Minggu, 19 Oktober 2025

SERAP 300.000 TENAGA KERJA..! Pemerintah Serahkan 20 Proyek Hilirasi Senilai Rp618T untuk Rakyat

JAKARTA – Kekayaan sumber daya alam Indonesia merupakan salah satu yang terbesar di dunia. Sumber daya ini adalah aset negara yang perlu dijaga. Hal ini disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia pada gelaran Mineral & Batubara Convention-Expo (Minerba Convex) 2025. Bahlil meminta sumber daya alam ini dapat dikelola dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat.

“Sumber daya alam kita yang begitu besar, harus kita kelola sebaik-baiknya, untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara, dan untuk kesejahteraan rakyat kita. Ini yang terkait dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945,” ujar Bahlil dikutip Bergelora.com di Jakarta, Jumat (17/10).

Pesan Bahlil ini, selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, di mana pengelolaan sumber daya alam, terutama tambang, harus memikirkan generasi mendatang dan dilakukan sesuai dengan kaidah yang berlaku.

“Yang selalu menjadi arahan Presiden kita bahwa sumber daya alam kita, tambang kita, dalam pengelolaannya, jangan kita pikir kita habiskan sekaligus, kita harus ingat bahwa ada generasi kita berikutnya. Yang kita harus lakukan dengan baik, dengan lingkungan yang baik, dengan proses-proses yang memenuhi kaidah aturan yang berlaku,” jelasnya.

Bahlil juga mendorong pemerataan ekonomi hingga ke daerah-daerah melalui sektor pertambangan. Terkait dengan hilirisasi, Pemerintah menyerahkan sekitar 18-20 proyek hilirisasi dengan total investasi mencapai USD 38 miliar atau Rp618 triliun. Proyek-proyek digadang-gadang akan menciptakan hingga 300 ribu lapangan pekerjaan langsung dan lebih dari satu juta lapangan pekerjaan tidak langsung.

“Ini adalah cara kehadiran negara untuk mendorong program agar bisa melakukan pemerataan pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah. Ekonomi kita tidak boleh hanya tumbuh di Jakarta, harus di daerah. Caranya apa? Hilirisasi. Kalau tanpa ini, saya pikir kita akan susah untuk mencapai percepatan-percepatan pembangunan,” tegas Bahlil.

Demi mencapai pemerataan pembangunan hingga ke daerah, melalui Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pemerintah memberi kesempatan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Koperasi, dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) lokal untuk dapat diberikan prioritas dalam mengajukan Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Serap 300.000 Tenaga Kerja

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan sebanyak 300.000 tenaga kerja siap diserap melalui 18 proyek hilirisasi yang akan dibangun pemerintah.

Tak tanggung-tanggung, total investasi yang akan digenjot untuk proyek hilirisasi tersebut mencapai US$ 38 miliar atau sekitar Rp 618 triliun, dengan potensi menciptakan 300 ribu lapangan kerja langsung di berbagai daerah. Seluruh proyek tersebut merupakan bagian dari program hilirisasi sumber daya alam, mulai dari nikel, tembaga, bauksit, batu bara, hingga komoditas pertanian.

Sebanyak 18 proyek hilirisasi tersebut sudah dilakukan pra-kajian kelayakan atau pra-Feasibility Study (Pra-FS). Ke-18 proyek tersebut pun diserahkan kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk dikaji lebih lanjut.

Menurut Bahlil, proyek-proyek ini bukan hanya akan memperkuat nilai tambah industri dalam negeri, tapi juga menjadi pendorong penciptaan lapangan kerja besar-besaran.

“Itu sudah kita kasih, dan ini mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang cukup besar, hampir 300 ribu, dan itu di sektor langsung,” imbuhnya.

Tak hanya itu, terdapat efek berganda atau multiplier effect dari program hilirisasi yang bisa jauh lebih besar. Pihaknya memperkirakan, sektor tidak langsung bisa menyerap tiga hingga empat kali lipat tenaga kerja tambahan. Artinya, total tenaga kerja terserap bisa tembus lebih dari satu juta orang.

“Dalam teori ekonomi, dari Prof. Erani, Sekjen saya sekarang, itu sudah mengatakan 3-4 kali lipat, berarti ada 1 juta lebih,” tegasnya.

Dengan begitu, pemerintah memastikan bahwa ekonomi tidak hanya akan tumbuh di Jakarta, tetapi juga di daerah-daerah penghasil sumber daya alam. Selain meningkatkan pendapatan negara, proyek-proyek tersebut juga diharapkan membuka peluang kerja luas bagi masyarakat lokal dan menjadikan Indonesia tuan rumah di negeri sendiri dalam pengelolaan tambang dan energi.

“Ini adalah cara kehadiran negara untuk mendorong program agar bisa melakukan pemerataan pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah. Ekonomi kita tidak boleh tumbuh di Jakarta, harus di daerah. Caranya apa? Hilirisasi,” tandasnya.

Berdasarkan bahan paparan Kementerian ESDM, dari 18 proyek yang diserahkan ke Danantara, proyek hilirisasi minerba menjadi yang terbesar dengan 8 proyek senilai US$ 20,1 miliar dan potensi menyerap 104.974 tenaga kerja.

Kemudian, proyek di sektor pertanian senilai US$ 444,3 juta dan potensi menyerap tenaga kerja sebanyak 23.950. Lalu, proyek hilirisasi kelautan dan perikanan senilai US$ 1,08 miliar dengan potensi menyerap tenaga kerja sebanyak 67.100.

Berikutnya, proyek transisi energi senilai US$ 2,5 miliar dan potensi menyerap 29.652 tenaga kerja. Selanjutnya di sektor ketahanan energi senilai US$ 14,5 miliar dengan potensi penyerapan 50.960 tenaga kerja. (Web Warouw)

Artikel Terkait

Stay Connected

342FansSuka
1,543PengikutMengikuti
1,120PelangganBerlangganan

Terbaru