JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto merespons 17+8 Tuntutan Rakyat yang ramai disuarakan oleh masyarakat dalam demonstrasi belakangan ini. Prabowo mengatakan sebagian tuntutan masuk akal dan bisa dibicarakan.
“Ya saya kira kita pelajari sebagian masuk akal, sebagian kita bisa berunding, kita bisa berdebat. Ya saya katakan tuntutan saya kira banyak yang masuk akal, banyak yang menurut saya normatif. Dan bisa kita bicarakan dengan baik,” kata Prabowo di Hambalang, Jawa Barat, akhir pekan ini.
Prabowo juga menanggapi secara khusus mengenai dorongan pembentukan Tim Investigasi Independen di kasus Affan Kurniawan. Menurut Prabowo, hal itu juga sangat masuk akal.
“Saya kira kalau tim investigasi independen saya kira ini masuk akal. Saya kira itu masuk akal, saya kira bisa dibicarakan dan nanti kita lihat bentuknya kaya gimana,” ujar dia.
Perihal tuntutan penarikan TNI dari pengamanan sipil, Prabowo menjawab bahwa tugas TNI juga salah satunya menjaga masyarakat dari ancaman apa pun. Mengenai penarikan TNI ini, Prabowo menyebut masih bisa diperdebatkan.
“Jadi terorisme itu ancaman, membakar-bakar ancaman, membuat kerusuhan itu ancaman kepada rakyat, masa tarik TNI dari pengamanan sipil, itu menurut saya debatable, tapi saya akan melaksanakan tugas yang diberikan oleh UUD kepada saya,” imbuh dia.
Selidiki Dalang Kerusuhan
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengatakan akan bekerja sama dengan TNI dan BIN untuk mengungkap dalang kerusuhan pada akhir Agustus lalu.
Dia mengatakan, pihaknya saat ini masih terus mendalami peristiwa yang terjadi. Termasuk terus melengkapi fakta-fakta yang didapat pihak kepolisian.
“Kami bekerja sama nanti dengan teman-teman dari TNI, dari BAIS, dari BIN dan seluruh elemen yang bisa menjadi sumber informasi untuk kemudian kita bisa menuntaskan,” katanya
“Jadi tentunya, kami mendukung seluruh masukan, informasi yang tentunya bisa membuat yang saat ini sedang kita laksanakan bisa betul-betul bisa menjadi terang,” ungkapnya.
Sigit juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas bangsa pasca-kerusuhan.
“Dan yang paling utama, bagaimana ke depan kita menjaga kondisi bangsa untuk terus bisa terjaga dengan baik. Karena dengan itulah Indonesia bisa melaksanakan pembangunan, bisa mensejahterakan rakyatnya,” tuturnya.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mendorong Polri membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF) yang bertugas menyelidiki dalang kerusuhan demonstrasi pada akhir Agustus 2025. Polri dapat menggandeng tokoh masyarakat, lembaga independen, dan pakar dalam mencari tahu penyebab kerusuhan yang berakibat rusaknya sejumlah fasilitas umum.
“Sehingga kita sama-sama bisa mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi. Saya kira ada yang memang organik, ada yang tidak,” ujar Usman.
Usman pun menyorot sejumlah aksi penjarahan rumah pejabat negara yang diduganya tidak organik dilakukan masyarakat.
Pasalnya, terdapat kejanggalan ketika massa dengan mudahnya merangsek masuk dan menjarah kediaman seseorang yang notabene merupakan pejabat publik.
“Ada juga yang mencurigakan, misalnya kenapa sampai rumah Sri Mulyani atau rumah anggota Dewan bisa begitu mudah diserang di dini hari misalnya,” ujar Usman. (Web Warouw)
