JAKARTA- Untuk mendorong Indonesia menjadi Negara Indonesia Maju pada tahun 2045 dengan Gross Domestic Product (GDP) nomor lima terbesar, maka perlu ada kebijakan energi dan ekonomi yang baru yang mampu mendukung industrialisasi sehingga mendorong lahirnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di seluruh Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Dr. Kurtubi, Dewan Pakar Indonesian Nuclear Society, Himpunan Masyarakat Nuklir Indonesia (HIMNI) kepada Bergelora.com, di Jakarta, Selasa (22/10) menanggapi pidato awal Joko Widodo (Jokowi) seusai dilantik sebagai Presiden RI, oleh MPR-RI, Minggu (22/10).
“Tanpa kebijakan energi dan ekonomi yang baru, ekonomi hanya tumbuh sekitar 5%, dan mustahil Indonesia menjadi negara industri maju dengan GDP terbesar nomor lima di tahun 2045,” tegasnya.
Menurutnya Kurtubi, alinea pertama pidato Presiden Jokowi tersebut, sama dengan konklusi pidatonya sebagai invited speaker di Konferensi International di Bali bulan Oktober 2019 lalu tentang ‘Kemajuan Sistem Energi Nuklir’.
“Yakni perlunya Indonesia keluar dari jebakan perangkap negara berpenghasilan menengah. Untuk itu pertumbuhan ekonomi harus ditingkatkan menjadi pertumbuhan tinggi diatas 8%,” ujarnya.
Untuk itu Kurtubi mendukung mimpi dan cita-cita besar Presiden Jokowi untuk menjadi negara yang bisa keluar dari ‘jebakan negara berpenghasilan menengah’ (middle income trap) dan bisa masuk menjadi negara industri maju pada 100 tahun kita merdeka di tahun 2045.
“Total GDP pada tahun tersebut diperkirakan akan mencapai US$ 7 trilyun. Ini berarti pendapatan percapita akan mencapai Rp320 juta per tahun atau Rp27 juta/capita/bulan,” ujarnya.
Sebelumnya dalam ‘The 19th International Conference on Emerging Nuclear Energy System” yang diselenggarakan di Bali pada 6 – 9 Oktober 2019 itu, Dr. Kurtubi menyatakan bahwa untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan kebijakan energi dan ekonomi yang bisa menjamin tercapainya kenaikan pertumbuhan ekonomi yang saat ini masih mubeng-mubeng diangka sekitar 5%.
Ia menegaskan, pertumbuhan ekonomi diatas 8% yang akan bisa mengantarkan Indonesia menjadi negara industri maju ditahun 2045 atau paling lambat di tahun 2050 membutuhkan kebijakan ekonomi antara lain perlunya menciptakan pusat-pusat pertumbuhan Ekonomi Baru dengan mendorong lahirnya Industri Berbasis Sumber Daya Lokal.
Lipatganda Pembangkit Listrik
Industri yang dibutuhkan dimasa depan menurut Kurtubi haruslah mengintegrasikan kegiatan sisi hulu dengan sisi hilir dari berbagai potensi di seluruh tanah air. Untuk itu perlu didorong percepatan industri berbasis wisata, Industri berbasis tambang, Industri berbasis perikanan, pertanian, peternakan dan sebagainya.
“Sedangkan dari sisi kebijakan energi, sudah mendesak untuk bisa mendukung proses industrialisasi dengan melipatgandakan kapasitas/ jumlah pembangkit listrik,” tegasnya.
Ia menggambarkan, saat ini total pembangkit listrik yang ada baru hanya sekitar 65 GW. Pada tahun 2045, total pembangkit yang tersedia minimal sebesar 400 GW.
“Untuk memenuhi jumlah kebutuhan listrik tersebut, ditambah dengan keinginan lingkungan dan udara yang lebih bersih, maka peran sumber energi bersih dari EBT termasuk energi nuklir harus ditingkatkan perannya dalam Energy Mix Nasional,” ujarnya. (Web Warouw)
