JAKARTA- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) berencana untuk segera pindah duluan ke ibu kota negara yang baru di Kutai Kertanegara dan Penajam Utara. Hal ini disampaikan oleh Kepala BKKBN Dr. Hasto Wardoyo, SP.OG.(K) kepada Bergelora.com di Jakarta, Selasa (27/8) pagi.
“Jika diizinkan presien kami BKKBN siap memulai pindah yang pertama ke Kutai Kertanegara setelah ada persetujuan DPR nantinya,” ujarnya.
Dokter Hasto meyakini bahwa pengumuman Presiden Jokowi menetapkan Ibu Kota Negara yang baru di wilayah Kalimantan Timur dapat dipastikan akan mempercepat perpindahan penduduk ke Indonesia Tiimur secara bergelombang.
“Saya yakin kalau ibu kota pindah ada migrasi angkatan kerja ke Indonesia Timur,” ujarnya. Untuk itu BKKBN perlu segera memulai koordinasi dari Ibu kota baru dan melihat kesulitan-kesulitan yang ada. Agar nantinya bisa menjadi bahan pembelajaran bagi kementerian dan lembaga yang lain.
Mantan Bupati Kulon Progo yang saat ini tugaskan Presiden Jokowi untuk memimpin BKKBN ini mengucap syukur atas tekad dan keberanian Presiden Jokowi yang sangat kuat untuk memindahkan ibukota ke Kalimatan Timur demi untuk memeratakan kesejahteraan rakyat antara Indonesia Timur dan Indonesia Barat.
“Puji syukur kepada Tuhan. Alhamdulliah pak Jokowi sudah mengumumkan lokasi ibu kota baru. Saya selaku Kepala BKKBN menyambut baik karena sangat membantu program kependudukan agar tidak terjadi kesenjangan bonus demografi antara provinsi di Indonesia Timur dan Indonesia Barat,” ujarnya.
Hasto Wardoyo pemindahan Ibu Kota Negara ke tengah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini akan mempercepat pola migrasi baru.
“Tentu ini akan membantu mempercepat pola migrasi baru kependudukan di Indonesia. Bonus demografi disamping dipengaruhi kelahiran juga dipengaruhi oleh migrasi angkatan kerja,” jelasnya.
Rencana Presiden Soekarno
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan, bahwa rencana pemindahan ibu kota negara sudah digagas sejak lama, bahkan sejak era Presiden Pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno.
“Sebagai bangsa besar yang sudah 74 tahun merdeka, Indonesia belum pernah menentukan dan merancang sendiri ibu kotanya,” kata Presiden Jokowi dalam konperensi pers mengenai lokasi pemindahan ibu kota, di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8) siang.
Mengenai munculnya banyak pertanyaan mengapa harus pindah, Presiden Jokowi memberikan sejumlah alasan perlunya pemindahan ibu kota negara itu.
Yang pertama, menurut Presiden, beban Jakarta saat ini sudah terlalu berat sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa, dan juga airport (bandar udara) dan pelabuhan laut yang terbesar di Indonesia.
Yang kedua, beban Pulau Jawa yang semakin berat dengan penduduk sudah 150 juta atau 54 persen dari total penduduk Indonesia dan 58 persen PDB ekonomi Indonesia itu ada di Pulau Jawa, dan Pulau Jawa sebagai sumber ketahanan pangan.
“Beban ini akan semakin berat bila ibu kota pemerintahan pindahnya tetap di Pulau Jawa,” ujar Presiden Jokowi.’
Presiden menegaskan, kita tidak bisa terus-menerus membiarkan beban Jakarta dan beban Pulau Jawa yang semakin berat dalam hal kepadatan penduduk, kemacetan lalu lintas yang sudah terlanjur parah, dan polusi udara dan air yang harus segera kita tangani.
“Ini bukan kesalahan Pemprov DKI Jakarta, bukan, tetapi terlebih karena besarnya beban yang diberikan perekonomian Indonesia kepada Pulau Jawa dan kepada Jakarta. Kesenjangan ekonomi antara Jawa dan luar Jawa yang terus meningkat, meskipun sejak 2001 sudah dilakukan otonomi daerah,” jelas Kepala Negara.
Karena itulah, setelah melakukan kajian-kajian mendalam, yang diintensifkan studinya dalam tiga tahun terakhir, menurut Presiden, kesimpulannya bahwa lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.
Ditegaskan Presiden, pembangunan ibu kota baru ini bukan satu-satunya upaya-upaya pemerintah dalam mengurangi kesenjangan Pulau Jawa dan luar Jawa. Karena selain itu pemerintah juga akan membangun industrialisasi di luar Jawa berbasis hilirisasi sumber daya alam.
Presiden juga memastikan, Jakarta akan tetap menjadi prioritas pembangunan dan terus dikembangkan menjadi kota bisnis, kota keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa berskala regional dan global. Dan rencana Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan urban regeneration yang dianggarkan sebesar Rp571 triliun tetap terus dijalankan dan pembahasannya sudah pada level teknis dan siap dieksekusi.
Kepada Bergelora.com dilaporkan, saat mengumumkan lokasi pemindahan ibu kota negara ini Presiden Jokowi didampingi oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Mensesneg Pratikno, Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Jalil, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri LHK Siti Nurbaya, Gubernur Kaltim Isran Noor, Gub DKI Jakarta Anies Baswedan. (Web Warouw/Calvin G. Eben-Haezer)
