerja yang selama ini telah menjadi kewajiban perusahaan.
Menurut dia, perusahaan saat ini sudah menanggung sejumlah kewajiban ketenagakerjaan, mulai dari Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), hingga program dana pensiun yang diselenggarakan masing-masing perusahaan.
Karena itu, pemerintah perlu memastikan penerapan DCP tidak menimbulkan tumpang tindih kewajiban maupun ketidaksinkronan dengan skema perlindungan pekerja lainnya.
“Kuncinya adalah memastikan harmonisasi antara UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), regulasi jaminan sosial, dan UU Ketenagakerjaan agar pengaturan DCP tidak menimbulkan tumpang tindih kewajiban maupun ketidaksinkronan antarskema pelindungan pekerja,” ujar Shinta, Senin (16/11/2026).
Shinta menambahkan, kewajiban penyetoran DCP secara berkala juga berpotensi memengaruhi likuiditas, modal kerja, dan kemampuan investasi perusahaan. Besarnya dampak tersebut diperkirakan berbeda-beda, bergantung pada karakteristik sektor usaha dan kondisi masing-masing perusahaan.
Kekhawatiran serupa disampaikan Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Erwin Aksa. Menurut dia, kewajiban menyetor DCP sejak awal hubungan kerja berpotensi menambah tekanan terhadap arus kas perusahaan.
Pasalnya, dunia usaha selama ini telah menanggung berbagai kewajiban, seperti pembayaran upah, tunjangan hari raya (THR), iuran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, serta pesangon atau kompensasi pekerja.
“Apabila DCP menjadi kewajiban tambahan tanpa memperhitungkan kewajiban yang sudah ada, maka terjadi peningkatan kebutuhan modal kerja. Dampaknya bisa berupa berkurangnya ruang perusahaan untuk melakukan investasi, ekspansi, dan perekrutan tenaga kerja baru,” kata Erwin, Senin (16/11/2026).
Beban tambahan bagi industri padat karya Erwin menilai, penerapan DCP perlu memperhatikan kemampuan masing-masing sektor industri, terutama sektor padat karya seperti tekstil dan produk tekstil (TPT), alas kaki, garmen, furnitur, serta industri manufaktur yang mempekerjakan banyak tenaga kerja.
Untuk menggambarkan potensi beban tersebut, Erwin memberikan simulasi perusahaan dengan 10.000 pekerja dan rata-rata upah Rp 5 juta per bulan.
Dengan jumlah pekerja tersebut, total pengeluaran perusahaan untuk membayar upah mencapai Rp 50 miliar per bulan. Apabila kewajiban setoran DCP ditetapkan sebesar 3 persen dari upah, perusahaan tersebut perlu menyiapkan tambahan dana sekitar Rp 1,5 miliar per bulan atau Rp 18 miliar per tahun.
Erwin menegaskan, angka 3 persen tersebut hanya merupakan simulasi dan bukan besaran setoran DCP yang telah ditetapkan pemerintah.
Selain menekan arus kas, industri tekstil dan garmen juga mengkhawatirkan dampak kebijakan tersebut terhadap daya saing produk nasional.
Ketua Umum Asosiasi Garmen dan Tekstil Indonesia (AGTI) Anne Patricia Sutanto mengatakan, industri tekstil dan garmen merupakan sektor padat karya yang saat ini menghadapi persaingan ketat di pasar domestik maupun global.
“Kami di AGTI sedang mereview kebijakan ini. Berhubung ekosistem garmen dan tekstil adalah padat karya dan saat ini pasar lokal dan global, pasar pakaian jadi dan tekstil, perlu ditekankan daya saing karena kompetisi kita dengan bangsa lain yang memproduksi produk sejenis,” ujar Anne Senin (16/11/2026).
Anne khawatir kebijakan yang dirancang untuk memperkuat perlindungan pekerja justru menjadi tambahan beban bagi industri sehingga menggerus daya saing produk dalam negeri.
“Jangan sampai kebijakan ini yang seyogianya dibuat untuk melindungi pekerja, malah jadi anomali dengan kurangnya daya saing tekstil dan garment dibanding negara lain sehingga sektor ini terkontraksi dan mengecil,” katanya.
Menurut Anne, kontraksi industri justru berisiko menghambat tujuan perlindungan pekerja dalam jangka panjang. Sebab, keberlangsungan usaha berkaitan langsung dengan kemampuan perusahaan mempertahankan dan menyediakan lapangan kerja.
Pengusaha Minta Pemerintah Benahi Akar Persoalan PHK
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) Farhan Aqil Syauqi meminta pemerintah tidak hanya berfokus pada pengaturan dana pesangon, tetapi juga membenahi persoalan mendasar yang dapat memicu pemutusan hubungan kerja (PHK).
Menurut Farhan, penciptaan lapangan kerja dan perlindungan pekerja harus berjalan beriringan dengan kebijakan industri dan perdagangan. Dia menilai, salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian pemerintah adalah masuknya produk impor yang diduga melakukan praktik dumping sehingga menekan daya saing industri dalam negeri.
“Pemerintah juga harus antisipasi terhadap lonjakan PHK akibat pasar domestik dibanjiri oleh impor dumping. Dengan banjirnya produk impor, pastinya pabrik tidak bisa bersaing dan berujung pada PHK. Maka, akar masalahnya dulu yang harus dibenahi, baru kita bisa bicara tata kelola pekerja dan industri,” ujar Farhan, Senin (16/11/2026).
Farhan mengungkapkan, hingga kini APSyFI belum dilibatkan dalam pembahasan kebijakan DCP.
Menurut dia, pemerintah perlu melihat persoalan ketenagakerjaan dan industri secara menyeluruh agar kebijakan perlindungan pekerja tidak justru menambah tekanan terhadap dunia usaha.
DCP ditargetkan berlaku paling lambat 2027 Sebelumnya, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan mengatur kewajiban perusahaan untuk menyiapkan dan menyetorkan DCP kepada lembaga pemerintah yang ditunjuk.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial (PHI) dan Jaminan Sosial (Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Indah Anggoro Putri mengatakan, DCP merupakan instrumen perlindungan agar pekerja tetap memperoleh hak pesangon ketika mengalami pemutusan hubungan kerja.
Menurut Indah, kebutuhan dana cadangan pesangon akan diperhitungkan sejak pekerja mulai dikontrak, termasuk pekerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).
Dana tersebut nantinya disetorkan kepada lembaga pemerintah yang ditunjuk untuk mengelola DCP masing-masing perusahaan.
Kemnaker menargetkan mekanisme DCP mulai berlaku paling lambat pada 2027. UU Nomor 27 Tahun 2026 memberikan masa transisi maksimal satu tahun untuk mempersiapkan lembaga pengelola dana tersebut.
Menanggapi rencana itu, Apindo meminta pemerintah melakukan kajian dampak serta menyelaraskan mekanisme DCP dengan sistem jaminan sosial yang sudah berjalan sebelum menetapkan aturan pelaksanaannya.
Kadin juga mendorong agar besaran setoran DCP ditetapkan secara proporsional berdasarkan perhitungan aktuaria. Selain itu, penerapan secara bertahap diperlukan agar perusahaan memiliki waktu untuk menyesuaikan perencanaan keuangan, sistem penggajian, dan pengelolaan arus kas.
Adapun AGTI dan APSyFI menekankan pentingnya menjaga daya saing industri nasional. Dengan demikian, kebijakan perlindungan pekerja diharapkan tidak justru memperbesar tekanan terhadap industri yang berpotensi berujung pada kontraksi usaha dan peningkatan PHK. (Web Warouw)

