JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meminta semua pihak untuk bersikap secara obyektif dalam memandang aksi unjuk rasa yang mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah. Dalam wawancara dengan para pemimpin redaksi media, Prabowo menyebutkan bahwa aksi unjuk rasa yang terjadi harus dilihat secara obyektif dan jujur, apakah unjuk rasa itu murni dilakukan atau karena ada pihak yang membayar.
“Harus tahu, coba perhatikan. Coba perhatikan secara obyektif dan jujur. Apakah demo-demo itu murni atau ada yang bayar? Harus obyektif dong,” kata Prabowo, dikutip Bergelora.com dari YouTube IDN Times, Selasa (8/4/2025).
Prabowo mewanti-wanti kemungkinan adanya kelompok atau kekuatan-kekuatan asing yang ingin adu domba di Indonesia.
Sebab, menurut Prabowo, banyak lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Indonesia yang didanai oleh pihak asing. Bukan tak mungkin, terdapat sejumlah demonstrasi yang disusupi kelompok atau kekuatan asing yang ingin mengadu domba.
“Dalam pengelolaan negara, kita selalu waspada. Apakah ada kelompok-kelompok atau kekuatan asing yang ingin mengadu domba? Ini berlaku lazim,” ujarnya.
“Pemerintah Trump membubarkan USAID. Dan di situ ketemu bukti-bukti bahwa USAID membiayai banyak LSM-LSM di mana-mana. Bahkan, ini kan keluar semua. It’s public knowledge. Jadi saya mengajak kita berpikir dengan jernih,” ucap dia.
Prabowo pun menekankan bahwa unjuk rasa adalah hal biasa yang sudah dijamin oleh konstitusi dengan adanya hak berkumpul, hak berserikat, dan hak-hak lain.
Mantan Menteri Pertahanan ini juga memastikan bakal menindak aparat yang melakukan kekerasan terhadap peserta aksi unjuk rasa.
“Kalau ada abusive, ya kita harus investigasi dan proses secara hukum,” sambungnya.
Namun, ia memperingatkan bahwa unjuk rasa yang digelar tidak boleh diniatkan untuk menciptakan kerusuhan.
“Tapi juga, kalau demo dibuat untuk menimbulkan kekacauan dan kerusuhan, ini menurut saya adalah melawan kepentingan nasional dan melawan kepentingan rakyat,” kata Prabowo.
“Enggak usah merusak. Enggak usah merusak pagar. Enggak usah merusak apa itu? Stasiun base, terminal base. Ini kan uang rakyat. Boleh demo di kampus, tapi jangan merusak fakultas. Ini uang rakyat,” ujar dia.
Acara yang digelar oleh Presiden Prabowo Subianto dihadiri enam pemred media massa yaitu Alfito Deannova Ginting (Pemred Detik), Lalu Mara Satriawangsa (Pemred tvOne), Uni Lubis (Pemred IDN Times), Najwa Shihab (Founder Narasi), Sutta Dharmasaputra (Pemred Harian Kompas), dan Retno Pinasti (Pemred SCTV). Prabowo berbincang selama empat jam dan menjawab berbagai pertanyaan dari para pemimpin redaksi tersebut.
Donald Trump Tutup USAID
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan sebelumnya, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menutup United States Agency for International Development (USAID) sebagai bagian dari pemangkasan anggaran bantuan luar negeri.
Trump sudah sejak lama mengkritik pengeluaran kebijakan luar negeri AS yang dianggap tak sepadan dengan jumlah pemasukan pajak. Dia juga sempat mengkritik USAID dengan menyebut para staf badan ini sebagai orang radikal.
“USAID dijalankan oleh sekelompok orang gila radikal, dan kita akan menyingkirkan mereka,” ungkap Trump pada pekan lalu, dikutip NBC News.
Setali dengan Trump, Gedung Putih pada Senin (3/2) juga menyatakan pengeluaran untuk USAID hanya menghambur-hamburkan anggaran negara.
Pada 2023, anggaran yang diterima USAID sebesar US$72 miliar atau sekitar Rp1.134 triliun. Dari jumlah ini, sekitar US$16 miliar dikirim ke Ukraina yang sedang berperang dengan Rusia.
Rilis resmi Gedung Putih bahkan berjudul “Di USAID, Pemborosan dan Penyalahgunaan Sangat Merajalela (At USAID, waste and abuse runs deep).”
Mereka juga menyatakan selama beberapa dekade, badan itu tak bertanggung jawab ke para pembayar pajak.
“Karena menyalurkan sejumlah besar uang untuk proyek-proyek yang konyol dan, dalam banyak kasus, jahat, milik para birokrat yang berkuasa, dengan pengawasan yang sangat minim,” demikian rilis Gedung Putih.
(Web Warouw)