JAKARTA – Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko menyatakan, Indonesia membutuhkan sekitar 10.000 perusahaan baru di berbagai sektor untuk mengurangi jumlah penduduk miskin. Ia berharap sebagian besar merupakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berkembang menjadi perusahaan.
Hal itu disampaikan Budiman Sudjatmiko saat menerima kunjungan Barisan Andalan Kesetiakawanan Pengentasan Kemiskinan (Bakti Taskin) di kantornya, Selasa (4/3/3025).
Bakti Taskin terdiri dari beberapa pengusaha di berbagai bidang antara lain Suntoro (Presidium KP-Main), Muksalmina (Sekjend Apdesi-Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia), Benyamin Siwy (Pengusaha energi terbarukan dari Minyak Jelantah jadi bio avtur), Akbar (Jimmy Hantu Foundation yang melakukan pencegahan stunting, pengadaan dapur makan bergizi, dan pembuatan pekarangan bergizi di berbagai daerah), dan lainnya.
“Setidaknya, kalau kalian bisa membantu target kami mengangkat 7.500 BUMDes dan 2.500 lainnya adalah perusahaan swasta menengah dan perusahaan konglomerasi, maka akan lebih mudah bagi kita mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%,” kata Budiman dalam keterangan tertulisnya dikutip, Rabu (5/3/2025).
Dalam kesempatan itu, Budiman Sudjatmiko mendorong Bakti Taskin bekerja sama dengan Apdesi. Kepala desa bertugas mencari data tentang kondisi kantong-kantong kemiskinan, sementara Bakti Taskin secara teknis membantu menarik investor, mengerahkan entrepreneur, serta menarik pegawai dari masyarakat miskin.
Budiman mengatakan, ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh Bakti Taskin dalam upaya membantu pengentasan kemiskinan. Di antaranya mengkolaborasikan program Bakti Taskin dengan program kementerian untuk mengangkat desa setengah miskin. Kemudian, membantu 7.000 desa menyiapkan sumber makan bergizi gratis.
Selain itu juga membantu membangun pendataan secara digital agar setiap desa yang ingin berkembang secara industri bisa mulai melakukannya.
“Hal kolaborasi ini bisa kita rumuskan nanti. Setelah deputi dan tim ahli kami terbentuk, mungkin kita bisa bikin pokja agar Bakti Taskin bisa memahami arah kebijakan BP Taskin. Nanti kami arahkan apa yang bisa dilakukan Bakti Taskin,” kata Budiman Sudjatmiko.
Kepada Budiman, Bakti Taskin menjelaskan usaha yang telah dilakukan, seperti ekspor rumput laut, pembuatan drone dari bahan baku asli Indonesia, penyediaan pupuk, penyediaan kartu tani agar petani menjadi bisa mengakses perbankan, dan lainnya. Saat ini Bakti Taskin masih menggalang banyak lagi pengusaha agar mau bergabung membantu penyelesaian masalah kemiskinan di Indonesia.
“Dorongan pada kecintaan pemberdayaan ekonomi rakyat adalah kesamaan Bakti Taskin dengan BP Taskin,” kata Anggota Bakti Taskin Diyan Angraeni.
Ketua HKTI Jawa Barat ini berharap munculnya danareksa untuk pertanian, perikanan, dan usaha kecil lainnya di Indonesia. Jadi, petani dan pekerja di desa bisa mempunyai saham dari usahanya. Pada April 2025, Bakti Taskin berencana bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto bersama BP Taskin agar mereka mendapatkan arahan dari presiden dalam berkolaborasi membantu mengentaskan kemiskinan.
Rencana Induk Pengentasan Kemiskinan
Kepada Bergelora.com di Yogyakarta dilaporkan sebelumnya , Budiman Sudjatmiko mengatakan organisasinya sudah menyusun rencana induk untuk mengurangi kemiskinan. Menurut dia, rencana itu sudah hampir tuntas.
“Kami menyusun rencana induk, sedang berproses, 90 persen rencana sudah jadi,” kata Budiman ditemui di UGM Yogyakarta pada Selasa 4 Februari 2025.
Budiman menerangkan rencana induk itu akan diterbitkan menunggu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Ia mengaku sudah berdiskusi dengan Bappenas.
“Kami juga melakukan koordinasi antarkementerian dan mencari titik-titik kantong-kantong kemiskinan, dan membangujan investasi di sana,” kata dia.
Jajarannya juga menyusun struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) lembaga yang saat ini masih di Kementerian Hukum dan belum diturunkan. Dia berharap penyusunan rencana induk bisa menurunkan angka kemiskinan 2024-2029 sesuai RPJMN Bappenas.
Budiman menyatakan efisiensi anggaran akan berimbang pada lembaga yang dinakhodai.
Menurut dia, Setelah Presiden Prahowo mengumumkan menteri terkait kebocoran dan tumpang tindih anggaran, ditemukan angka sekitar Rp300 triliun setiap tahun yang kebanyakan beberapa dobel anggaran dan seremonial
“Kami sebagai pembantunya ini langkah yang sangat tepat. Bagaimana pun pengentasan kemiskinan dan membantu rakyat membutuhkan keuangan luar biasa dan efisiensi anggaran,” ucapnya.
Ia mengatakan dirinya dan para birokrat di pemerintahan harus mulai berlatih mengurangi kegiatan seremonial, sifat-sifat administratif, dengan menggantikan kegiatan substantif. Ia menyebut penyelesaian masalah kemiskinan, kesenjangan, energi, pendidikan menjadi hal yang lebih dibutuhkan rakyat.
“Saya sangat menyetujui dan mendukung langkah beliau (Presiden Prabowo Subianto). Saya sebagai kepala (Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan) sering kali mengurangi biaya-biaya ke luar kota. Saya selalu berkunjung dan menginap di rumah penduduk,” ujarnya. (Web/Har)
