JAKARTA- Momentum Rapat Terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi dan dihadiri para Menteri Kabinet Kerja dimanfaatkan oleh Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba untuk menyampaikan beberapa hal prioritas untuk pembangunan Maluku Utara.
“Pertama sekali adalah infrastruktur jalan dekat Halmahera yang menyentuh 6 Kabupaten/Kota, yang sampai hari ini belum selesai,” kata Abdul Ghani Kasuba menjawab pertanyaan wartawan usai mengikuti rapat terbatas tentang Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Program Prioritas di Provinsi Maluku Utara, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (28/2) siang.
Gubernur Maluku Utara itu juga menyampaikan pentingnya pembangunan infrastruktur yang dapat menghubungkan antar pulau di Maluku Utara. Khususnya di pulau-pulau besar seperti Pulau Obi, Pulau Morotai, Pulau Bacan, dan sebagainya.
“Ada 805 pulau. 82 ada penghubungnya, sementara 700 lebih belum ada penghubungnya. Ya ini memerlukan pembangunan konektivitas, harus dibangun infrastruktur jalan, jembatan, kemudian antar pulau itu fery. Ini yang harus dibangun,” ungkap Abdul Ghani.
Selain itu, lanjut Gubernur Maluku Utara, pembangunan pelabuhan dan bandara juga membutuhkan penanganan pusat. Ia menunjuk contoh Pelabuhan Sofifi Kota Baru, dan tiga bandara di Maluku Utara, antara lain bandara di Morotai, Bandara Kuabang Kao, dan Bandara Oesman Sadik di Labuha.
“Kalau dibangun, bisa diekspor tuna ke mancanegara, utamanya di pulau yang dekat,” sambung Abdul Ghani.
Meski sudah dibangun, menurut Gubernur Maluku Utara, bandara tersebut baru bisa menampung pesawat kecil. Namun, detail kalkulasi dana yang dibutuhkan belum dibahas dalam ratas kali ini.
“Kami serahkan ke Kementerian untuk melihat berapa hitungannya pembangunan ini,” pungkas Abdul Ghani.
Unggulan Daerah
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan kembali, bahwa setiap daerah, setiap provinsi harus fokus untuk mengembangkan apa yang menjadi unggulannya. Ia memberi contoh, misalnya Sunnylands di California. Pemerintahnya hanya fokus pada destinasi wisata golf dan menjadikan kotanya sebagai sebuah destinasi terbaik di dunia, dengan memiliki 34 padang golf.
“Ya, hanya itu dikembangkan secara fokus, infrastukturnya juga arahnya semuanya ke sana dan ternyata mereka bisa hidup dari destinasi wisata golf yang terbaik di dunia,” kata Presiden Jokowi dalam arahannya pada rapat terbatas yang membahas mengenai Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Program Prioritas di Provinsi Maluku Utara, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (28/2) siang.
Pemerintah, lanjut Presiden, ingin semua provinsi juga sama, memiliki sebuah unggulan, sehingga memilik daya saing dalam berkompetisi di tingkat regional maupun global.
Terkait Maluku Utara, Presiden menilai, sebagai provinsi kepulauan, memiliki potensi sektor ungggulan yang bisa dioptimalkan lagi, baik kelautan, perikanan, maupun industri pengolahan, serta sektor swasta.
“Data yang saya miliki menunjukkan bahwa struktur perekonomian Maluku Utara masih didominasi lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan (24,96 persen) yang diikuti sektor perdagangan (17,65 persen),” ungkap Presiden.
Tapi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, lanjut Presiden, hanya mampu menyumbang 0,99 persen dari pertumbuhan perekonomian Maluku Utara, yang pada tahun 2016 tumbuh di atas rata-rata nasional 5,77 persen.
Khusus mengenai pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Moritai, Presiden Jokowi meyakini dukungan infrastuktur, baik pelabuhan, pembangkit listrik, gudang penyimpanan logistik, serta cold storage ini diperlukan. Demikian juga dengan pendidikan dan pelatihan vokasional, sehingga kita bisa memperoleh SDM yang lebih berkualitas dan berkarakter.
Kepada Bergelora.com dilaporkan, rapat terbatas dihadiri antara lain oleh Menko Polhukam Wiranto, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri Perhubungan Budi K. Sumadi, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, dan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba. (Calvin G. Eben-Haezer)
