JAKARTA – Kritik terhadap pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 di Kota Tangerang Selatan terus berdatangan, menyusul gelombang protes warga yang merasa anak-anak mereka tersisih dari sekolah negeri yang berada sangat dekat dengan tempat tinggal mereka.
Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, menilai sistem seleksi tahun ini kembali mencederai prinsip zonasi dan keadilan sosial dalam pendidikan.
“Ini menunjukkan bahwa SPMB masih diskriminatif. Tidak sejalan dengan slogan yang digaungkan Kemendikdasmen, yaitu pendidikan bermutu untuk semua,” ujar Ubaid dikutip Bergelora.com, Senin (7/7).
Pernyataan Ubaid mengacu pada kasus yang terjadi di tiga sekolah negeri di Tangsel yakni SMAN 3, SMAN 6, dan SMPN 4.
Warga yang tinggal di sekitar ketiga sekolah tersebut memprotes keras sistem seleksi karena tak satu pun dari anak-anak mereka diterima meski rumah mereka hanya berjarak beberapa meter dari lokasi sekolah.
Di RW 10 Pamulang Barat, warga bahkan menutup akses ke SMAN 6 dan SMPN 4 sebagai bentuk protes karena sembilan anak di wilayah tersebut gagal masuk. Di SMAN 3 Tangsel, warga dari tujuh RW yang tergabung dalam kelompok “Wong Pitu” juga melakukan aksi serupa dengan membawa spanduk dan orasi di depan sekolah.
“Kalau anak-anak yang domisili dekat sekolah saja tidak bisa diterima, alias ditolak oleh sekolah, saya mempertanyakan: sekolah ini sebenarnya diperuntukkan untuk siapa?” kata Ubaid.
Lebih lanjut, ia mengkritik bahwa sistem seperti ini membuka ruang ketidakadilan dan menyuburkan praktik-praktik manipulatif.
“Tak salah jika muncul kesimpulan bahwa bangku sekolah hanya boleh diduduki oleh anak-anak tertentu saja—anak yang mampu beli kursi, anak jalur gratifikasi, anak titipan orang dalam, atau anak rekomendasi pejabat,” lanjutnya.
Ubaid menilai, kegagalan sistem seperti ini bukan hanya persoalan teknis, tapi mencerminkan kelalaian dalam merancang sistem pendidikan yang benar-benar berpihak pada publik.
“Saya sangat menyayangkan kasus seperti ini terus terjadi tiap tahun, tapi pemerintah tidak pernah melakukan perubahan sistem yang lebih berkeadilan untuk semua,” ujarnya. (Web Warouw)
