PADANG- Dalam Menyongsong Pemilu Serentak Tahun 2019, pendidikan politik memiliki peran penting sebagai bagian dalam memperkuat konsolidasi demokrasi Indonesia. Bagi perempuan pendidikan politik menjadi agenda penting untuk mendukung eksistensi perempuan dalam geliat politik di Indonesia. Hal ini disampaikan Dr.Drs. Bakhtiar, M.Si., Direktur Politik Dalam Negeri, Direktorat Jenderal (Ditjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kepada Bergelora.com Jumat (4/7).
“Termasuk dalam menempatkan posisi perempuan dalam proses pencalonan legislatif yang setara dengan kaum laki- laki sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pemilu yaitu 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan legislatif,” tegasnya.
Dalam hal ini menurutnya, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri melakukan kerjasama dengan Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) sebagai mitra dalam memperkuat peran perempuan dalam politik, karena KPPI adalah lembaga yang terdiri dari perwakilan perempuan lintas partai politik.
“Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah memandatkan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melakukan pendidikan politik,” katanta.
Atas dasar itu, Kemendagri menyelenggarakan kegiatan pendidikan politik dengan tema “Pendidikan Politik Bagi Perempuan dalam Memperkuat Peran Perempuan dalam Menyongsong Agenda Demokrasi Pemilu Serentak Tahun 2019” di Kota Padang, Kamis, 3 Agustus 2017.
“Penting untuk memastikan bahwa keterwakilan perempuan dalam pencalonan Gubernur, Bupati dan Walikota masih sangat sedikit/minim. Hal ini harus menjadi acuan kita dalam meningkatkan eksistensi perempuan dalam pencalonan kepala daerah dalam pilkada serentak tahun 2018,” tegasnya.
Terkait dengan hal tersebut Bahtiar menambahkan Pada 2019 akan diselenggarakan pilkada serentak yang bisa menambah jumlah tokoh perempuan untuk tampil di depan memimpin pemerintahan setempat.
“Ini momentum penting bagi kawan-kawan semua yang ada disini untuk mengenal para calon pemimpin yang tidak hanya memiliki kapasitas dan integritas sebagai tokoh tapi juga memiliki visi negarawan,” Pungkasnya.
Perwakilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat mengapresiasi kegiatan ini karena bermanfaat bagi elemen masyarakat khusunya kaum perempuan di Sumatera Barat. Diharapkan peserta pada kegiatan ini mampu menjadi “agen demokrasi” dengan menjadi penyebar informasi kepada masyarakat luas mengenai regulasi kepemiluan baik dalam rangka menyongsong pemilu serentak 2019.
Pada kegiatan pendidikan politik bagi perempuan yang diselenggarakan di Hotel Basko Premier Padang dihadiri sekitar 100 peserta yang terdiri dari perwakilan pengurus partai politik, organisasi kemasyarakatan perempuan, dan ormas keagamaan yang ada di Kota Padang.
Sebelumnya, Kepala Sub-Direktorat Pendidikan Etika dan Budaya Politik Kemendagri, Cahyo Ariawan sebagai salah satu narasumber dari Kemendagri menyatakan bahwa tujuan dari kegiatan ini untuk meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat dalam menyongsong agenda pemilu serentak 2019.
“Selain itu, agenda pendidikan politik ini diharapkan dapat meningkatan kesadaran politik masyarakat, khususnya kaum perempuan sehingga bisa berperan aktif dalam menyukseskan penyelenggaraan pemilu serentak 2019,” katanya.
Narasumber yang dihadirkan dalam forum ini adalah ketua umum KPPI pusat Dra. Dwi Septiawati dan akademisi dari Universitas Andalas, serta Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat. (Web Warouw)
eb Warouw)
