JAKARTA- Sebanyak 56 petambak dan keluarganya diusir dari desa karena dianggap melawan perusahaan PT Central Pertiwi Bahari (CPB) dan tokoh-tokoh petambak pendukung perusahaan. Sebelumnya kekerasan terjadi pada 56 keluarga petambak di desa tambak udang Bratasena Mandiri dan Adiwarna, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, Jumat (15/4) malam. Demikian Wardah Hafidz, dari Urban Poor Consostium (UPC), Sabtu (16/4).
“Sebelumnya warga petambak mengadakan pertemuan musyawarah untuk melaporkan hasil pertemuan dengan Menteri Tenaga Kerja RI di Jakarta. Pertemuan dibubarkan oleh Satgas Forsil bersama sekitar 10 aparat Kepolisian,” ujarnya menjelaskan.
Wardah Hafidz menjelaskan kronologi penindasan oleh PT Central Pertiwi Bahari dalam Hubungan Inti-Plasma Tambak Udang Bratasena di Kabupaten Tulangbawang, Lampung
“Pada Jam 16.00, sebanyak 10 orang petambak bersama keluarganya diusir oleh pengurus Forsil (Forum Silahturahmi) pendukung PT CPB dari desa. Semalam, Satgas Forsil menyisir satu per satu 46 warga pemimpin petambak yang dianggap pembangkang, dan mengusir mereka dari desa,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa pada tahun 1980, warga Kampung Teladas di Pesisir Timur sungai Way Seputih yang berjumlah sekitar 500 orang membuka lahan pertambakan dan pertanian dengan luas areal sekitar 6.000 hektar. Warga melakukan usaha pertambakan dengan swadaya dan organik.
Pada tahun 1993, para petani petambak diundang pertemuan di Dusun Sungai Burung oleh satuan Brimob dan PT. Central Pertiwi Bahari (CPB). Mereka diharuskan menerima ganti rugi buka lahan senilai Rp 150.000 –250.000/0.5 ha lahan pertanian, Rp 3-4 juta lahan pertambakan, dan Kartu Plasma sebagai syarat menjadi Plasma. Warga yang menolak rumahnya dibakar.
Pada tahun 1995, dimulailah kemitraan Inti (CPB)-Plasma (petambak), dimulai dengan petambak diharuskan mengambil kredit bank Rp145 juta dengan PT CPB sebagai penjamin, yang oleh bank diserahkan kepada CPB. Sejumlah Rp120 juta untuk petambak membeli 1 ha lahan tambak dan rumah bedeng yang dibangunkan PT CPB; dan 25 juta sisanya dikembalikan kepada petambak dalam bentuk saprodi (sarana produksi), bahan makanan pokok dan uang biaya hidup Rp 150 ribu/bulan.
“Kemitraan diikat lewat Perjanjian Kemitraan (PKS) yang isinya ditentukan sepihak oleh PT CPB, petambak diharuskan tandatangan tanpa mengerti sepenuhnya isinya,” ujarnya.
Menurut Wardah Hafidz, pelaksanaan kemitraan sangat merugikan petambak karena PT CPB menentukan harga saprodi sangat tinggi, dan harga udang saat panen sangat rendah. Setelah bermitra 20 tahun, 1995-2015, hutang 96% petambak berkisar 200-800 juta. Sebanyak 2% berhutang 1,6 milyar, dan hanya 3% lunas. Petambak yang lunas harus menyimpan uang di perusahaan, Rp 25-125 juta/panen.
Pada Maret 2012 petambak mendirikan Forsil (Forum Silaturahmi), organisasi yang memperjuangkan kemitraan adil. PT CPB memaksa petambak membubarkan organisasi tersebut dengan cara menghentikan tebar benih; tidak memberikan bahan pokok dan biaya hidup bulanan sehingga para petambak dan keluarganya nyaris kelaparan.
“PT CPB juga memecat 300 istri petambak yang bekerja di cold storage; menghentikan pasokan air bersih ke rumah-rumah pengurus Forsil; dan merekayasa bentrok fisik antar petambak yang meledak pada 12 Maret 2013 dan memakan korban sedikitnya 9 meninggal, sekitar 100 luka ringan dan berat, 10 pengurus Forsil dikriminalkan dan 2 orang dipenjara,” jelasnya.
Pasca bentrok, kemitraan Inti-Plasma berlanjut, tetapi PKS tetap tidak adil, intimidasi dan pemaksaan terus terjadi. PT CPB mengkooptasi sebagian pengurus inti Forsil sehingga organisasi pecah. Para aktivis inti yang masih berpihak kepada kepentingan petambak memisahkan diri.
“Pada 31 Maret 2016, dengan difasilitasi UPC, 2 perempuan dan 8 lelaki wakil petambak (di luar Forsil) menemui Menteri Tenaga Kerja untuk menyampaikan permasalahan mereka dan mengusulkan pemecahan. Sekembali dari Jakarta mereka diintimidasi dan diteror,” ujarnya. (Web Warouw)
