“Pergantian Wapres seharusnya menjadi momentum memperkuat kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan, bukan justru menimbulkan kontroversi dan polarisasi baru.”
Oleh: Dr. M. Hatta Taliwang, Drs. M.I.Kom., Direktur Institut Soekarno Hatta
POSISI Wakil Presiden untuk sisa masa jabatan 2026–2029 bisa menjadi sangat strategis, tetapi bisa juga hanya berperan sebagai pendamping Presiden biasa. Semuanya bergantung pada asumsi dan situasi politik yang akan dihadapi.
Jika diasumsikan Presiden Prabowo tetap sehat, kuat, dan mampu menjalankan pemerintahan sampai 2029, maka posisi Wapres tidak terlalu menentukan dalam konfigurasi kekuasaan nasional.
Namun, jika kita memperhitungkan kemungkinan terjadinya sesuatu yang tidak terduga terhadap kemampuan Presiden menjalankan tugasnya, maka posisi Wapres menjadi SANGAT STRATEGIS.
Sebab, Wapres bukan hanya pendamping Presiden, tetapi juga merupakan figur yang secara konstitusional akan menggantikan Presiden apabila terjadi keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UUD 1945.
Karena itu, penentuan siapa yang akan menjadi Wapres pengganti Gibran tidak boleh hanya dilihat dari kepentingan jangka pendek pemerintahan. Harus pula diperhitungkan kepentingan jangka panjang kepemimpinan nasional dan masa depan Partai Gerindra.
Berikut beberapa pertimbangan yang dapat digunakan.
Pertama: Kepentingan Keberlanjutan Partai Gerindra
Demi kepentingan Partai Gerindra ke depan, sebaiknya tidak mengambil risiko terlalu besar.
Karena itu, calon Wapres idealnya berasal dari kader Partai Gerindra sendiri.
Pertimbangannya:
1.Menjamin kesinambungan kepemimpinan dan kaderisasi Partai Gerindra.
2.Memperkuat posisi Gerindra dalam pemerintahan.
3.Mengurangi risiko kepemimpinan nasional jatuh ke tangan figur yang tidak mempunyai ikatan politik dan ideologis dengan Gerindra.
4.Mempersiapkan regenerasi kepemimpinan partai untuk jangka panjang.
Pertimbangan Kedua: Regenerasi Kepemimpinan Nasional
Jika Presiden Prabowo memandang penting regenerasi kepemimpinan muda Indonesia, maka terbuka kemungkinan memilih tokoh muda yang mempunyai kapasitas dan wawasan kebangsaan.
Salah satu sumber kader potensial adalah alumni SMA Taruna Nusantara.
Namun, pertimbangannya tidak harus terbatas pada alumni Taruna Nusantara. Yang terpenting adalah nasionalisme, integritas, kapasitas kepemimpinan, pengalaman organisasi, dan kemampuan memahami persoalan strategis bangsa.
Pertimbangan Ketiga: Kemampuan Mengatasi Persoalan Ekonomi Nasional
Indonesia sedang menghadapi berbagai persoalan ekonomi yang membutuhkan penanganan serius.
Karena itu, Wapres dapat dipilih dari tokoh yang mempunyai kompetensi ekonomi, baik dari kader partai politik, nonpartai, kalangan akademisi, maupun profesional.
Kriteria yang perlu diperhatikan:
1.Memahami ekonomi makro dan mikro.
2.Mampu menciptakan lapangan kerja.
3. Memahami persoalan investasi, industri, perdagangan, dan keuangan negara.
4.Memiliki gagasan tentang kedaulatan ekonomi nasional.
5.Mampu memperkuat ekonomi rakyat sesuai semangat Pasal 33 UUD 1945.
Pertimbangan Keempat: Persatuan Nasional Dan Harmoni Sosial
Jika Presiden ingin memperkuat persatuan nasional dan mengurangi polarisasi masyarakat, calon Wapres dapat berasal dari tokoh masyarakat, tokoh agama, atau figur nasional yang mempunyai penerimaan luas.
Pertimbangannya adalah kemampuan menjadi jembatan komunikasi antarkelompok masyarakat, antarkekuatan politik, dan antargolongan.
Pertimbangan Kelima: Kemampuan Menjadi Presiden Dalam Keadaan Darurat Atau Kontingensi
Ini merupakan pertimbangan yang sangat penting.
Wapres harus mempunyai kapasitas untuk mengambil alih kepemimpinan nasional jika Presiden tidak dapat menjalankan kewajibannya.
Karena itu, calon Wapres harus memiliki:
1.Pengalaman memimpin organisasi atau institusi besar.
2.Kemampuan mengambil keputusan strategis.
3.Pemahaman pertahanan dan keamanan.
4.Wawasan geopolitik dan diplomasi internasional.
5.Kewibawaan untuk memimpin kabinet dan menjaga stabilitas nasional.
Dengan demikian, calon Wapres tidak cukup hanya populer atau mempunyai kemampuan komunikasi politik. Ia harus mempunyai kapasitas kepemimpinan seorang Presiden.
Pertimbangan Keenam: Loyalitas, Integritas, Dan Kecocokan Dengan Presiden
Wapres harus mampu bekerja sama dengan Presiden Prabowo dan mempunyai loyalitas terhadap konstitusi serta kepentingan bangsa.
Namun, loyalitas tidak boleh diartikan sebagai kepatuhan pribadi tanpa kemampuan memberikan masukan kritis.
Diperlukan figur yang:
1.Dapat dipercaya.
2.Mempunyai integritas.
3.Tidak mempunyai agenda kekuasaan yang bertentangan dengan Presiden.
4.Berani menyampaikan kritik dan saran secara konstruktif.
5.Mampu menjaga kekompakan pemerintahan.
Pertimbangan Ketujuh: Soliditas Koalisi Dan Keseimbangan Kekuatan Politik
Pemerintahan tidak hanya ditopang oleh Partai Gerindra. Ada partai-partai lain dan berbagai kekuatan politik yang ikut mendukung pemerintahan.
Karena itu, calon Wapres juga perlu dipertimbangkan dari kemampuannya menjaga soliditas koalisi.
Di sisi lain, harus dihindari munculnya dua pusat kekuasaan yang saling bersaing dalam pemerintahan.
Wapres harus menjadi penguat kepemimpinan Presiden, bukan menciptakan pusat kekuasaan alternatif.
Pertimbangan Kedelapan: Rekam Jejak, Integritas, Dan Penerimaan Publik
Calon Wapres harus mempunyai rekam jejak yang baik, tidak tersangkut persoalan hukum serius, serta memiliki penerimaan masyarakat yang memadai.
Perlu dihindari figur yang terlalu kuat bergantung pada kepentingan kelompok bisnis, oligarki, atau kekuatan politik tertentu.
Pergantian Wapres seharusnya menjadi momentum memperkuat kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan, bukan justru menimbulkan kontroversi dan polarisasi baru.
———-
