Jumat, 23 Februari 2024

Setara Institute : Pikiran Menhan Ryacudu Sulit Dipahami!

 

JAKARTA- Wacana dan jalan pikiran Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu dipertanyakan karena sulit dipahami. Rencana-rencananya juga seringkali di luar perencanaan Nawacita Pemerintahan Joko Widodo. Padahal Presiden berkali-kali menekankan bahwa setiap kementerian dan departemen tidak dibenarkan punya program sendiri diluar program Presiden RI. Hal ini disampaikan oleh Ketua Setara Institute, Hendardi kepada Bergelora.com di Jakarta, Jumat (10/6)

“Sejak awal menjabat sebagai Menhan, Ryamizard Ryacudu telah beberapa kali mengeluarkan kebijakan kontroversial, termasuk kampanye adanya potensi-potensi ancaman secara berlebihan. Dari mulai membentuk kader bela negara dengan paradigma dan pendekatan militer, kampanye kebangkitan PKI, hingga membentuk kantor-kantor wilayah pertahanan di setiap propinsi,” jelasnya.

 Perencanaan program Menhan Ryamizard Ryacudu menurut Hendari kerap juga di luar ketersediaan anggaran, dan tampak jalan sendiri tanpa koordinasi memadai dengan kementerian lain.

“Bahkan mungkin Presiden Joko Widodo juga tidak memperoleh laporan dari langkah-langkah Menhan,” katanya.

Yang terbaru dan menimbulkan tanda tanya nasional dan internasional menurut Hendardi adalah Menhan Ryamizard Ryacudu merencanakan  akan membentuk satuan intelijen sendiri termasuk kelengkapan satelit pertahanan.

“Menhan tampak bekerja bukan berbasis pada perencanaan dan mandat reformasi pertahanan dan militer sebagaimana diamanatkan Undang-undang Pertahanan dan juga Undang-undang TNI. Jangan mikir sendiri Jenderal,” ujarnya.

Hendardi mengingatkan, bahwa banyak agenda strategis bidang pertahanan yang justru diabaikan seperti penataan bisnis militer, penataan SDM militer, reformasi peradilan militer, dan transformasi paradigmatik dalam menghadapi tantangan pertahanan mutakhir yang umumnya tidak dalam bentuk tantangan fisik/serangan.

Kalau alasan kurang informasi menurut Hendardi Menhan bisa menggunakan satuan-satuan intel dalam tubuh TNI yang bisa didayagunakan. Lalu koordinasi dengan BIN sebagai pusat informasi intelijen negara.

“Jadi ini soal keengganan berkoordinasi saja. Masing-masing ingin menunjukkan keunggulan institusinya bukan koordinasi untuk kepentingan bangsa dan negara,” ujarnya.

Setara Institute juga mengkritik rencana Menhan untuk membangun kantor-kantor pertahanan di daerah yang menurutnya tumpang tindih dan menunjukkan ketidak tahuan.

“Soal kantor pertahanan di daerah, kita tahu bahwa kodam dan kodim masih efektif bekerja. Semua infrastruktur dan suprasturktur itu berada di bawah Menhan. Jadi apa urgensi gagasan Menhan? saya sulit memahami,” katanya. (Aan Rus)

Artikel Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

342FansSuka
1,543PengikutMengikuti
1,100PelangganBerlangganan

Terbaru