JAKARTA — Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya menepis rumor yang menyatakan pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Menteri Kesehatan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/6) terkait reshuffle.
Teddy menyebut pertemuan kemarin membahas isu kesehatan nasional.
“Dalam pertemuan Presiden dengan Menkes pada Selasa kemarin sih, kita hanya membahas sejumlah isu kesehatan nasional,” kata Teddy lewat pesan singkat, Rabu (4/6).
Teddy menjabarkan salah satu topik bahasan di pertemuan itu adalah soal penambahan jumlah dokter umum dan dokter spesialis, untuk mengisi kebutuhan tenaga medis di Indonesia.
Selain itu, Teddy menyampaikan pertemuan itu juga membahas isu terkait upaya peningkatan kesejahteraan dokter di Indonesia.
Teddy pun menegaskan bahwa dalam pertemuan itu ia mencatat bahasan terkait isu kesehatan nasional saja. Ia memastikan tak ada pembahasan isu reshuffle, begitu pula dengan pernyataan BGS yang sempat menuai kontroversi belakangan.
“Terkait pernyataan Pak Menkes yang ramai dibicarakan di media sosial, saya sudah berdiskusi langsung dengan Pak Menkes sebelumnya,” ujarnya.
Budi Gunadi Sadikin memanggil Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa (3/6) lalu.
Usai Bertemu dengan Prabowo, Budi sempat ditanya wartawan soal kemungkinan kena reshuffle dari Kabinet Merah Putih. Kendati begitu, Budi tidak bicara gamblang mengenai rumor tersebut.
Ia menekankan bahwa reshuffle sepenuhnya merupakan hak prerogatif presiden.
“Itu haknya beliau. Tanya beliau ya,” kata Budi.
Ia juga enggan menjawab secara jelas apakah mendapat teguran dari Prabowo imbas beberapa pernyataannya yang kontoversial beberapa waktu lalu.
Mungkin Saja Terjadi
Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menyatakan tidak menutup peluang Presiden Prabowo Subianto akan melakukan kocok ulang perombakan kabinet atau reshuffle Kabinet Merah Putih.
Hasan menegaskan pelaksanaan reshuffle sepenuhnya hak prerogatif Presiden. Oleh karenanya, ia menyebut hal itu bisa saja dilakukan jika memang dirasa perlu oleh Presiden.
“Apakah akan ada? Ya reshuffle itu sesuatu hal yang mungkin saja terjadi. Tapi kapan dan siapa orang yang akan terkena reshuffle, itu betul-betul hak prerogatif Presiden,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (3/6).
Kendati demikian, Hasan meminta agar masyarakat tidak mudah termakan isu ataupun spekulasi yang beredar di media sosial. Ia menegaskan pelaksanaan reshuffle hanya bisa dilakukan dan disampaikan oleh Presiden secara langsung.
“Semua informasi yang beredar di luar tentu sifatnya masih spekulasi. Walaupun reshuffle itu bisa saja dilakukan oleh Presiden kapanpun Presiden mau,” tuturnya.
“Karena yang berhak menyampaikan ini hanya Presiden. Orang yang di luar nebak-nebak saja, melakukan spekulasi saja atau aspirasi, tolong ganti ini, tolong ganti itu,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Hasan mengatakan Presiden Prabowo tentu memiliki catatan penilaiannya sendiri terhadap seluruh jajaran Kabinet Merah Putih.
Sehingga, kata dia, Prabowo juga memiliki pertimbangan tersendiri kepada masing-masing anak buahnya. Termasuk soal keputusan pergantian kabinet atau tidak.
“Presiden tentu punya penilaian yang menyeluruh, yang objektif. Apa kelebihan, apa kekurangan, masih dibutuhkan atau tidak, ini masih bisa dipertahankan atau tidak,” jelasnya.
Kendati demikian, Hasan menegaskan peringatan yang disampaikan Prabowo terkait permintaan pengunduran diri bagi pejabat yang tidak bisa bekerja sesuai mandat bersifat umum kepada seluruh jajaran.
“Ini peringatan secara umum dan itu berlaku buat siapa saja. Tidak ditujukan ke orang-orang atau nama-nama tertentu,” pungkasnya.
Sebelumnya Prabowo memerintahkan kepada para pejabat ataupun pemangku kebijakan untuk segera mundur dari posisinya jika tidak sanggup menjalankan tugas yang berikan.
Hal itu disampaikan langsung Prabowo saat memberikan amanat dalam Upacara Peringatan Hari Peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, pada Selasa (2/6).
Prabowo mengajak seluruh pihak yang diberi kepercayaan oleh rakyat untuk dapat kembali ke nilai-nilai Pancasila. Ia juga mengancam tidak akan segan-segan memberhentikan pelaku penyelewengan.
“Yang tidak setia kepada negara akan kita singkirkan dengan tidak ragu-ragu tanpa memandang bulu, tanpa melihat keluarga siapa, partai mana, suku mana yang tidak setia kepada negara yang melanggar UU yang melanggar UUD akan kita tindak,” tuturnya.
“Semua penyelewengan, semua kebocoran harus berhenti, semua pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas lebih baik mundur sebelum saya berhentikan,” sambungnya. (Web Warouw)
