JAKARTA- Banggar DPR, Said Abdulah menagatakan, ada 4 korporasi besar pemain minyak goreng (migor) menantang kebijakan pangan Presiden Joko Widodo.
Akibatnya, masih terjadi kelangkaan minyak goreng di sejumlah daerah, sehingga ada kesan mempermainkan kehidupan rakyat.
“Ini sudah menantang presiden. Tentu saya yakin presiden tidak akan diam dan segera mengambil tindakan tegas,” katanya di Nusantara III, komplek parlemen, Senayan, Senin (7/3/2022).
Said menilai, 4 korporasi besar pemain CPO ini sudah mengarah kepada perilaku dan tindakan kartel. Sehingga harus ada kebijakan tegas dan terukur.
“Saya mendorong Presiden harus ambil tindakan tegas stop ekspor CPO ke luar negeri. Bahkan rakyat lama-lama akan memerangi korporasi besar ini,” tegasnya.
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, Politisi PDIP ini menceritakan bagaimana rakyat kesulitan mencari minyak goreng di pasaran.
“Rakyat itu bolak balik ke minimarket tidak menemukan komoditi minyak goreng. Yang jelas, berapapun harga minyak goreng misalnya Rp16.000 tetap dibeli. Tapi masalahnya, barang yang mau dibeli tidak ada,” ungkapnya.
Selain mahal harga, politisi asal Sumenep ini membeberkan bahwa rakyat juga terbebani dari sisi transportasi. Sehingga dari sisi kehidupan rakyat menjadi tidak efisien.
“Sekarang harganya bisa mencapai Rp17.000. Bahkan masyarakat di Jakarta, sudah dua hari kesulitan mencari minyak goren,” katanya.
Anggota Komisi XI DPR meminta agar kebijakan penghentian ekspor CPO hanya berlaku sementara hingga menyambut Ramadhan dan Idul Fitri 1443. (Calvin G. Eben-Haezer)
