JAKARTA – Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) menyatakan bahwa permohonan Persetujuan Evaluasi Tapak (PET) dari PT Thorcon Power Indonesia (TPI) asal Amerika Serikat untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) berbasis molten salt reactor (MSR) di Pulau Kelasa, Bangka Belitung, belum memenuhi persyaratan teknis sesuai regulasi yang berlaku.
Pernyataan tersebut tertuang dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) No. 00010/PI/03/2025 tanggal 21 Maret 2025, yang disampaikan melalui sistem perizinan daring BALIS.
Dalam laporan itu, BAPETEN menyimpulkan bahwa dokumen Program Evaluasi Tapak (PET) dan Sistem Manajemen Evaluasi Tapak (SMET) yang diajukan PT TPI dinyatakan tidak memenuhi persyaratan.
Meski demikian, Wakil Ketua MPR RI yang juga anggota Komisi XII DPR RI, Eddy Soeparno, menyatakan bahwa proses ini belum mencapai keputusan final.
“Kita sudah mempelajarinya, tetapi masih dilakukan pendalaman oleh badan keahlian di Komisi 12,” ujarnya saat ditemui di Jakarta, dikutip Bergelora.com di Jakarta, Rabu (23/4/2025).
BAPETEN menegaskan bahwa PT TPI wajib melakukan perbaikan terhadap dokumen-dokumen yang diajukan sebelum dapat melanjutkan proses perizinan pembangunan PLTN. Evaluasi dilakukan untuk memastikan keselamatan instalasi serta perlindungan terhadap masyarakat dan lingkungan, sesuai prinsip pengawasan ketat dalam teknologi nuklir.
Sebagai bentuk transparansi, Direktorat Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir (DPIBN) turut menyampaikan selebaran layanan pengaduan dan gratifikasi kepada PT TPI. DPIBN menegaskan komitmennya untuk menjalankan proses perizinan secara profesional, akuntabel, dan bebas dari praktik gratifikasi, korupsi, serta nepotisme.
BAPETEN berharap, melalui pembahasan hasil evaluasi ini, dapat tercapai keselarasan pemahaman terhadap persyaratan teknis serta komitmen perbaikan yang tepat dari pihak PT TPI.
Sebelumnya, Direktur Operasi PT Thorcon Power Indonesia, Bob S Effendi, menyampaikan rencana pembangunan PLTN sebesar total 4 Gigawatt (GW) hingga tahun 2035. Hal ini ia ungkapkan kepada Warta Ekonomi pada Minggu (3/11/2024).
Menurut Bob, proyek pertama akan dibangun di Pulau Kelasa, Bangka Belitung, dengan target Commercial Operation Date (COD) pada tahun 2031. PLTN tersebut akan menggunakan teknologi molten salt reactor dengan kapasitas 2×250 Megawatt (MW), atau dikenal dengan nama PLTN TMSR500.
“Kami juga mengusulkan untuk menempatkan tambahan tujuh unit lagi setelah proyek pertama di Pulau Kelasa. Jadi totalnya 4 GW pada tahun 2035,” jelas Bob.
Ia juga mengklaim bahwa tarif listrik dari PLTN pertama akan berada di kisaran USD6,9 sen per kWh atau sekitar Rp1.100.
Sementara untuk PLTN selanjutnya, Bob optimistis tarif bisa ditekan hingga USD6,5 sen atau sekitar Rp1.000 per kWh, berdasarkan kurs Rp15.500.
Inggris Mulai Lobi-Lobi
Kepada Bergelora.com.di Jakarta dilaporkan, Mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair menggelar pertemuan bersama Utusan Khusus Presiden Hashim Djojohadikusumo dan pimpinan MPR RI di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, pada Selasa (22/4/2025).
Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno yang turut serta dalam pertemuan tersebut menjelaskan bahwa terdapat beberapa isu yang dibahas.
Salah satunya yaitu terkait potensi kerja sama Indonesia-Inggris dalam pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN).
Menurut Eddy, Hashim menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia berencana melakukan pembangunan pembangkit listrik yang berbasis energi baru dan terbarukan (EBT) untuk 15 tahun ke depan, di mana energi nuklir termasuk di dalamnya.
“Dan dalam kesempatan itu, Pak Tony Blair juga mengatakan bahwa di Inggris sudah dikembangkan teknologi di mana sekarang bisa dibangun pembangkit nuklir yang modular, yang rangkaian kecil 300-500 MW yang memang cocok untuk negara seperti Indonesia, negara kepulauan seperti Indonesia,” kata Eddy ditemui di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, dikutip Rabu (23/4/2025).
Adapun, guna merealisasikan kerja sama terkait pengembangan PLTN di Tanah Air, Eddy membeberkan bahwa Pemerintah Indonesia akan menunggu presentasi yang disampaikan oleh perusahaan energi asal Inggris terlebih dahulu.
Khususnya, guna mengetahui lebih banyak lagi bagaimana teknologi nuklir bisa diadopsi di Indonesia.
Meski begitu, Eddy belum dapat memastikan lokasi pembangunan PLTN kerja sama dengan Inggris tersebut diimplementasikan. Namun yang pasti, Bangka Belitung dan Kalimantan tengah dipertimbangkan sebagai lokasi pembangunan PLTN di Indonesia.
“Satu di Kalimantan Barat, satu lagi di Bangka Belitung. Tetapi kepastian pengembangannya bagaimana nanti kita akan lihat karena RUPTL 2025-2034 kan masih dalam proses penyelesaian. Di dalam RUPTL itu rencananya nanti ada satu Giga Watt nuklir yang akan dikembangkan. Jadi itu juga bisa menjadi awal dari energi nuklir kita,” ujarnya.(Web Warouw)
