JAKARTA- Akibat melonjaknya pasien demam berdarah, rumah-rumah sakit di DKI Jakarta kekurangan bed (tempat tidur) untuk pasien rawat inap. Hal ini menjadi keluhan pasien dan petugas rumah-rumah sakit di Jakarta. Untuk itu semua rumah sakit swasta di DKI Jakarta diminta untuk terbuka menerima pasien demam berdarah dan pasien pengguna Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk dirawat. Hal ini ditegaskan oleh Sereida Tambunan, Anggota DPRD DKI Jakarta kepada Bergelora.com di Jakarta, Jumat (1/3) seusai menyaksikan kekurangan bed di beberapa rumah sakit pemerintah karena membludaknya pasien demam berdarah.
“Kami minta agar rumah-rumah sakit swasta terbuka untuk menerima pasien demam berdarah yang memiliki kartu KIS. Agar ikut mengatasi pasien yang membludak dari rumah sakit pemerintah. Tunggakan iuran bagi pasien jangan menghambat pasien untuk dirawat. Tangani sampai sembuh. Pemda DKI Jakarta yang akan atasi pembiayaan kemudian,” tegas anggota DPRD DKI Jakarta itu.
Ia mengatakan bahwa semua tempat tidur di semua rumah sakit pemerintah saat ini dipenuhi oleh pasien demam berdarah yang membeludak. Beberapa rumah sakit merawat pasien di selasar rumah sakit.
“Jumlah yang membludak itu tentu berdampak pada pasien baru lainnya. Sehingga untuk rawat inap harus antri. Keterlibatan RS Swasta di DKI Jakarta untuk menerima pasien yang membludak akan sangat membantu meringankan penanganan demam berdarah,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa biaya untuk semua pasien demam berdarah menjadi tanggung jawab pemerintah DKI Jakarta, sehingga pasien tidak perlu memikirikan biaya.
“Kalau ada anggota keluarga yang demam lebih dari tiga hari segera bawa ke UGD rumah sakit terdekat. Rumah sakit swasta atau pemerintah sama saja. Jangan terlambat. Janga pikirkan biaya karena itu tanggung jawab pemerintah,” tegasnya.
Untuk pasien lainnya yang bukan pasien demam berdarah ia mempersilahkan untuk menggunakan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan memilih ke rumah sakit terdekat dengan mendapatkan rujukan dari Puskesmas.
“RS Swasta atau RS Pemerintah sama saja. Yang penting ada bed untuk dirawat sampai sembuh. Biaya ditanggung oleh BPJS, kalau kurang nanti ditanggung oleh Pemda DKI Jakarta. Ingat, tunggakan pasien KIS Mandiri akan dibayar oleh Pemda DKI Jakarta,” jelasnya.
Ia mengingatkan rumah-rumah sakit pemerintah dan swasta agar melayani pasien dengan baik sampai sembuh. Pembiayaan silahkah ditagihkan ke BPJS Kesehatan dan Pemda DKI Jakarta.
“Kami minta kerjasama semua pihak untuk mengatasi meningkatnya jumlah pasien akibat demam berdarah. Terima kasih untuk semua kerjasama rumah sakit. Yang tidak jelas bisa menghubungi kami di DPRD DKI Jakarta,” ujarnya.
Sereida mengecam rumah sakit swasta yang menolak pasien demam berdarah tanpa memberikan penjelasan pada keluarga pasien sehingga menyebabkan kematian 3 orang pasien.
“Ini jangan lagi terjadi. Rumah sakit bisa kena pidana kalau UGD nya menolak pasien. Apalagi sampai meninggal. Semua direksi dan manajemen rumah sakit saya minta perhatiannya,” ujarnya.
Pasien Membludak
Sebelumnya, sejak akhir Januari 2019 pasien Demam Berdarah sudah membludak di beberapa rumah sakit pemerintah. Di Jakarta Timur, pasien yang terjangkit DBD di tahun ini meningkat dibanding tahun sebelumnya.
“Awal tahun di bulan Januari ini, tercatat sebanyak 176 orang pasien yang terkena penyakit DBD,” ucap Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur, Iwan Kurniawan saat dikonfirmasi, Senin (28/1).
Sedangkan pada tahun 2018 lalu, pasien yang terjangkit DBD hanya berjumlah 51 orang saja.
Dengan demikian, penyebaran virus penyakit yang ditularkan melalui nyamuk aedes aegypti tersebut, meningkat lebih dari 3 kali lipat.
Lebih jauh lagi, Kelurahan Cipayung tercatat sebagai wilayah yang paling banyak ditemukan kasus DBD pada Januari 2019 ini, dengan jumlah pasien DBD sebanyak 33 orang, menyusul Kelurahan Ciracas sebanyak 30 orang, Kelurahan Pasar Rebo sebanyak 22 orang dan Kelurahan Duren Sawit sebanyak 19 orang.
Pola Nyamuk Aedes Aegypti
Tingginya kasus demam berdarah dengue atau DBD yang menimpa anak usia sekolah sepanjang bulan Januari 2019, ditekankan Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Widyastuti bukan karena sekolah sebagai sarang nyamuk. Tetapi dikarenakan tingginya kelembaban selama musim penghujan.
Walaupun dipaparkannya, pola aktifnya nyamuk aedes aegypti sebagai pembawa penyakit DBD berada pada rentang waktu pukul 10.00 WIB hingga 15.00 WIB, yakni jam sekolah anak; tetapi hal tersebut tidak dapat dijadikan patokan.
Pasalnya, tingginya curah hujan di sejumlah wilayah DKI Jakarta, khususnya pada puncak musim penghujan yang diperkirakan pada bulan Februari 2019 mendatang; memicu perubahan perilaku nyamuk aedes aegypti.
“Terlalu dini menyimpulkan sekolah tidak bersih, menjadi sarang nyamuk, sehingga banyak pelajar kena DBD. Jakarta sedang menghadapi puncak musim hujan dipastikan semua lokasi dapat mengalami kelembaban tinggi,” ungkapnya dihubungi pada Minggu (27/1) lalu.
“Kelembaban yang sangat tinggi mengubah pola perilaku nyamuk, dari jam sepuluh sampai jam tiga sore bisa berubah. Jadi bukan hanya sekolah, bisa di mana saja,” ungkapnya. (Web Warouw)
