JAKARTA – Prajurit TNI dan Polri di Papua terus menjadi sasaran peluru. Ini membuat gusar pakar pertahanan dan militer Dr Connie Rahakundini Bakrie. Ia menegaskan butuh kejelasan sikap dan langkah-langkah yang tepat dan tegas dilakukan di lapangan. Hal ini juga menurutnya hanya bisa dilakukan TNI dan Polri.yang dipimpin oleh Menko Polhukam dan Menhan yang baru.
Kepada Bergelora.com di Jakarta, Selasa (26/4) Connie menjelaskan langkah-langkah teknis di lapangan untuk mengamankan Papua dari gangguan KKB bahkan menghilangkan KKB dari Bumi Cendrawasih.
Pertama, kata Connie, llikuidasi formasi KKB/pasukan bersenjata (yang mengacu pada formasi bersenjata non-TNI/Polri), serta infrastruktur militer, informasi, dan pendidikan yang menjamin aktivitas mereka, termasuk pembentukan badan-badan “pemerintahan” dari wilayah-wilayah yang dipetakannya.
Kedua, kata Connie, melindungi penduduk dari teror kelompok-kelompok bawah tanah mereka.
Ketiga, lanjut Connie, likuidasi jaringan dan sistem informasi mereka; penarikan materi pendidikan dan larangan program pendidikan di semua tingkat yang berisi pedoman ideologis separatis, KKB/OPM (Organisasi Papua Merdeka) dan sebagainya.
Keempat, ungkap Connie, tindakan investigasi untuk menetapkan tanggung jawab pribadi atas kejahatan melanggar HAM para pemberontak kepada penduduk dan aparat, kejahatan terhadap kemanusiaan, penyebaran ideologi dan semangat separatisme.
Kelima, kata Connie lagi, tindakan drastis dengan memutus total dukungan untuk separatisme OPM, KKB dan sebagainya.
“Juga ilustrasi dan publikasi nama-nama kaki tangan mereka. Libatkan mereka dalam kerja paksa untuk memulihkan infrastruktur yang hancur oleh ulah mereka sebagai hukuman atas kegiatan pemberontakan dengan pengadopsian di tingkat lokal di bawah pengawasan BIN, BAIS dan Baintelkam (Badan Intelijen dan Keamanan) Polri,” papar Connie.
Yang terpenting, lanjut Connie lagi, adalah tindakan normatif utama “de-KKB-isasi dan de-OPM-isasi” dari level grass roots (akar rumput), lalu larangan terhadap semua jenis dan bentuk kebangkitan kembali semangat separatisme.
“Pun, pendirian segera peringatan, tanda peringatan, monumen untuk para korban KKB, OPM dan sebagainya, mengabadikan ingatan para pahlawan TNI/Polri dalam perjuangan melawan KKB, OPM dan sebagainya,” tambah Connie.
Terakhir, masih kata Connie, dimasukkannya norma-norma anti-KKB dan OPM di semua wilayah provinsi di Papua dan Papua Barat.
Namun sekali lagi Connie menegaskan langkah-langkah di atas hanya bisa dilakukan jika Presiden Joko Widodo mengganti posisi Menko Polhukam dan Menhan RI dengan orang yang lebih mampu.
“Kesemuanya itu, memerlukan Menhan dan Menko Polhukam yang ‘firm’ dalam isu Papua. TNI/Polri hanya alat negara yang perlu diarahkan dengan tepat, cepat dan cermat,” tandas Connie.
Dicari: Menko Polhukam dan Menhan Baru
Untuk itu Connie berharap Presiden Jokowi bisa mencari orang baru yang tepat menggantikan Menko Polhukam dan Menhan dan bisa melaksanakan langkah-langkah tehnis di atas.
“Cari segera Menteri Pertahanan dan Menko Polhukam yang memiliki visi dan misi yang jelas untuk mengakhiri dengan tuntas dan cepat drama-drama dan jatuhnya korban di Papua,” kata Connie Rahakundini Bakri.
Mengapa perlu dicari sosok Menko Polhukam dan Menhan baru yang memiliki visi dan misi jelas dan tegas?
“Karena dari kedua tokoh ini maka TNI, Polri, BIN (Badan Intelijen Negara) dan BAIS (Badan Intelijen Strategis TNI) akan percaya diri melakukan segala daya upaya maksimum yang diperlukan,” jelasnya.
Menko Polhukam dan Menhan yang memiliki visi misi jelas dan tegas, kata Connie, pasti akan melakukan hal-hal krusial bagi tegak dan tercapainya kepentingan nasional terkait isu Papua.
Akibat tidak jelasnya visi dan misi Menko Polhukam dan Menhan soal Papua, kata Connie, aparat di lapangan, terutama TNI dan Polri, mengalami dilema, yakni di satu pihak harus melindungi penduduk Papua dari ancaman KKB, tapi di pihak lain mereka takut dituduh melanggar hak asasi manusia (HAM) jika menembak KKB yang sudah berbaur dengan masyarakat sehingga sulit dibedakan.
Sebelumnya terjadi penyerangan KKB di Kabupaten Nduga, Papua, yang menewaskan seorang prajurit TNI asal Lamongan, Jawa Timur, Jumat (22/4/2022) lalu.
Tak hanya menyerang pos militer di Kalikote, Nduga, dan menewaskan seorang prajurit TNI, KKB juga membakar mes karyawan milik PT Martha Tunggal Teknik (MTT) di Kampung Kago, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua. (Web Warouw)
