PALU- Ketua Fraksi NasDem DPRD Sulawesi Tengah, Muhammad Masykur mengingatkan Pemerintah Pusat dan Daerah agar segera merubah cara penanganan warga korban bencana alam 28 September 2018.
Masykur menyampaikan hal tersebut dalam merespon aksi Forum Warga Korban Likuifaksi Balaroa dan Petobo. Apa yang disuarakan warga korban ini hendaknya dilihat dari perspektif yang lebih substantif sebagai koreksi atas model penanganan yang terjadi di lapangan.
“Bukan malah disikapi reaktif. Sebab hal tersebut tidak memberikan rasa bahagia bagi warga korban, termasuk rasa keadilan yang sejatinya diperuntukkan dan dipersembahkan negara kepada mereka (warga korban) yang sudah mengalami duka mendalam hingga saat ini diselter pengungsian,” kata Masykur.
Lebih lanjut Masykur mengatakan yang mesti dilakukan saat ini adalah mendudukkan konteks penanganan pasca bencana tidak dilakukan dalam ruang hampa tanpa pelibatan warga. Saya kira apa yang terjadi saat ini merupakan akumulasi kekecewaan warga korban yang memang sesungguhnya tidak buta mengamati tindak tanduk dan hilir mudik para pihak keluar masuk lokasi pengungsian tanpa sedikitpun ada ruang dialog yang diperuntukkan kepada warga korban.
Kepada Bergelora.com dilaporkan, bahwa dalam prinsip Perda No. 2 Tahun 2013 Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Sulawesi Tengah diantaranya tegas mengatur mengenai pemberdayaan, kemitraan, transparansi dan akuntabilitas, berdaya guna dan berhasil guna.
Amat lebih baik jika pemerintah membuka ruang dialog bersama warga korban bersama kelompok warga yang selama ini turut serta ambil peran selama bencana.
Toh kan ketentuan perundang-undangan kita memang mensyaratkan seperti itu. Jadi bukan sesuatu yang tabu untuk dilakukan. Semangatnya adalah bersama warga korban bersama pemerintah kerjakan aksi pemulihan dan pembangunan kembali, kata Masykur. (Lia Somba)
