JAAKRTA- Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) akan mengajukan gugatan perdata di pengadilan terhadap enam perusahaan karena diduga berkontribusi terhadap banjir dan longsor di wilayah Sumatra bagian utara dengan nilai gugatan triliunan rupiah.
“Jadi mungkin di tahap awal ini ada enam perusahaan yang akan kita daftarkan gugatan perdatanya di pengadilan terkait dengan kontribusi dalam banjir di Sumatra bagian utara,” kata Menteri Lingkungan Hidup (LH)/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif Faisol Nurofiq di Jakarta, Rabu (14/1/2026),
Menurut rencana, gugatan itu akan didaftarkan dalam beberapa hari ke depan.
“Karena dokumennya sangat rigid, tapi itu akan berlaku selama 1 tahun,” kata Hanif.
Hanif juga belum membeberkan secara detil mengenai perusahaan yang akan digugat dan nilai gugatan yang akan diajukan oleh Kementerian LH.
Ia pun tidak menjawb lugas mengenai apakah nilai gugatan itu akan mencakup kerugian dan pemulihan lingkungan.
“Triliunan rupiah, jadi mungkin nanti akan besar gugatannya. Karena dinilai semuanya, tidak ada yang lepas,” ujar Hanif.
Seperti diketahui, Kementerian LH telah menyegel sejumlah perusahaan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat setelah banjir dan longsor di tiga provinsi tersebut pada akhir 2025.
Penyegelan dilakukan karena dugaan kontribusi aktivitas perusahaan yang menjadi faktor banjir dan longsor. Pada Desember 2025, Kementerian LH jug telah memanggil delapan korporasi yang beraktivitas di Sumatera Utara.
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, menurut data KLH per 15 Desember 2025, delapan perusahaan yang dipanggil untuk memberikan penjelasan, yakni PT Agincourt Resources, PT Toba Pulp Lestari, Sarulla Operations Ltd, PT Sumatera Pembangkit Mandiri, PT Teluk Nauli, PT North Sumatera Hydro Energy, PT Multi Sibolga Timber, dan PT Perkebunan Nusantara IV Kebun Batang Toru. (Enruco N. Abdielli)
