JAKARTA — Pemerintah pusat menyoroti rendahnya penyerapan anggaran pemerintah daerah (pemda) yang menyebabkan dana ratusan triliun rupiah masih menumpuk di perbankan .
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan hasil pengecekan kas daerah menunjukkan simpanan pemda mencapai Rp215 triliun, lebih rendah dari data Bank Indonesia (BI) yang sebelumnya mencatat Rp233 triliun.
“Data melalui kasnya langsung ke rekeningnya itu sudah Rp215 triliun. Jadi bukan Rp233 triliun, itu data BI. Ada selisih Rp18 triliun yang sedang kami cek,” ujar Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin (20/10).
Dari total dana itu, Rp64 triliun berada di tingkat provinsi, Rp119 triliun di kabupaten, dan Rp30 triliun di kota.
Tito meluncurkan simpanan terbesar yang berada di DKI Jakarta sebesar Rp19 triliun lebih, disusul Jawa Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Sementara di tingkat kabupaten, Bojonegoro menjadi daerah dengan saldo kas tertinggi, yakni sekitar Rp3,6 triliun.
Menurut Tito, ada berbagai faktor yang menyebabkan dana pemda belum terserap optimal. Di antaranya, proses lelang yang terlambat, sistem e-katalog yang belum efisien, hingga kebijakan kepala daerah yang mencegah pencairan anggaran.
“Banyak juga rekanan yang tidak mau mengambil uangnya dulu, mereka akan mengambilnya di akhir tahun. Ada juga kepala daerah yang mau mengganti kepala dinasnya, sehingga uangnya ditahan dulu,” paparnya.
Tito menilai perbedaan kecepatan antara pendapatan dan belanja membuat pertumbuhan ekonomi di sejumlah daerah tertahan. Daerah dengan pendapatan tinggi tetapi belanja rendah, kata dia, cenderung mencatat pertumbuhan ekonomi yang lemah.
“Kalau pendapatan tinggi, belanja tinggi, biasanya pertumbuhan ekonominya juga tinggi,” ujarnya.
Ia menambahkan pemerintah terus mendorong agar kepala daerah mempercepat realisasi belanja agar ekonomi nasional dapat tumbuh mendekati target 6 persen. Saat ini, inflasi masih terkendali di kisaran 2,65 persen.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengingatkan agar pemda segera mengerahkan dana tersebut untuk kegiatan produktif. Ia mencatat realisasi belanja APBD hingga September 2025 baru mencapai Rp712,8 triliun atau 51,3 persen dari total pagu Rp1.389 triliun, turun 13,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
“Dananya sudah ada, segera gunakan, jangan tunggu akhir tahun. Gunakan untuk pembangunan yang produktif dan bermanfaat langsung bagi masyarakat,” kata Purbaya.
Ia menjelaskan belanja modal lebih turun dari 31 persen, sementara belanja barang dan jasa berkurang 10,5 persen dan belanja lainnya anjlok 27,5 persen. Kondisi ini, menurutnya, menunjukkan perlambatan eksekusi anggaran yang berdampak langsung pada perputaran perekonomian daerah.
Selain itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga turun 10,86 persen menjadi Rp253,36 triliun, terutama akibat penurunan pajak daerah dan dividen BUMD.
“Kalau mau PAD naik, aktivitas ekonomi daerah harus bergerak, mendorong sektor produktif, permudah izin, menghidupkan UMKM, dan memastikan pelayanan publik efisien,” ujarnya.
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan,.Purbaya juga menyoroti praktik sejumlah pemda yang menempatkan dananya di bank-bank pusat, bukan di Bank Pembangunan Daerah (BPD). Menurutnya, hal ini menyebabkan terhambatnya peredaran uang di daerah.
“Daerahnya jadi kering, barangnya enggak bisa muter. Harusnya meski enggak dibelanjakan, biarkan uangnya di daerah,” ucapnya.
Ia mendorong perbaikan kinerja BPD agar bisa menjadi penyalur likuiditas dan kredit bagi pelaku usaha lokal.
“Kalau uangnya di pusat terus, ya bank daerah juga enggak bisa napas,” tutur Purbaya.
Pemerintah katanya akan terus memperbaiki sistem penyaluran dana agar uang publik benar-benar berfungsi untuk rakyat.
“Pemerintah pusat sudah menyalurkan dana dengan cepat. Sekali lagi, pemerintah memastikan uang itu benar-benar berfungsi untuk rakyat,” tandas Purbaya. (Web Warouw)
