Senin, 10 Februari 2025

Rachmawati: Ancaman Mega Khianati Proklamasi 1945

JAKARTA- Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Megawati Soekarnoputri diminta untuk menahan diri dan tidak memprovokasi anak buahnya untuk melakukan tindakan makar. Hal  ini disampaikan oleh Ketua Umum Front Pelopor, Rachmawati Soekarnoputri kepada Bergelora.com di Jakarta, Rabu (8/10) menyusul pernyataan Megawati yang akan membiarkan people power terjadi dan ajaka Gubernur Kalimantan Barat Cornelis untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia apabila pelantikan Jokowi-JK dijegal.

“Demi  keutuhan NKRI, seperti kata Bung Karno, apapun bayarannya persatuan kesatuan harus dipertahankan. Ancaman Megawati dan anak buahnya dapat dikatagorikan  separatisme,” demikian tegasnya.

Menurut Rachmawati, pernyataan Megawati dan Cornelis tersebut adalah penghasutan untuk mengkhianati Proklamasi Republik Indonesia 17 Agustus 1945 yang sangat berbahaya bagi kelangsungan Republik Indonesia.

“Mereka mengkhiananti cita-cita the the founding father Bung Karno. Ini membuktikan kebenaran adanya intervensi asing sudah mengkooptasi Indonesia dibalik proses dan hasil pilpres lalu,” ujarnya.

Untuk itu putri Bung Karno ini meminta agar semua elemen bersiap untuk membela negara proklamasi 1945 dan melawan semua upaya memecah belah bangsa Indonesia.

“Saya meminta TNI dan seluruh elemen yang cinta tanah air agar bela negara dan mewaspadai manuver Megawati dan anak buahnya,” tegasnya.

Sebelumnya, dalam akun twitternya @MegawatiSSP, tertanggal 2 Oktober 2014 lalu Megawati Soekarnoputri mengatakan 1. Anggota DPR kebal hukum? 2. Pilkada oleh DPRD? 3. Ketua & wakil ketua DPR politisi busuk? Saya tidak akan menahan aksi #peoplepower.

Secara terpisah Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis mengusulkan referendum ke Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) bila Parpol Koalisi Merah Putih (KMP) menjegal pelantikan Jokowi-JK. Cornelis akan ajukan tiga opsi antara lain cabut UU Pilkada, pembentukan negara bagian dan merdeka per-pulau.

Menurutnya Cornelis mengatakan usulan tersebut baru sekedar wacana pribadinya karena sikap elite partai yang memperlemah rakyat. Menurutnya cara ini merupakan langkah kuno, padahal masyarakat mulai cerdas dalam menyikapi perpolitikan, namun sebaliknya demokrasi justru menurun.

Komunikasi Politik

Sebelumnya dalam akun twitternya @MegawatiSSP Rabu (8/10) sore ini Megawati Soekarnoputri menyampaikan pandangannya  tentang situasi politik nasional yang berkembang belakangan ini. Megawati menyampaikan bahwa pihaknya, PDI-Perjuangan dan Koalisi Indonesia Hebat tidak menggunakan strategi politik yang kaku, jika yang dimaksud adalah komunikasi politik.

“Kami tetap mencoba berkomunikasi semaksimal mungkin demi kepentingan bangsa dan negara, di semua tingkatan dan permasalahan. Hanya saja, ada hal-hal yang bersifat prinsip yang membuat kita tidak bisa memberi apa yang mereka minta. Apalagi permintaan yang absurd,” ujarnya.

Ia melanjutkan, permintaan yang absurd dan menjurus pada kepentingan kelompok semata tidak dapat ditolerir hingga menjadikan komunikasi terkesan kaku.

“Karena kami berpikir bahwa negara ini milik rakyat, maka tidak seharusnya kekuasaan hanya menguntungkan sekelumit elit dan sekelompok taipan. Sekarang, rakyat akan mengawasi semua pemimpinnya yang berkomplot atau yang tulus-ikhlas. Sebab niat baik akan selalu dihargai di negeri ini,” ujarnya (Web Warouw)

Artikel Terkait

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Stay Connected

342FansSuka
1,543PengikutMengikuti
1,110PelangganBerlangganan

Terbaru