JAKARTA – Harga kebutuhan dasar rakyat seperti sembako, listrik, BBM, gas dll kian melambung tinggi. Akibatnya, kehidupan rakyat semakin sulit dalam memenuhi kebutuhan dasarnya.
Stagnasi pendapatan rakyat berimbas pada turunnya daya beli di tengah melonjaknya harga dan inflasi di Indonesia. Hal ini menimbulkan keprihatinan dari berbagai kalangan, termasuk juga barisan aktivis prodemokrasi.
“Jika merujuk data BPS, dua komponen utama pendapatan lapisan menengah ke bawah Indonesia, yakni upah buruh dan Nilai Tukar Petani (NTP), tidak pernah membaik, bahkan cenderung merosot, dalam tiga tahun terakhir ini,” ujar Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik (PRD), Agus Priyono melalui pesan elektronik ke media, Jumat (26/1).
Pria yang akrab disapa Jabo itu menerangkan, upah riil buruh maupun NTP sangat terkait dengan liberalisasi. Sebagai contoh, di sektor perburuhan ada Peraturan Pemerintah (PP) 78/2015, yang menghitung upah buruh bukan lagi berdasarkan kebutuhan hidup layak, melainkan berdasarkan besaran inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Akibatnya, meskipun upah nominal naik, tetapi upah riil turun.
Di sisi lain, NTP banyak dipengaruhi oleh kebijakan liberalisasi impor pangan dan penghapusan subsidi sektor pertanian. Belum lagi, banyak petani makin mengecil lahan garapannya, bahkan tergusur, akibat serbuan investasi yang rakus menguasai tanah-tanah produktif.
“Harga-harga kebutuhan dasar semakin mahal karena subsidi untuk rakyat dicabut, di sisi lain pemerintah justru memanjakan perusahaan besar, dengan memberikan subsidi Rp. 7,5 triliun, kepada lima perusahaan sawit,” kecam Agus.
Alumnus Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID) itu menyarankan, pemerintah harus segera berupaya untuk menaikkan daya beli masyarakat, memberikan subsidi terhadap kebutuhan dasar rakyat, menghentikan privatisasi pendidikan dan kesehatan, kontrol terhadap kebutuhan pangan rakyat dari hulu sampai hilir, serta menjadikan sektor pangan sebagai sektor prioritas yang berkedaulatan.
Rencana, Posko Nasional Menangkan Pancasila KPP PRD akan melakukan gerakan koreksi kepada pemerintah dalam bentuk Parade Nasional Turunkan Harga Kebutuhan Dasar, pada hari Minggu (28/1/2018) mulai pukul 07.00 WIB, longmarch dari Stasiun Gambir ke Patung Kuda, Jakarta Pusat. Aksi akan dipimpin oleh Koordinator Posko Nasional Menangkan Pancasila, Ahmad Rifai, yang akan dihadiri kader PRD dari berbagai titik di Provinsi DKI Jakarta.
“Mari berjuang bersama menuntut pemerintah agar menurunkan harga kebutuhan dasar rakyat. Dengan persatuan nasional kita wujudkan kesejahteraan sosial, gotong royong dan nilai-nilai Pancasila yang sejati,” pungkas Agus Jabo Priyono.
Panen Raya
Sementara itu, kepada Bergelora.com dilaporkan, Kabupaten Bojonegoro kini memasuki panen raya padi. Hal ini ditandai dengan panen 359 hektar dari hamparan 1.783 hektar yang siap panen di hamparan Kanor – Baureno.
Petani merangkap Ketua LPPD Desa Gedongarum Kecamatan Kanor, Bambang Pujianto mengatakan ini sudah selesai dipanen 511 hektar dan sekarang akan memanen 1.272 hektar.
Lebih lanjut Bambang mengatakan bahwa padi ini varietas ciherang, impari, situ bagendit dan denok hasilnya 10 – 12 ton gabah kering panen perhektar. “Kami tanam sebagian 3 kali setahun dan minimal 2 kali setahun tergantung irigasi”, ujarnya.
“Harga gabah seminggu lalu masih bagus 5800 perkg kini sudah turun 600 menjadi 5200” keluhnya.
Bambang Pujianto mengatakan “harga gabah kering panen cenderung menurun di lokasi panen raya ini pak. Pengalaman tahun lalu malah harga gabah jatuh berkisar Rp 3000 perkg tergantung kualitasnya”
Sementara itu Kepala Dinas Pertanian Bojonegoro Akhmad Djupari mengatakan panen padi se Bojonegoro bulan Desember yang lalu seluas 4.973 hektar setara beras 17.484 ton. Pada januari panen seluas 8.227 hektar setara beras 28.924 ton gabah, Februari panen 35.779 hektar setara beras 125.789 ton dan nanti, Maret panen 25.694 hektar setara beras 90.333 ton. “Sekarang ini Bojonegoro sudah masuk panen raya pak. Hasil produktivitas rata-rata padi disini 6,4 GKG/hektar” jelasnya.
“Ya bila dihitung kebutuhan konsumsi penduduk Bojonegoro 1,2 juta jiwa butuh 11.488 ton beras perbulan. Untuk Januari surplus beras 17.436 ton, Februari 114.301 ton dan Maret 78.845 ton beras” ungkapnya.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Hadi Sulistyo menyatakan “Jawa Timur panen padi Januari 2018 seluas 75 ribu hektar, Februari 242 ribu hektar dan Maret 456 ribu hektar”
Hadi mengatakan “produksi Jawa Timur Januari sebanyak 438 ribu ton GKG setara beras 285 ribu ton, Februari 1.4 juta ton GKG setara beras 960 ribu ton dan Maret sebesar 2,7 juta ton GKG setara beras 1.7 juta ton. “Jawa Timur sentra padi terluas di Indonesia” ungkapnya.
“Konsumsi beras Jawa Timur berdasarkan jumlah penduduk 39 juta jiwa adalah 297 ribu ton beras perbulan. Jadi untuk Januari ini aman stock BULOG 163 ribu ton. Sedangkan pada Februari dari 11-produksi beras diperoleh surplus 663 ribu ton dan Maret surplus 1,4 juta ton”, terangnya.
Data Kementerian Pertanian panen padi nasional bulan Januari 2018 seluas 854 ribu hektar dengan hasil 4,51 juta ton GKG setara 2,83 juta ton beras, surplus 329 ribu ton dibanding kebutuhaan konsumsi 2,5 juta ton. Selanjutnya nanti Februari panen 1,63 juta hektar dengan produksi 8,67 juta ton GKG setara 5,43 juta ton beras surplus 2,93 juta ton beras dan Maret panen 2,25 juta hektar dengan produksi 8,8 juta ton GKG.
Pada saat panen raya padi di Kanor, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan “pada tahun 2018 Bulog ditargetkan menyerap 3,7 juta ton beras dan sesuai kesepakatan Rapat koordinasi, Januari hingga Juni 2018 BULOG harus menyerap 2,2 juta ton”
“Dengan demikian maka stock beras BULOG akhir Desember 2018 mencapai minimal 2,0 juta ton” jelasnya.
Menteri Pertanian mengalokasikan anggaran 2018 untuk Jawa Timur sebesar Rp 1,7 triliun dan alokasi untuk Kabupaten Bojonegoro 20.000 ha kedelai, 6.990 ha jagung, 5.400 ha padi, 50 ha bawang merah, dan 206 unit alat mesin pertanian.
Hadir dalam acara “tanam dan panen padi tiap hari menuju kedaulatan pangan” di Kanor Bojonegoro ini Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Gubernur Jawa Timur Soekarwo,Wakasad TNI-AD Letnan Jenderal Tatang Sulaiman, Kabareskrim Irjenpol Ari Dono Sukanto, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Tjahya Widayanti, Staf Khusus Menteri Koordinator Perekonomian Lin Chi Wei, Ketua KPPU Syarkawi Rauf, Pangdam Brawijaya, Bupati Grobogan, Direktur Bulog Tri Wahyudi, perwakilan Bank BUMN, PT SHS, PT Pertani dan 1500 petani. (Web Warouw)