CILEGON- Tim Densus 88 Anti Teror mengamankan empat pelaku terduga terorisme di Banten, pada Rabu 13 November 2019 kemarin. Keempat pelaku tersebut berinisial DA (28), QK (54), AP (45) dan MA (45).
Salah satu dari tiga inisial tersebut, diduga menjabat sebagai petinggi di salah satu perusahaan BUMN yang berlokasi di Kota Cilegon, Banten.
“Karena ini tidak terkait dengan karyawan atau perusahaan apa pun, ini terkait individual dan jaringan. Artinya tidak menutup kemungkinan ada orang lain di dalam sana. Kalau kita sebutkan apa yang dilakukan oleh penyidikan dan penyelidikan akan terganggu, nanti akan feed back (berbalik), ini yang akan terganggu,” kata Kabid Humas Polda Banten, Kombes Pol Edy Sumardy, melalui sambungan selulernya, Kamis 14 November 2019.
Pemantauan terhadap jaringan terduga teroris yang merupakan karyawan perusahaan BUMN itu, akan terus dilakukan oleh pihak kepolisian dan tim Densus 88 Anti Teror.
Termasuk penjagaan terhadap objek vital nasional (obvitnas) dan lokasi keramaian lainnya, diperketat penjagaannya oleh pihak kepolisian yang membantu pengamanan oleh tim Densus 88 Anti Teror.
Pihak kepolisian yang berjaga pun dilengkapi dengan senjata laras panjang.
“Tugas kita hanya mem-back up Densus. Penjagaan obvitnas yang dijaga termasuk tempat keramaian ditingkatkan penjagaannya. Dijaga oleh bersenjata lengkap, oleh Ditpam Obvit dan Sabhara,” terangnya.
Densus 88 Anti Teror masih terus mengembangkan pergerakan dan jaringan terorisme yang ada di Banten.
Serangan teror terakhir kali terjadi di Banten, saat Wiranto yang saat itu masih menjabat sebagai menkopolhukam, ditusuk oleh Abu Rara.
“Karena masih dalam proses pengembangan, karena itu kan masuk ke teknis penyidikan dan penyelidikan. Karena terkait dengan jaringan. Intinya pemantauan akan terus dilakukan, kan ada tugas Kasatgas untuk melakukan antisipasi dan pencegahan,” kata dia.
2 Juta Berpotensi Terpapar
Sebelumnya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Suhardi Alius, mengimbau agar seluruh jajaran Direktur Utama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bisa mengidentifikasi benih-benih paham radikal di lingkungan kerjanya.
“Jadi ini para CEO BUMN ini dia mesti harus bisa mengidentifikasi dan mengambil keputusan mengenai bagaimana cara mencegah, mengidentifikasi, dan juga langsung melakukan tindakan-tindakan yang cepat. Sehingga betul-betul steril semua anggota BUMN, khususnya dan juga termasuk lingkungannya,” ujar Suhardi di hadapan 181 peserta acara pembukaan BUMN Great Leaders Camp yang dihadiri 148 Dirut BUMN, empat Wakil Dirut, 25 pejabat Kementerian BUMN, dan empat pemimpin redaksi, di Lembang, Jawa Barat, Selasa (12/3).
BUMN memiliki 2 juta pegawai di seluruh Indonesia. Bila lingkungan kerjanya tidak diperhatikan dengan seksama, mereka bisa terinfiltrasi penyebaran paham radikal dan terorisme. Karena penyebaran paham tersebut bisa masuk dari mana saja.
“Untuk itu tadi saya jelaskan bagaimana cara melakukan identifikasi masalah tersebut, bagaimana cara menghindari nya dan bagaimana cara mengambil keputusan. Kita harapkan dengan apa yang kita jelaskan ini tentunya bisa menjadi pencerahan buat mereka, dan para CEO BUMN ini bisa langsung untuk mengambil tindakan demi kebaikan BUMN,” ujar mantan Kabareskrim Polri ini.
Kerja sama BNPT dengan BUMN menjadi salah satu cara untuk mencegah tersebarnya paham radikal di lingkungan pemerintahan.
“Pasti, tidak mungkin tidak menjalin kerja sama. Harus. Pegawai BUMN kita semuanya ada 2 juta lebih.Tadi dimana ada 150 CEO BUMN se-Indonesia yang ada di bawah kendali Menteri BUMN. Kalau bisa bersinergi dengan baik insyaallah kita semuanya akan maju untuk bangsa ini,” ujar mantan Kapolda Jawa Barat ini.
Sebab, paham radikal bisa masuk dari mana saja dan menyasar siapa saja. Bahkan, tidak menutup kemungkinan mereka telah menjadi bahaya laten di bangku sekolah dasar.
Dalam acara tersebut, seorang Dirut BUMN menyarankan agar BNPT memiliki kurikulum khusus guna memantapkan pendidikan karakter. Kurikulumnya harus dibuat sedemikian rupa, supaya diterima kalangan usia dini hingga jajaran pegawai BUMN.
“Iya, selama ini sudah kita sampaikan untuk bisa menjadi kurikulum (bersama Kemenristek Dikti). BNPT untuk masalah radikalisme. Tetapi untuk BUMN ini kami serahkan sama ibu Menteri BUMN, kalau ada, kami siap menjadi guru atau mentor. Katakan mungkin ada recruitment pegawai, kita berikan mereka paham-paham yang benar-benar sejuk, agar mereka berhati-hati dan akan kami kasih tahu mereka mengenai modus-modus operandinya,” dia memaparkan. (Web Warouw)
