Selasa, 2 Desember 2025

STOP JUALAN KESEHATAN PADA RAKYAT..! PDI-P Kritik BPJS Kesehatan, Singgung Birokrasi yang Berbelit-belit

JAKARTA – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDI-P) Ribka Tjiptaning mengkritik pelayanan BPJS Kesehatan di lapangan yang dinilainya masih berbelit-belit dan mempersulit hak pasien.

Awalnya, Ribka menyoroti bahwa BPJS lahir dari keinginan untuk mewujudkan jaminan kesehatan semesta (universal coverage).

Hal ini disampaikan Ribka saat acara seminar pelatihan relawan kesehatan PDI-P, di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Sabtu (8/11/2025).

“BPJS itulah sebenarnya intinya, BPJS itu untuk memperkecil birokrasi kesehatan. Tapi, kan sekarang yang di lapangan malah jadi berbelit-belit,” kata Ribka, dikutip dari keterangannya, Sabtu.

Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, Ribka mengatakan, pada era Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, sempat ditandatangani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Menurut dia, setelah era Megawati selesai, DPR RI kemudian membuat badan BPJS.

“Dulu kan ada Jamkesmas, Askes, tapi kan mentok. Setelah beliau (Megawati) turun, harusnya satu tahun namanya SJSN-nya diimplementasikan. Tapi, kan dicuekin,” ujar dia.

Ribka menegaskan, PDI-P menggelar pelatihan ini untuk meningkatkan kapasitas relawan saat mendampingi pasien yang menghadapi jalan buntu akibat persoalan birokrasi.

Ketua DPP PDI-P bidang kesehatan ini tidak ingin para relawan hanya pandai aturan tetapi tidak mampu berhadapan dengan pasien.

“Mereka (relawan) jago dengan undang-undang. Ketika dia berhadapan mentok, kita ini kan pendamping pasien, ketika hak-hak rakyat itu, hak pasien tidak dapat di rumah sakit,” ujar Ribka.

Dia pun mencontohkan persoalan yang sering dihadapi relawan, misalnya ketika ada hak pasien BPJS Kesehatan yang dipersulit. “Misalnya, BPJS kok masih infus dia dibatalkan? Sebenarnya enggak boleh,” ujar dia.

Bagi Ribka, hak untuk sehat merupakan hak konstitusional seluruh rakyat Indonesia yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Ribka menegaskan semua masyarakat Indonesia memiliki hak yang sama untuk sehat, mulai dari presiden sampai tukang sapu.

Di kesempatan ini, ia mengungkap pesan dari Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, kepada seluruh relawan kesehatan.

“Kalau perintah Ibu Ketua Umum, ketika kita menolong orang, jangan lihat dia bukan tim kita, dia bukan orang partai kita. Oh, nolong orang tuh ya semua aja kita tolong. Nothing to lose dulu ya, kita toh nolong orang,” tutur dia.

Selain itu, ia juga menyebut bahwa seorang pendamping pasien atau relawan kesehatan adalah pahlawan.

“Buat aku, pendamping pasien atau relawan kesehatan itu juga salah satu bentuk pahlawan kesehatan. Dia itu kan 24 jam, HP-nya harus standby. Orang sakit tengah malam, ya harus siap juga,” tutur dia. (Web Warouw)

Artikel Terkait

Stay Connected

342FansSuka
1,543PengikutMengikuti
1,120PelangganBerlangganan

Terbaru