JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat fondasi inklusi dan kesehatan keuangan nasional sebagai bagian dari agenda transformasi ekonomi. Prabowo menekankan, percepatan kepemilikan rekening bank menjadi kunci perluasan akses keuangan nasional.
Pemerintah pun mendorong keterhubungan rumah tangga dengan sistem perbankan sebagai landasan penyaluran bantuan yang lebih tepat sasaran dan peningkatan inklusi di seluruh daerah.
Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai mendampingi Prabowo bertemu Ratu Máxima dari Kerajaan Belanda di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (27/11/2025).
“Bapak Presiden juga melihat dan mendengarkan, serta menyampaikan bahwa dengan 88,7 juta rumah tangga di seluruh Indonesia, itu yang ada didorong untuk memiliki rekening dan kebijakan ini bertujuan untuk efektivitas dari penyaluran bantuan dan peningkatan inklusi keuangan,” ujar Airlangga.
Airlangga mengatakan, tingkat inklusi keuangan Indonesia yang mencapai 92,7 persen perlu terus diimbangi dengan penguatan literasi. Ia mengatakan, pemerintah melihat peningkatan pemahaman keuangan sebagai faktor penting, terutama ketika capaian literasi nasional telah berada di atas rata-rata negara OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development).
“Inklusi keuangan di Indonesia sudah 92,7 persen, namun dari tingkat literasi baru 66,4. Namun, angka 66,4 literasi ini sudah lebih tinggi daripada rata-rata negara OECD terkait literasi keuangannya dan Indonesia juga menyampaikan ada simpanan pelajar yang sudah mempunyai rekening sebesar 58 juta,” tutur dia.
Airlangga menyebut, Prabowo juga memberikan arahan untuk penguatan koordinasi lintas sektor dalam tata kelola kesehatan keuangan nasional.
Dalam pertemuan bilateral dan tête-à-tête dengan Ratu Máxima, Prabowo mengusulkan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan atau Financial Health Council.
“Nah, kemudian beberapa hal yang menjadi catatan dalam pertemuan bilateral tête-à-tête Bapak Presiden, antara lain Bapak Presiden meminta agar dibentuk pembentukan Dewan Nasional Terkait Kesejahteraan Keuangan ataupun Financial Health ini, dan ini adalah untuk melengkapi atau menyempurnakan Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI),” papar Airlangga.
Inisiatif tersebut, kata Airlangga, juga diperkuat dengan rencana penyediaan open data keuangan, penguatan edukasi publik, serta integrasi digital ID guna memperluas akses dan manfaat layanan keuangan.
“Dan juga didorong untuk adanya data yang secara terbuka tidak hanya untuk perbankan tetapi untuk para konsumen perbankan juga. Jadi terkait dengan knowledge termasuk juga terkait dengan adanya digital ID, knowledge sharing juga terkait dengan pendalaman di sektor asuransi,” imbuh dia. (Calvin G. Eben-Haezer)
