JAKARTA- Gelombang pengunduran diri sejumlah petinggi keluarga Widjaja dari perusahaan Grup Sinarmas dalam lima bulan terakhir memunculkan spekulasi baru.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal menilai, mundurnya beberapa anggota Keluarga Widjaja dari posisi strategis di perusahaan terafiliasi Grup Sinarmas, bukan tiba-tiba. Tentu saja ada musababnya. Bisa jadi, fenomena ini merupakan upaya cari selamat.
Lantaran, sejumlah perusahaan Sinarmas Group khususnya sektor tambang dan perkebunan sawit banyak yang disorot. Diduga terlibat kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dan kasus hukum lainnya. Berpotensi menimbulkan kerugian negara yang cukup signifikan. Termasuk asapnya menjalar hingga Malaysia dan Singapura.
Faisal mengaitkan fenomena ini dengan sorotan pemerintah terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla), termasuk tuntutan Presiden Prabowo Subianto terhadap perusahaan-perusahaan yang diduga berkontribusi terhadap kebakaran hutan.
“Tapi yang setahu saya sih memang saya rasa memang para petinggi jabatan di Sinarmas ini sedang menyelamatkan diri ya dari kejaran,” kata Faisal dikutip Bergelora.com, Jumat (20/11/2026).
Dia menilai, pengunduran diri sejumlah petinggi perusahaan dalam waktu berdekatan sulit dilepaskan dari tekanan yang sedang berkembang. Terlebih, bisnis Sinarmas memiliki keterkaitan dengan sektor perkebunan kelapa sawit dan kehutanan, termasuk hutan tanaman industri (HTI), yang selama ini menjadi sorotan dalam persoalan lingkungan.
Gelombang Mundur di Tengah Sorotan Karhutla
Faisal menilai meningkatnya penegakan hukum terhadap perusahaan yang diduga melakukan pelanggaran seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk menunjukkan keseriusan dalam membenahi sektor perkebunan dan kehutanan.
“Dan apa ini artinya ada ketakutan di satu sisi ya ini positif ya. Jadi berarti ada upaya untuk apa enforcement ya yang seharusnya memang harus dilakukan oleh pemerintah ya terhadap pihak-pihak yang telah melakukan kesalahan dan juga praktik-praktik yang tidak benar dalam bisnisnya,” ujarnya.
Meski demikian, Faisal mempertanyakan konsistensi pemerintah dalam menjalankan penegakan hukum. Menurutnya, tekanan terhadap perusahaan besar tidak boleh hanya berlangsung ketika isu tersebut menjadi perhatian publik.
Pemerintah juga harus memastikan proses penindakan berjalan secara berkelanjutan dan tidak berhenti setelah muncul respons dari korporasi.
“Dan sejauh mana sebetulnya ini pasti akan ada negosiasi lah ya menghadapi pihak-pihak yang mengalami tekanan ini untuk bernego secara lebih lanjut supaya tidak terkena ya kejaran hukum ini gitu,” katanya.
Rangkaian pengunduran diri tersebut mencakup empat posisi strategis di tiga perusahaan, yakni PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE), PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA), dan PT Sinarmas Agro Resources and Technology Tbk (SMART), sepanjang Juni hingga November 2026.
Di BSDE, Muktar Widjaja mundur dari posisi Presiden Komisaris pada 17 Juni 2026 dan digantikan Teky Mailoa. Pada tanggal yang sama, Michael Jackson Purwanto Widjaja juga mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden Direktur.
Sementara itu, Franky Oesman Widjaja melepas jabatan Presiden Komisaris DSSA pada 10 September 2026 dan Komisaris Utama SMART pada 17 November 2026. Kedua posisi yang ditinggalkan Franky kemudian diisi David Fernando Audy.
Karhutla dan Tata Kelola Bisnis Sinarmas Dipertanyakan
Sorotan terhadap perubahan kepemimpinan tersebut semakin menarik karena muncul beriringan dengan persoalan karhutla yang menyeret sejumlah entitas terafiliasi Sinarmas.
Pada Oktober 2026, otoritas lingkungan Singapura, National Environment Agency (NEA), menerbitkan pemberitahuan kepada 10 perusahaan untuk meminta informasi terkait kabut asap lintas negara.
Dua perusahaan yang menerima pemberitahuan tersebut merupakan entitas Asia Pulp & Paper (APP), sedangkan satu lainnya adalah Golden Agri International, anak perusahaan Golden Agri-Resources (GAR). Ketiganya memiliki keterkaitan dengan kelompok usaha Sinarmas.
NEA meminta informasi mengenai hubungan perusahaan dengan entitas di Singapura dan Indonesia, lokasi konsesi, serta langkah pencegahan dan penanganan kebakaran selama musim kemarau 2026.
Selain itu, Walhi Kalimantan Tengah pada November 2026 melaporkan delapan perusahaan pemegang konsesi perkebunan dan kehutanan ke Polda Kalimantan Tengah karena terindikasi mengalami kebakaran di wilayah konsesinya.
Dua perusahaan yang dikaitkan dengan Sinarmas adalah PT Tapian Nadenggan yang terafiliasi melalui GAR serta PT Baratama Putra Perkasa yang dikaitkan dengan APP. Namun, seluruh dugaan tersebut masih memerlukan pembuktian melalui proses hukum.
Faisal menilai rangkaian persoalan ini pada akhirnya memperlihatkan persoalan yang lebih mendasar, yakni buruknya tata kelola dan ekonomi politik di sektor perkebunan serta kehutanan Indonesia.
“Tapi pada dasarnya ini juga membuka ya betapa buruknya sebetulnya dari sisi tata kelola dan political economy dari industri perkebunan ya dan juga kehutanan sektor primer lah ya di kehutanan dan perkebunan yang ada di Indonesia sebetulnya yang harus segera diperbaiki ya oleh pemerintah,” pungkasnya. (Web Warouw)

