JAKARTA — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkap beras medium hingga premium disubsidi negara hingga Rp150 triliun. Karena itulah pemerintah berencana menghapus klasifikasi beras.
Menurutnya, seluruh beras yang beredar saat ini, baik medium maupun premium, masih ditopang subsidi negara senilai Rp150 triliun melalui subsidi pangan.
Pertimbangan kami (menghapus klasifikasi beras), maaf, ini seluruh beras itu disubsidi, subsidi pangan Rp150 triliun, kata Amran dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (21/8).
Amran menuturkan dana subsidi pangan itu sebagian besar terserap untuk beras. Sebab, komposisi beras mendominasi kebutuhan pokok. Ia bahkan memperkirakan hampir separuh dana subsidi pangan tersebut digunakan untuk beras premium jika merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) soal proporsi konsumsi beras.
“Kalau kita bagi saja, anggaplah kita kasar membaginya sesuai (data) BPS, 48 persen itu adalah premium, atau 40 persen saja. Artinya, yang digunakan uang negara ini berbisnis, maaf kurang lebih Rp60 triliun,” ujarnya.
Amran juga menegaskan alasan pemerintah tetap mengintervensi harga lewat harga eceran tertinggi (HET) dan harga pembelian pemerintah (HPP). Menurutnya, langkah itu penting untuk menjaga stabilitas harga agar tidak terjadi kerusakan.
“Kenapa kita intervensi ada HET, lalu ada HPP, karena ini penting, kalau ini bermasalah, kita kesulitan. Sekarang ini baru naik saja sedikit Rp1.000, Jepang sudah Rp100 ribu per kilo, harga beras hari ini kita jaga,” kata Amran.
Namun pihaknya memastikan kebijakan penghapusan kalsifikasi beras masih dalam tahap pembahasan dengan kementerian dan lembaga terkait. Hingga kini belum ada keputusan final.
Amran menambahkan pemerintah ingin mengunci seluruh peredaran beras yang disubsidi agar tetap terkendali. Sementara itu, sektor swasta akan tetap diberi ruang untuk mengembangkan usaha secara komersial tanpa bergantung pada subsidi negara.
“Pemikiran kami, tapi belum putus, kalau swasta nanti mau membangun mengatakan cetak sawah sendiri, itu kita tidak ikut campur. Tapi tidak boleh menggunakan subsidi pemerintah, traktor, benih, subsidi pupuk. Mereka komersil, terserah mereka, itu mungkin melayani yang menengah atau yang besar,” imbuhnya.
Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto menilai rencana penghapusan klasifikasi beras tersebut harus dilakukan dengan hati-hati. Ia mengingatkan agar pemerintah tidak terburu-buru mengambil keputusan, terutama terkait wacana menyatukan harga beras premium dan medium.
“Jangan terburu-buru lah gitu ya, nanti diterapkan satu harga baseball taunya ini baseball cocok gitu buat kita. Nanti Pak Presiden (Prabowo Subianto) harus mencabut lagi. Jadi harus benar-benar lah gitu,” ujar Titiek.
Ia menambahkan keputusan sepenting itu sebaiknya tidak diumumkan terburu-buru agar tidak menimbulkan kebingungan.
“Jangan cepat-cepat terima kasih pernyataan ini, sama saja enggak cocok buat kita. Presiden lagi harus turun tangan di hari berikutnya peraturan ini dicabut itu jangan sampai terjadi di perberasan ini,” katanya.
Titiek juga meminta agar kementerian dan lembaga terkait, mulai dari Kementerian Pertanian, Perum Bulog, hingga Badan Pangan Nasional (Bapanas), membenahi tata kelola perberasan nasional agar kebijakan yang diambil tepat sasaran
Bapanas tengah menyiapkan revisi Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Persyaratan Mutu dan Label Beras. Revisi itu mencakup klarifikasi klasifikasi beras premium dan medium, penyederhanaan sistem mutu, pengaturan ulang HET, serta ketentuan labelisasi kemasan.
Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi sebelumnya menyatakan pengelompokan beras premium dan medium sudah tidak relevan.
“Pengelompokan kelas premium dan medium akan dihapus, dan regulasi akan kita sederhanakan agar lebihimplementatif,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menambahkan ke depan hanya akan ada dua kategori, yaitu beras umum dan beras khusus. Beras khusus ditetapkan berdasarkan izin pemerintah, misalnya Pandan Wangi, Basmati, atau Japonica.
Masyarakat Ngeluh Harga Beras Naik
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, harga beras belakangan ini melonjak tinggi. Masyarakat pun bersuara meminta perhatian pemerintah
Namun, Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengatakan harga beras di Indonesia masih terjangkau. Dia membandingkan dengan harga beras di Jepang
“Sekarang ini saja baru naik sedikit sudah ribut. Jepang sudah Rp 100 ribu per kilo, Bu Ketua, harga beras hari ini,” ujar Amran dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI, Kamis (21/8/2025).
Pernyataan tersebut dilontarkan Mentan saat dia ditanya rencana menjadikan harga beras premium dan medium satu harga, oleh Ketua Komisi IV DPR Titiek Soeharto.
“Pak Menteri, itu mengenai harga yang mau disatukan antara premium dan medium satu harga itu kebijaksanaan itu apa itu, saya banyak ditanya orang-orang itu rencana bapak seperti itu?” tanya Titiek.
Kemudian, Amran menjelaskan bahwa rencana itu memang sudah beberapa kali dibahas di tingkat rapat koordinasi terbatas (Rakortas). Namun, pemerintah belum mengambil keputusan final.
“Pertimbangan kami maaf ini seluruh beras itu subsidi, pangan subsidi Rp 150 triliun, ini memang kami butuh masukan juga dari bapak ibu saat ini. Rp 150 triliun itu subsidinya pangan. Kenapa mengatakan pangan itu identik dengan padi, karena komposisinya itu sangat besar,” katanya.
“Kalau kita bagi saja, anggaplah kita kasar membagi sesuai BPS saja 48% atau 40% saja artinya yang digunakan uang negara berbisnis maaf itu kurang lebih Rp 60 triliun. Kenapa kita intervensi ada HET, kemudian ada HPP, karena ini adalah vital, kalau ini bermasalah itu kita kesulitan. InsyaAllah kita tindaklanjuti nanti, tapi nanti arahannya adalah kita ingin konsumen menikmati tetapi petani kesejahteraannya harus terjaga,” tambahnya.
Adapun pernyataan tersebut langsung ditanggapi oleh Titiek. Ia menilai perbandingan harga beras Indonesia dengan Jepang tidak relevan.
“Nggak bisa dibandingkan dengan Jepang, Pak. Income per kapitanya juga sudah lain,” kata Titiek.
“Betul bu, tetapi kami butuh masukan untuk itu, kami sudah bahas empat kali. Tetapi belum kita putuskan dengan bappenas. Kita ingin jangan terjadi harga sampai Rp 29 ribu. Kita ingin mengunci beras yang disubsidi negara harus dikontrol dan diintervensi dan ditentukan. Tetapi pengusahanya untung dan bila mana ada yang melanggar begini langsung sanksi,’ kata Amran.
Penyebab Harga Beras Masih Tinggi
Sebelumnya di laporkan Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengungkapkan penyebab mahalnya harga beras belakangan ini. Menurutnya, masalah terjadi karena distribusi di lapangan yang belum optimal.
“Kalau misalnya seperti kemarin di ritel modern saja berkurang, berarti distribusinya itu yang harus dibenahi,” kata Budi usai rapat koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Gedung Graha Mandiri, Jakarta, Rabu (20/8/2025).
Budi mengatakan pihaknya kini tengah membenahi penyaluran beras agar tidak terjadi kelangkaan. Ia juga mengklaim harga beras sudah mulai turun seiring meningkatnya pasokan di pasar tradisional maupun ritel modern.
“Sudah mulai (turun), sebagian sudah mulai turun. Sekarang di ritel modern juga sudah mulai banyak,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menyebut penyaluran program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) oleh Perum Bulog juga terus ditingkatkan meski belum sepenuhnya terealisasi.
“SPHP juga sudah mulai jalan walaupun belum 100%. Kami bersama Bapanas terus mendorong percepatan distribusi dan membantu pengawasan di lapangan,” pungkas Budi. (Enrico N. Abdielli)
