JAKARTA – Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jakarta, Ani Ruspitawati, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan penataan ulang data kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sejak tahun 2020. Hingga saat ini, lebih dari 400.000 data bermasalah telah dibenahi. Hal ini disampaikan Ani menanggapi pertanyaan mengenai nama Harvey Moeis dan Sandra Dewi yang sempat terdaftar sebagai peserta penerima bantuan iuran (PBI) JKN.
“Hal-hal kayak gitu kita sudah ngebersihin sampai sekitar berapa yang dapat? (Sekitar) 400.000 lebih yang kita bersihin,” ujar Ani di Kantor Balai Kota, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (30/12/2024).
Menurut Ani, pembersihan data atau cleansing dilakukan untuk menghapus data yang terduplikasi atau salah segmen, seperti warga yang seharusnya dibiayai pemberi kerja atau mampu membayar secara mandiri.
“Proses penataan itu kan ada banyak hal. Yang pertama kita cleanse-in data dulu, ada yang salah segmen, ada yang duplikasi,” jelasnya.
Selain membersihkan data, Pemprov DKI juga sedang merevisi peraturan gubernur (Pergub) untuk memperbaiki sistem klasifikasi peserta JKN. Revisi ini bertujuan agar warga mampu diarahkan ke segmen kepesertaan mandiri, sementara PBI difokuskan untuk warga tidak mampu.
“Termasuk rencana untuk memperbaiki, merevisi Pergub. Itu juga bagian dari proses penataan,” ujar Ani. Ani menambahkan, kebijakan Universal Health Coverage (UHC) menekankan prinsip gotong royong di mana peserta yang mampu dan sehat membantu mensubsidi warga tidak mampu atau sakit.
“Jadi, kecakupannya itu semesta. Ada gotong royong di situ, orang yang sehat mensubsidi yang sakit. Yang mampu mensubsidi yang tidak mampu,” jelasnya.
Nama Harvey Moeis dan Sandra Dewi sempat mencuat setelah diketahui terdaftar sebagai penerima PBI sejak 1 Maret 2018. Saat itu, Pemprov DKI tengah mempercepat penerapan UHC sesuai Pergub Nomor 169 Tahun 2016.
“Pada periode 2017-2018, Pemprov DKI melaksanakan percepatan UHC dengan tujuan memastikan seluruh penduduk DKI Jakarta memiliki akses terhadap layanan kesehatan,” kata Ani. Meski demikian, sejak 2020, Pemprov DKI mulai melakukan tata ulang data penerima PBI agar lebih tepat sasaran. Proses ini termasuk integrasi fakir miskin dan masyarakat tidak mampu ke dalam PBI Jaminan Kesehatan (JK) yang dibiayai oleh pemerintah pusat.
Koq Bisa Harvey Moeis dan Sandra Dewi Dapat BPJS Kesehatan Bantuan APBD Jakarta?
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, terpidana tindak pidana korupsi (tipikor) kasus timah Harvey Moeis dan istrinya, Sandra Dewi, dikabarkan terdaftar sebagai peserta penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan Kelas 3. Kabar ini beredar di media sosial X sejak Sabtu (28/12/2024) sehingga menghebohkan warganet lantaran Harvey telah merugikan negara hingga Rp 300 triliun dan sang istri yang seorang selebritas. Terkait kabar yang beredar di media sosial tersebut, BPJS Kesehatan dan Dinas Kesehatan Jakarta pun membenarkannya.
Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, membenarkan bahwa Harvey Moeis dan Sandra Dewi menjadi peserta PBI Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APDB) BPJS Kesehatan.
“Hasil pengecekan data, nama yang bersangkutan masuk ke dalam segmen PBPU Pemda (nomenklatur lama PBI APBD) Pemprov DKI Jakarta,” ujar Rizzky saat dikonfirmasi, Minggu (29/12/2024).
Namun, Rizzky menjelaskan bahwa PBI APBD pada BPJS Kesehatan berbeda dengan PBI Jaminan Kesehatan (JK) yang khusus diperuntukkan bagi masyarakat miskin. Untuk menjadi peserta PBI APBD, seseorang tidak harus berasal dari masyarakat miskin. Sebab, peserta PBI APBD didaftarkan oleh masing-masing pemerintah daerah (pemda), dan iurannya dibayarkan oleh pemda menggunakan APBD masing-masing pemda.
“Pada segmen ini (PBI APBD), persyaratannya tidak harus fakir miskin maupun orang yang tidak mampu, melainkan seluruh penduduk pada suatu daerah yang belum terdaftar sebagai peserta Program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) dan bersedia diberikan hak kelas 3,” jelasnya.
“Adapun nama-nama yang termasuk dalam segmen PBPU Pemda ini, sepenuhnya ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat,” tambah dia.
Sementara untuk segmen PBI JK yang khusus masyarakat miskin, hanya masyarakat yang namanya terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial (Kemensos) yang boleh menjadi peserta. Lantaran didaftarkan oleh pemerintah pusat, maka iuran segmen PBI JK ini dibayarkan juga oleh pemerintah pusat menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Daftar nama-nama peserta pada segmen ini mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial dan diperbarui secara berkala,” tuturnya.
Apa Kata Dinkes Jakarta?
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Jakarta Ani Ruspitawati mengakui bahwa Harvey Moeis dan Sandra Dewi terdaftar sebagai peserta PBI BPJS Kesehatan.
Ani menjelaskan, pihaknya mendorong kepesertaan JKN tanpa memandang status sosial ekonomi warga. Hal ini dilakukan untuk memenuhi hak kesehatan seluruh warga Jakarta sebagai implementasi kebijakan Universal Health Coverage (UHC) dari pemerintah pusat.
“Sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 169 Tahun 2016 tentang Kepesertaan dan Jaminan Pelayanan Kesehatan, pada periode 2017-2018, Pemprov DKI Jakarta melaksanakan percepatan Universal Health Coverage (UHC) dengan tujuan memastikan seluruh penduduk DKI Jakarta memiliki akses terhadap layanan kesehatan,” kata Ani dalam keterangannya, Minggu.
Ani menjelaskan, pada periode 2017-2018, Pemprov DKI Jakarta memiliki target dari pemerintah pusat untuk mendaftarkan 95 persen warganya sebagai peserta JKN. Ini dilakukan untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi seluruh warga Jakarta.
“Pergub itu komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk memberikan akses layanan kesehatan kepada seluruh masyarakat yang belum terdaftar dalam JKN. Pergub melindungi hak penuh kesehatan masyarakat Jakarta,” ujar Ani.
Ani melanjutkan, penduduk yang memenuhi kriteria administratif, di antaranya memiliki KTP Jakarta dan bersedia dirawat di kelas 3, pada saat itu dapat didaftarkan oleh perangkat daerah setempat (lurah/camat) sebagai peserta PBI APBD. “Termasuk Harvey Moeis dan Sandra Dewi. Keduanya terdaftar sejak 1 Maret 2018. Namun, sejak 2020, Pemprov DKI Jakarta berproses menata ulang data penerima PBI APBD agar lebih tepat sasaran,” ungkap Ani.
Adapun tata kelola ulang PBI APBD agar bisa tepat sasaran dilakukan melalui beberapa langkah. Pertama, dengan mengintegrasikan data fakir miskin dan masyarakat tidak mampu ke dalam segmen PBI JK, yang pembiayaannya berasal dari pemerintah pusat.
Selanjutnya, diberikan penekanan kepada pemberi kerja untuk mendaftarkan para pekerja mereka ke dalam segmen Pekerja Penerima Upah (PPU).
Terakhir, diluncurkan kampanye “Mandiri itu Keren” guna mendorong masyarakat yang mampu untuk membayar iuran secara mandiri.
“Saat ini, Pemprov DKI Jakarta sedang merevisi Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan untuk menyesuaikan kriteria peserta PBI APBD agar bantuan ini benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan, dengan tetap menjaga prinsip keadilan dan transparansi dalam pelaksanaannya,” jelas Ani.
Untuk diketahui, kepesertaan JKN terdiri dari beberapa segmen, berikut di antaranya: 1. Pekerja Penerima Upah (PPU): peserta yang didaftarkan oleh pemberi kerja.
- Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK): peserta yang iurannya ditanggung oleh pemerintah pusat untuk fakir miskin dan masyarakat tidak mampu.
- Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja/Peserta Mandiri (PBPU BP): peserta yang membayar iurannya sendiri.
- Penerima Bantuan Iuran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PBI APBD): peserta yang preminya ditanggung oleh Pemerintah Daerah melalui APBD.
“Kami akan berkoordinasi juga dengan BPJS Kesehatan terkait revisi Pergub, sehingga perlindungan kesehatan bagi setiap warga bisa terpenuhi tetapi tepat sasaran,” tutur Ani. (Web Warouw)
