JAKARTA- Belenggu sistem kenegaraan yang semrawut telah membuat 240 juta rakyat Indonesia dalam Pilpres 9 Juli 2014 mendatang dihadapkan pilihan yang sulit.
Pemilihan presiden, seperti halnya pemilihan legislatif lalu, telah menjadi ajang pertarungan kapitalisme.
“Demokrasi dalam pemilu 2014 telah diperalat oleh kapitalisme sehingga terjadilah praktek state terrorism dan capital violence yang dibungkus dengan nama demokrasi,” demikian Mayjen (Purn) Saurip Kadi kepada Bergelora.com di Jakarta Minggu (8/6) seusai deklarasi Gerakan Renaissance Indonesia
Karena menurutnya. kedua pasangan Capres-Wapres adalah produk sistem pemilu dagang sapi dan transaksional yang dilegalkan melalui beberapa Undang-undang yang bertentangan dengan UUD’45.
“Rakyat disuruh memilih kedua pasangan
Presiden dan Wakilnya, bukan sebagai orang-orang terbaik di Indonesia, sebaliknya sebagai orang-orang terburuk yang telah dikuasai oleh kepentingan kapitalisme,” tegasnya.
Tidak heran menurut Saurip Kadi, kalau terjadi arus balik terhadap prestasi demokrasi untuk kembali ke tatanan Orde Baru Rezim Otoriter. Bahasa rakyat “Dulu jaman Orba kerja sehari untuk makan seminggu, sekarang jaman Reformasi kerja seminggu untuk makan sehari”. Atau istilah populer “Kalau dulu korupsi dibawah meja, kalau sekarang korupsi bukan saja diatas meja.
Oleh karena itu Saurip Kadi meragukan komitmen setiap capres dan cawapres dan menyelesaikan berbagai persoalan mendasar dan ikutannya.
“Apakah dengan dukunga penuh dari kapitalisme internasional, mereka mampu mengusir berbagai kepentingan WB/IMF , menertibkan perampas-perampas tanah rakyat, berani menertibkan Newmont dan Freeport? Saya gak yakin,” ujarnya.
Menurutnya siapapun yang akan berkuasa dalam sistim demokrasi yang dikuasai oleh kapitalisme tidak akan mampu lepas dari berbagai belenggu yang menyeret bangsa ini menjadi “powerless” yang ujungnya adalah kepunahan sebagai negara bangsa.
Untuk itu, Saurip Kadi mengajak rakyat untuk menantang kedua Pasang Capres-Wapres untuk mengikat kontrak sosial guna menyelesaikan berbagai persoalan yang selama ini menghimpit kehidupan rakyat baik dalam kelompok, komunitas maupun daerah akibat terabaikan atau bahkan terdzalimi.
“Siapa capres yang berani menanda tangani Kontrak Sosial di atas meteraiuntuk kepentingan rakyat itu sendiri, bukan untuk para pedagang sapi beserta para bohirnya,” ujarnya. (Dian Dharma Tungga)
