Oleh: Brian Berletic*
PADA tahun 2018, US Naval War College Review menerbitkan sebuah makalah berjudul, “A Maritime Oil Blockade Against China—Tactically Tempting But Strategically Flawed” ,– Blokade Minyak Maritim Melawan Tiongkok—Secara Taktis Menggoda Namun Secara Strategis Cacat.” Makalah ini hanyalah salah satu dari sekian banyak makalah yang dibahas selama beberapa tahun sebelumnya yang membahas detail penerapan blokade maritim sebagai bagian dari strategi pengepungan dan penahanan Tiongkok yang lebih luas.
Sekilas, makalah ini tampak seperti pemikiran kebijakan AS yang dipertimbangkan, lalu beralih menjadi gagasan memblokade Tiongkok. Sebaliknya, makalah tersebut hanya mencantumkan sejumlah hambatan yang menghambat strategi tersebut pada tahun 2018—hambatan yang perlu disingkirkan agar strategi tersebut dapat diterapkan dalam waktu dekat atau menengah—dan hambatan yang telah disingkirkan oleh para pembuat kebijakan AS sejak saat itu.
Lebih banyak makalah kontemporer yang diterbitkan, termasuk yang dimuat oleh US Naval Institute, seperti “When Logistics Decided Victory: The Battle of Leyte Gulf” dan sebuah tulisan lagi “The United States Needs a Global War Plan for China” menyempurnakan bukan hanya strategi yang muncul secara teoritis untuk menghadapi dan membendung China, tetapi juga rencana tindakan yang mengambil bentuk nyata.
Kelangsungan Agenda Perang Dingin
Sepanjang Perang Dingin dan sejak berakhirnya, tujuan tunggal kebijakan luar negeri AS adalah mempertahankan hegemoni Amerika atas dunia yang telah terbentuk sejak berakhirnya Perang Dunia. Sebuah artikel New York Times tahun 1992 berjudul “U.S. Strategy Plan Calls for Insuring no Rivals Develop” menegaskan bahwa AS akan secara aktif mencegah munculnya negara atau kelompok negara mana pun yang akan menandingi supremasi Amerika di seluruh dunia.
Dalam beberapa tahun terakhir, hal ini mencakup pencegahan kebangkitan kembali Rusia dan kebangkitan Tiongkok. Hal ini juga melibatkan pengepungan kedua negara dengan lingkaran kekacauan dan/atau konfrontasi—baik melalui penghancuran negara-negara tetangga melalui subversi politik, maupun penaklukan negara-negara tersebut oleh AS dan transformasi mereka menjadi alat penghancur yang dapat digunakan untuk melawan kedua negara.
Ukraina adalah contoh ekstrem dari kebijakan ini. AS juga mengubah Filipina dan provinsi kepulauan Taiwan di Tiongkok menjadi proksi serupa terhadap Tiongkok.
Lebih jauh lagi, AS berupaya mencegah mayoritas negara yang saat ini berada di luar wilayah kekuasaan AS untuk bergabung dan berkontribusi pada tatanan dunia multipolar yang diusulkan oleh negara-negara seperti Rusia dan China.
Strategi pemaksaan, destabilisasi, penangkapan politik, perang proksi, dan perang langsung ini telah digunakan untuk menargetkan Rusia dan China secara langsung, negara-negara tetangga mereka, dan daftar negara yang terus bertambah jauh melampaui negara tetangga mereka.
Kekuatan dan Kelemahan American Primacy
Strategi ini didukung oleh kehadiran militer Amerika yang mendunia, yang difasilitasi oleh “jaringan aliansi”-nya. Jaringan rezim klien yang patuh ini menampung pasukan militer AS sekaligus menjadi perpanjangan kekuatan militer, ekonomi, dan industri militer AS yang semakin meningkat. “Sekutu” AS seringkali mengejar tujuan geopolitik AS dengan mengorbankan kepentingan mereka sendiri.
Sekali lagi, contoh nyata dari hal ini adalah Ukraina, yang terkunci dalam perang proksi dengan Rusia, yang mengancam pertahanan dirinya sendiri sebagai sarana—seperti yang dijelaskan oleh para pembuat kebijakan AS dalam makalah RAND Corporation tahun 2019,— yang berjudul “Extending Russia: Competing from Advantageous Ground” . Sementara konflik seperti yang terjadi di Ukraina atau penumpukan militer yang didukung AS di Filipina atau Taiwan telah mengungkap kelemahan kritis Amerika Serikat—kapasitas industri militernya yang tertinggal dibandingkan dengan Rusia atau China, apalagi kedua negara—AS telah menunjukkan kemampuan untuk mengimbanginya melalui kelincahan geopolitik yang tengah berjuang menuju dunia multipolar.
Ini mencakup kemampuan AS untuk menjerumuskan negara target ke dalam konflik di satu lokasi sambil memindahkan sumber daya melalui jaringan logistik militer globalnya ke titik-titik tekanan di lokasi lain, memperluas jangkauan negara target secara berlebihan, dan mencapai keberhasilan di setidaknya satu dari beberapa titik tekanan yang ditargetkan.
AS berhasil melakukan ini melalui perang proksi melawan Rusia di Ukraina, yang cukup mengikat Rusia sehingga AS akhirnya berhasil menggulingkan pemerintah Suriah, di mana pasukan Rusia sebelumnya telah menggagalkan perang proksi dan pergantian rezim yang disponsori AS.
Ini juga mencakup kemampuan AS untuk menargetkan negara mitra atau calon mitra Rusia dan Cina melalui cara ekonomi, politik, atau bahkan militer dengan cara yang tidak dapat dilawan oleh Rusia dan Cina—termasuk melalui subversi politik yang difasilitasi melalui monopoli Amerika atas ruang informasi global.
Keunggulan yang masih dimiliki AS ini juga membuat blokade maritim potensial sangat sulit untuk dipertahankan oleh Rusia dan China.
Pengiriman Energi Rusia sebagai Beta Test untuk Memblokir Tiongkok
Prancis baru-baru ini mengumumkan penyitaan sebuah kapal yang dituduh sebagai bagian dari armada “hantu” atau “bayangan” Rusia —kapal yang menolak mematuhi sanksi sepihak yang dijatuhkan oleh AS dan negara-negara kliennya terhadap pengiriman energi Rusia.
Ini hanyalah salah satu dari beberapa langkah awal menuju apa yang mungkin terwujud menjadi interdiksi atau blokade yang lebih luas dan lebih agresif terhadap pengiriman energi Rusia. Ini mungkin juga merupakan beta test untuk menerapkan blokade maritim yang telah lama diinginkan terhadap Tiongkok.
Blokade yang cepat dan menyeluruh akan menyebabkan lonjakan harga energi dan dapat berdampak negatif bagi AS sebagai konsekuensi ekonomi. Dengan menekan pengiriman energi Rusia secara bertahap, AS dapat menyesuaikan pasar energi secara bertahap untuk meredam guncangan mendadak yang akan segera disadari dan berpotensi ditanggapi oleh publik.
Respons Rusia dan negara-negara multipolar lainnya terhadap meningkatnya agresivitas penargetan pengiriman laut ini dapat menentukan apakah AS akan mengadopsi strategi blokade maritim dalam skala yang lebih luas atau tidak.
Persiapan untuk Blokade Tiongkok Sudah Dimulai
Makalah The US Naval War College Review tahun 2018 memaparkan realitas kemungkinan blokade terhadap China pada tahun 2018, dengan mencatat berbagai peluang dan risiko yang terkait dengan strategi semacam itu.
Makalah ini mencatat bahwa
“Ketergantungan Tiongkok pada pasokan minyak lewat laut telah meningkat secara stabil selama dekade terakhir dan dapat meningkat lebih lanjut seiring dengan penurunan produksi dalam negeri” dan bahwa “minyak impor sebagian besar melewati Selat Malaka dan beberapa jalur lain yang dapat ditutup secara efektif oleh Angkatan Laut AS.”
Dokumen tersebut juga membahas secara mendalam tentang “blokade jarak jauh”, yang dikatakan akan “diberlakukan jauh dari pantai Tiongkok, untuk mengurangi ancaman terhadap pasukan AS dari sistem A2/AD Tiongkok.”
Hal ini mengakui meningkatnya kemampuan militer Tiongkok—kemampuan militer yang diakui para pembuat kebijakan AS sedang dikembangkan dan dikerahkan untuk mempertahankan Tiongkok, bukan untuk memproyeksikan kekuatan militer ke luar negeri—sebuah fakta yang secara terbuka ingin dieksploitasi oleh para pembuat kebijakan AS melalui jaringan proyeksi kekuatan militer Amerika yang ada dan mendunia.
Makalah tersebut memuat peta yang menandai berbagai titik rawan maritim yang dapat ditutup oleh Angkatan Laut AS saat itu dan saat ini di luar jangkauan kekuatan militer China, didukung oleh semakin kuatnya pengaruh militer AS di kawasan tersebut, khususnya di Filipina, Jepang (serta provinsi kepulauan Okinawa), serta provinsi kepulauan China Taiwan sendiri.
Laporan itu juga menyebutkan upaya berkelanjutan Tiongkok untuk membangun rute darat guna menghindari titik-titik sempit maritim ini, termasuk jalur pipa minyak Myanmar-Tiongkok, dengan mengklaim:
Blokade jarak jauh juga diperlukan untuk menghentikan jaringan pipa minyak Myanmar-Tiongkok, yang pada akhirnya dapat mengangkut sebanyak 440 kbd minyak mentah dari Kyaukpyu di pesisir Myanmar ke Provinsi Yunnan di Tiongkok barat daya. Mencegah kapal tanker membongkar muatan di terminal Kyaukpyu hanya akan membutuhkan sedikit, jika ada, anjungan angkatan laut untuk tetap berada di lokasi. Area tersebut dapat dinyatakan sebagai zona eksklusi selama konflik berlangsung, dan jika otoritas Myanmar gagal mematuhinya, fasilitas tersebut dapat dinonaktifkan melalui serangan udara, penambangan udara, atau tindakan kinetik lainnya.
Singkatnya, pasukan AS kemungkinan besar akan dapat dengan cepat menetralisir rute darat Tiongkok untuk impor minyak melalui laut guna menghindari Selat Malaka dan titik-titik sempit lainnya di timur dan mencegah mereka mengalihkan pasukan yang diperlukan untuk menutup rute masuk maritim lainnya.
Jauh dari sekadar perencanaan perang teoritis, jaringan pipa minyak Myanmar-Tiongkok ini telah menjadi sasaran militan yang didukung AS yang beroperasi di dalam Myanmar, memerangi pemerintah pusat, dan menggunakan konflik tersebut sebagai kedok untuk menyerang, mengkompromikan, dan bahkan menghancurkan investasi Tiongkok di seluruh negara Asia Tenggara.
Pada bulan Februari 2022, organisasi media oposisi yang didanai oleh National Endowment for Democracy (NED) Amerika Serikat,The Irrawaddy, melaporkan dalam artikelnya , “China-Backed Pipeline Facility Damaged in Myanmar Resistance Attack,” bahwa:
Stasiun pengambilan pipa minyak dan gas yang didukung Tiongkok rusak ketika kelompok perlawanan lokal menyerang pasukan rezim yang menjaga fasilitas tersebut di Wilayah Mandalay…
Dan itu:
Sentimen anti-Tiongkok meningkat di Myanmar setelah kudeta militer Februari lalu, dengan banyak orang meyakini Beijing terlibat dalam pengambilalihan tersebut. Saat itu, muncul seruan untuk memboikot produk-produk Tiongkok, serta seruan untuk meledakkan jaringan pipa jika Tiongkok menolak mengutuk rezim tersebut.
Seruan tersebut mendorong Tiongkok untuk mendesak rezim tersebut meningkatkan keamanan pipa-pipa tersebut. Sejak Maret tahun lalu, rezim tersebut telah mengerahkan pasukan tambahan untuk melindunginya.
Demikian pula, AS telah mendukung para ekstremis di Pakistan barat daya untuk menargetkan Chinese-built China-Pakistan Economic Corridor (CPEC),– Koridor Ekonomi Tiongkok-Pakistan yang dibangun Tiongkok selama beberapa tahun yang mencakup pemerintahan Obama, pertama Trump, Biden, dan sekarang pemerintahan Trump kedua (termasuk pada tahun 2021 , 2024 , dan 2025 ).
Di negara lain, seperti Kerajaan Thailand di Asia Tenggara, pemimpin oposisi yang disponsori AS seperti miliarder Thanathorn Juangroongruangkit telah secara terbuka berkampanye untuk menghentikan proyek infrastruktur China seperti jalur kereta api berkecepatan tinggi sebagai bagian dari memperlambat, menghentikan, atau bahkan membalikkan kemajuan jaringan BRI China dan dengan demikian menghilangkan BRI sebagai alternatif untuk menghindari blokade maritim yang diberlakukan AS terhadap pengiriman China.
Makalah tahun 2018 juga mengidentifikasi Rusia sebagai sumber alternatif utama untuk impor energi Tiongkok—yang merupakan salah satu alasan AS melancarkan perang proksi yang berkelanjutan terhadap Rusia melalui Ukraina dan mengapa AS mengawasi kampanye yang meluas untuk menyerang dan menghancurkan kilang Rusia dan bentuk infrastruktur energi lainnya di seluruh Rusia.
Dengan kata lain, sementara para pembuat kebijakan AS membayangkan peluang untuk menggunakan kekuatan militer AS guna menyerang dan membongkar infrastruktur Inisiatif Sabuk dan Jalan Tiongkok di tengah konflik AS-Tiongkok dan tindakan lain untuk memutus Tiongkok dari impor energi penting, termasuk dari Rusia, sejak saat itu, AS telah menggunakan ekstremis bersenjata yang didanainya dan didukungnya di dalam negara-negara yang menjadi tuan rumah proyek BRI Tiongkok untuk mulai menyerang proyek-proyek ini sebelum konflik langsung AS-Tiongkok terjadi—bersamaan dengan perang proksi besar-besaran yang berbahaya yang sedang diperjuangkan melawan sekutu Tiongkok, Rusia, untuk memperumit atau memutus impor energi alternatif yang signifikan.
Makalah ini menyimpulkan bahwa blokade apa pun tidak boleh dilihat sebagai solusi tunggal dan independen untuk melenyapkan musuh dan bahwa AS juga harus terus membangun kekuatan yang diperlukan untuk berperang melawan China juga.
Sejak makalah itu diterbitkan, AS telah melakukan persiapan lanjutan untuk blokade maritim terhadap China sendiri, serta membangun sejumlah proksi regional untuk melancarkan perang melawan China, sebagaimana AS melancarkan perang proksi terhadap Rusia di Ukraina dan, yang semakin meningkat, melalui seluruh Eropa.
Sementara realitas ini terus terbentuk, retorika politik di Washington berupaya untuk mencegah Tiongkok dan sekutunya mengambil tindakan untuk mempersiapkan konfrontasi tak terelakkan yang sedang dipersiapkan AS dengan menciptakan kesan bahwa Washington berusaha untuk “mundur” dari kawasan “Indo-Pasifik” untuk mempertahankan “tanah air” di Belahan Barat.
Sementara sebagian masyarakat umum dan bahkan media alternatif telah termakan retorika ini, kecil kemungkinan ada orang di Beijing, Moskow, atau ibu kota BRICS lainnya yang begitu naif—terutama karena kata-kata kosong dari Washington ini dibayangi oleh militerisasi fisik AS yang terus berlanjut di pinggiran Tiongkok, operasi pergantian rezim yang terus berlanjut di sepanjang perbatasan Tiongkok—yang terbaru di Nepal—dan perang proksi AS yang terus berlanjut melawan Rusia yang secara khusus ditujukan untuk melumpuhkan kemampuan produksi energinya—prasyarat utama bagi blokade maritim Tiongkok yang berhasil.
Untuk memahami strategi Washington terhadap Tiongkok, kita tidak perlu merujuk pada retorika politik “mundur” atau “mempertahankan tanah air” di Belahan Bumi Barat, melainkan pada tindakan nyata yang terjadi di seluruh Asia-Pasifik dan sekitarnya—pengepungan menyeluruh terhadap wilayah pinggiran Tiongkok, serangan berkelanjutan terhadap jalur energi dan perdagangan daratnya yang krusial (BRI/CPEC), upaya terencana untuk melumpuhkan Rusia sebagai pemasok energi potensial, dan pembentukan pasukan proksi lokal (Filipina, Jepang, separatis di Taiwan) yang siap berperang.
Jauh dari konsep abstrak atau “cacat” yang hanya dibahas dalam makalah lembaga pemikir, blokade minyak maritim—atau blokade umum yang lebih luas terhadap Tiongkok—sedang dipersiapkan secara bertahap dan tepat waktu. Dengan secara sistematis menyingkirkan hambatan-hambatan yang disebutkan dalam makalah Naval War College Review tahun 2018, AS menunjukkan komitmen yang jelas dan teguh terhadap strategi berlapis-lapis berupa penahanan, pemaksaan, dan konfrontasi yang dirancang tidak hanya untuk mempersiapkan konflik, tetapi juga untuk menjadikan konflik tersebut tak terelakkan dan berhasil demi tujuan tunggal, yaitu mempertahankan hegemoni global Amerika.
—–
*Penulis Brian Joseph Thomas Berletic, adalah seorang mantan peneliti geopolitik independen Korps Marinir AS dan penulis yang berbasis di Bangkok, menulis dengan nama pena “Tony Cartalucci” bersama beberapa orang lainnya.
Artikel ini diterjemahkan Bergelora.com dari artikel yang berjudul “US Plans for China Blockade Continue Taking Shape” yang dimuat The Global Research. Sumber asli artikel ini adalah TheAltWorld
