JAKARTA- Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko mengakui bahwa ada kesenjangan sosial ekonomi yang dalam selama ini. Untuk itu ia mengusulkan penerbitan UU Gaji Nasional
“Berani enggak kita bikin aturan undang-undang yang membatasi tingkat kesenjangan. Gaji terkecil dan tertinggi di Indonesia kita tetapkan. Berani enggak kita buat undang-undang seperti itu,” ujarnya dalam forum yang digagas INews TV dikutip Bergelora.com di Jakarta, Kamis (4/9).
Ia mengusulkan agar ditetapkan gaji kelipatan maksimal 10 kali dan jangan ada lagi sampai ribuan kali
“Seluruh rakyat dari yang paling miskin sampai yang paling kaya, katakanlah kita tetapkan lipat gandanya mungkin paling banter enam kalilah. Atau 10 kalilah maksimal misalnya. Jangan sampai ada ribuan kali ya. Berani enggak?”
Termasuk juga menurutnya gaji presiden, menteri, anggota DPR, direksi BUMN dan swasta harus dibatasi maksimal 10 kali dari gaji yang paling bawah.
“Jadi gaji DPR sampai gaji presiden gaji tertinggi yang boleh ada. Hanya 10 kali gaji terendah Berani enggak kita tetapkan itu? Karena kalau enggak akan liar nanti ukuran kaya dan miskinnya. Saya sepakat selama ini berlebihan,” katanya.
“Baiklah kita pakai ukuran objektif. Kita pakai ukuran objektif ya. Solusinya harus kelembagaan. Solusinya harus regulasi,” ujarnya.
Ia berharap hal ini bisa jadi tuntutan masyarakat dan menjadi undang-undang agar bisa segera mengurangi gap kemiskinan yang selama ini menjadi persoalan.
“Kalau gitu silakan ajukan itu sebagai tuntutan soal Undang-undang Penggajian Nasional,”
Menurut Budiman bangsa ini memang harus segera bisa mengatasi gap kemiskinan tersebut agar bisa segera mencapai keadilam ekonomi.
“Kalau kita berbicara tentang koreng-koreng banyak banget koreng. Saya sepakat banyak banget koreng. Mari kita selesaikan satu persatu. kita tetapkan undang-undang sistem penggajian nasional,” ujarnya.
Budiman juga menyadari bahwa akan banyak keluhan dan keberatan terhadap undang-undang penggajian nasional itu.
“Karena kita mengatur 280 juta orang, pasti akan ada banyak keluhan, mari kita cari solusi kelembagaannya.
“Syaratnya satu, konsolidasi nasional harus diperkuat karena pasti akan ada resistensi luar biasa. nanti,” katanyq
Untuik itu menururnya perlu ada konsolasi politik pro demokratis bersama pemerintah yang setuju dan gagasan itu harus diperkuat karena resistensi akan luar biasa.
“Ada konsekuensi-konsekuensi sosial dari setiap langkah-langkah politik yang melawan ya oligarki tentu saja.” jelasnya.
Selain itu menurutnya bangsa ini harus segera bisa menghadap digitalisasi dam robotisasi yang akan memperbesar PHK.
“Kedua, kita hadapi yang lain. Digitalisasi, robotisasi melahirkan banyak PHK. Pabrik makin enggak butuh orang. Berani enggak kita menetapkan aturan setiap buruh yang dipecat oleh pabrik yang melakukan digitalisasi, robotisasi, dan mekanisasi enggak cukup dikasih pesangon, tapi kasih saham dari perusahaan yang memecatnya sehingga dia secara fisik tidak bekerja di perusahaan itu, tetapi dia punya share seberapa kecil pun share itu pada perusahaan yang sudah melakukan robotisasi.”
Budiman juga mengingatkan peran kaum intelektual saat ini sangat signufikan terhadap perubahan yang sedang berlangsung.
“Tugas intelektual organik kata Gramsi adalah menjadi jurubicara masyarakat, adalah membangun dari keresahan-keresahanan kecil, menjadi makro kemudian diturunkan menjadi sebuah gerakan, duturunkan menjadi sebuah transformasi. Kebetulan presiden kita suka dan sangat welcome dengan ide-ide seperti itu,” paparnya. (Web Warouw)
