JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebutkan, sebagian besar dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mengalami kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) terbukti tidak menjalankan prosedur operasional standar (SOP).
Prasetyo pun menegaskan bahwa kekurangan dari MBG inilah yang harus diperbaiki, bukan malah menyetop programnya.
“Jadi bukan programnya kemudian harus dihentikan. Tidak. Kekurangan yang terjadi itu yang kita perbaiki,” ujar Prasetyo di Monas, Jakarta, Minggu (5/10/2025).
“Karena data juga mengatakan bahwa di tempat-tempat yang terjadi permasalahan, hampir semuanya karena tidak menjalankan prosedur seperti yang seharusnya,” sambungnya.
Saat ditanya terkait kapan Pepres MBG bakal diterbitkan, Prasetyo menyebut masih disempurnakan. Dia menekankan, pemerintah ingin program ini berjalan dengan sebaik-baiknya.
Meski begitu, Prasetyo menekankan Perpres MBG bakal rampung pada pekan ini.
Dia memastikan masukan-masukan terhadap MBG turut ditampung demi penyempurnaan program. Baca berita tanpa iklan.
“Nah, perpres ini untuk menyempurnakan atau memperbaiki semaksimal mungkin pelaksanaan dari program makan bergizi gratis,” imbuhnya.
Kasus keracunan MBG Diketahui, hingga saat ini, 6.457 orang sudah terdampak keracunan menu program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dari 6.457 korban keracunan MBG, paling banyak terjadi di Wilayah II atau Pulau Jawa, yakni sebanyak 4.147 orang.
Badan Gizi Nasional (BGN) pun menyoroti banyaknya satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur dalam program MBG yang belum memiliki sanitasi air yang baik. Mereka meyakini kondisi tersebut menjadi salah satu persoalan yang berpotensi memicu kasus keracunan makanan di sejumlah daerah dalam dua bulan terakhir. (Enrico.N. Abdielli)
