JAKARTA – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengungkapkan bahwa ada harga mahal untuk membeli suara rakyat jika Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) diwarnai dengan politik uang (money politics). Dalam fenomena itu, membeli satu suara masyarakat memerlukan dana sekitar Rp 300.000.
“Hasil survei pakai uang itu minimal Rp 300.000 baru bisa diterima. Kalau cuma Rp 100.000 enggak akan diterima oleh rakyat,” kata Muhaimin Iskandar dalam sambutannya di acara Musyawarah Nasional Perempuan Bangsa di Jakarta Pusat, Sabtu (30/11/2024) malam.
Oleh karena itu, ia prihatin dengan fenomena politik uang yang masih terjadi di Indonesia, tak terkecuali dalam Pilkada 2024.
Praktik ini menimbulkan kompetisi yang tidak sehat antar pasangan calon, sehingga diperlukan evaluasi bersama untuk memperkuat bangsa dan mencegah praktik politik uang lebih lanjut.
“Pilkada tanpa uang susah menang. Ini gawat. Demokrasi kita mengalami pelemahan yang sangat mengerikan. Karena rakyat memilih karena uang,” ucap Muhaimin.
Di sisi lain, ia mengaku bahagia masih banyak kader PKB yang tidak menggunakan praktik “haram” tersebut.
Termasuk, kata Muhaimin, kadernya yang maju menjadi calon gubernur Riau, Abdul Wahid. Abdul Wahid diketahui unggul berdasarkan hasil hitung cepat (quick count) sejumlah lembaga survei.
“Tadi (Abdul Wahid) cerita, menang menjadi gubernur tanpa mengeluarkan uang. Berarti kita perlu evaluasi. Kritik kita kepada Pilkada masih ada. Model-model Abdul Wahid ini menang tanpa uang,” ucap Muhaimin.
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, pria yang karib disapa Cak Imin ini lantas menyebut bahwa Abdul Wahid menang menggunakan otak dan gagasan.
“Kata dia cuma dua modalnya. Pakai otak yang pertama, yang kedua pakai data. Karena tahu itu, Pak Wahid (datanya) daripada keluar Rp 300.000 per suara, lebih baik tidak usah keluar karena memang enggak ada,” tandas Muhaimin. (Web Warouw)
