JAKARTA – Ketua DPRD Kabupaten Sikka, NTT, Stefanus Sumandi meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayahnya.
“Semua dapur SPPG di Sikka harus dievaluasi menyeluruh dengan memastikan standar yang memadai,” kata Stefanus kepada di Maumere, Sabtu (27/9/2025).
Permintaan itu disampaikan menyusul kasus penemuan ulat pada menu MBG di SMKS Yohanes ke XXIII Maumere, Kamis (26/9/2025).
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, ia menilai temuan tersebut menjadi indikasi kuat adanya pelanggaran terhadap standar keamanan dan kualitas makanan.
“Kalau kejadian itu berulang-ulang pada dapur gizi yang sama atau distributor MBG yang sama, sanksinya adalah izinnya harus dicabut,” tegasnya.
Stefanus menambahkan, program MBG mestinya belajar dari program Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) sebelumnya, yang melibatkan orang tua dalam memasak langsung di sekolah. Menurutnya, hasilnya lebih baik karena mendapat pengawasan dari petugas gizi puskesmas.
“Menurut saya kembalikan saja kepada sekolah yang mengurus dengan bekerja sama dengan puskesmas, petugas-petugas gizi di puskesmas dan fasilitas kesehatan terdekat,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar program MBG tidak hanya berorientasi pada pembangunan dapur dengan biaya miliaran rupiah, melainkan memperhatikan kualitas makanan dan melibatkan pengusaha kecil, termasuk pengelola kantin sekolah.
Stefanus menyebut adanya kekhawatiran monopoli usaha MBG oleh segelintir pihak yang mengendalikan rantai pasokan.
“Jangan memperalat rakyat untuk kepentingan segelintir orang. Rakyat jangan hanya sebagai atas nama,” tegasnya.
Pemerintah pusat diharapkan segera mengambil langkah serius untuk memperbaiki program tersebut demi kesejahteraan dan gizi anak-anak di Kabupaten Sikka. (Web Warouw)
