JAKARTA – Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Irjen Pol Sony Sonjaya mengatakan, secara nasional jumlah dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) saat ini adalah 10.900 unit. Jumlah ini belum sampai separuh dari kebutuhan BGN yakni 30.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Secara nasional, dari total kebutuhan sekitar 30.000 SPPG, saat ini baru sekitar 10.900 unit yang beroperasi,” kata Sony, usai meninjau SPPG di Malang, Minggu (26/10/2025).
Di Kota Malang, jumlah SPPG yang tersedia sebanyak 25 dari kebutuhan 83 SPPG.
“Kalau di Malang saat ini baru ada 25 SPPG, dan ke depan akan berkembang menjadi 83, maka kebutuhan sayur, ikan, dan bahan pangan lainnya harus dipastikan cukup. Ini harus dirancang sejak awal,” ujar dia dikutip Bergelora.cim di Jakarta, Senin (27/10).
Sony mengatakan, ke depan BGN tidak hanya berfokus pada peningkatan jumlah dapur tetapi juga ekosistem yang dibentuk di tiap wilayah.
“Jadi, tantangannya ke depan bukan sekadar membangun dapur, tapi membangun seluruh ekosistemnya agar berjalan selaras,” ujar Sony.
Sony mengatakan, sinergi lintas sektor sangat penting untuk memastikan keberhasilan Program MBG, terutama pada aspek rantai pasok pangan lokal yang berkelanjutan.
“Istilah MBG-preneur menarik dan inspiratif. Namun, tidak boleh berhenti di konsep dapur saja, karena ruang lingkupnya jauh lebih luas,” ujar dia.
Maka dari itu, Sony mengingatkan tentang pentingnya menjaga agar aliran dana pemerintah pusat tetap memberi manfaat bagi ekonomi lokal, bukan justru terserap ke daerah lain akibat ketergantungan pasokan.
“Kalau menunya telur tapi telurnya dibeli dari luar daerah, artinya uangnya keluar. Malang seharusnya bisa memenuhi kebutuhan telur, sayur, dan buah dari wilayah sendiri. Inilah inti kemandirian pangan,” ujar dia.
Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengatakan, Program MBG adalah program strategis nasional yang mendapat perhatian langsung dari Presiden.
“Kami memastikan perencanaannya berjalan baik dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Ini bagian dari upaya membangun ekosistem makan bergizi nasional,” ujar dia.
Rachmat menilai, implementasi MBG di Kota Malang memiliki potensi besar untuk menjadi model nasional.
“Rantai pasok dari hulu hingga penerima manfaat harus menjadi satu kesatuan sistem. Hasil peninjauan hari ini menjadi langkah penting agar model MBG di Malang bisa menjadi contoh sukses,” tegas dia.
Evaluasi MBG untuk Cegah Kasus Keracunan Massal
Terpisah dilaporkan, sejumlah pihak melayangkan kritik terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) buntut kasus keracunan yang terjadi di sejumlah daerah dalam beberapa pekan terakhir.
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan telah meminta Badan Gizi Nasional (BGN) meluncurkan program ini agar kasus keracunan tidak terulang.
Kementerian dan lembaga terkait juga memberikan catatan evaluasi, mulai dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), hingga Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Kepala BGN Dadan Hindayana mengakui program MBG saat ini menyumbang 46 persen kasus keracunan pangan di Indonesia.
Ia menyebut penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) tentang tata kelola MBG telah rampung dan segera diumumkan ke daerah.
Berikut rangkuman evaluasi terkini terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.
Sediakan Sendok Untuk Siswa
Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menyediakan sendok bagi siswa penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis.
Permintaan itu disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10).
Prabowo menilai menyediakan sendok sederhana merupakan langkah kecil namun penting untuk memastikan keamanan makanan dan mencegah kasus keracunan terulang.
“Mungkin kita harus sekarang, Kepala BGN, sudahlah, di bagian aja sendok yang sederhana, tidak apa-apa. Saya kira sendok itu tidak terlalu mahal,” ujarnya.
Selain itu, Prabowo juga meminta BGN memperketat prosedur pelaksanaan MBG dan memastikan penggunaan alat-alat terbaik di setiap dapur penyedia makanan.
Masak Pakai Air Galon
Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang mewajibkan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum memiliki air layak konsumsi untuk menggunakan air mineral dalam kemasan galon saat memasak menu MBG.
Kebijakan itu diterapkan untuk memastikan kualitas udara selama proses pengolahan makanan.
“Kami wajibkan sekarang harus memakai air galon pak, sementara sebelum mereka mempunyai air yang pasti mempunyai kualitas yang baik,” kata Nanik dalam kegiatan bertajuk “Upaya Meningkatkan Kualitas Gizi Bangsa melalui MBG” di Jakarta, Kamis (23/10).
Larangan Masak Sebelum Tengah Malam
BGN juga melarang dapur penyedia MBG atau SPPG memasak sebelum pukul 12 malam.
Ketentuan tersebut tercantum dalam Perpres Tata Kelola MBG yang akan segera diundangkan.
“Perpres itu sebagian sudah direalisasikan melalui juknis. Misalnya, enggak boleh lagi masak di bawah jam 12. Masaknya harus jam 2 pagi,” ujar Nanik di kantor Kemenko Bidang Pangan, Selasa (21/10).
Kapasitas Produksi Dapur Dikurangi
Kepala BGN Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa pemerintah menurunkan kapasitas produksi dapur MBG dari semula 3.000-4.000 porsi menjadi 2.000-2.500 porsi per SPPG.
Langkah itu diambil sebagai bagian dari upaya menekan kasus keracunan
“Setiap dapur tidak bisa memproduksi terlalu banyak karena risikonya tinggi terhadap kualitas makanan,” kata Dadan.
Kebijakan itu sejalan dengan kritik Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X (HB X) yang menilai target 3.000 porsi per dapur tidak realistis.
“Kalau biasanya cuma bikin 50 porsi terus disuruh bikin 3.000, ya enggak mungkin. Dengan dapur tradisional itu berat,” ujar Sultan HB X di Kompleks Kepatihan, Jogja, Jumat (17/10).
Sultan menyarankan agar dapur MBG dibagi ke unit-unit kecil, masing-masing melayani sekitar 50 porsi untuk menjamin kualitas makanan.
Wajib Punya Fasilitas Udara Berfilter dan UV
BGN juga mewajibkan seluruh SPPG memiliki fasilitas pengelolaan udara dengan filter dan teknologi sinar ultraviolet (UV).
Kebijakan ini merupakan kelanjutan dari aturan penggunaan air galon, sebagai standar jangka panjang untuk menjamin kebersihan.
“Ke depan, semua SPPG harus punya fasilitas udara berfilter dan ber-UV,” ujar Nanik.
Dalam forum yang sama, Kepala Pusat Riset Teknologi dan Proses Pangan BRIN Satriyo Krido Wahono menyoroti aspek penyimpanan bahan makanan di dapur MBG.
Ia menemukan masih banyak pengelola yang salah kaprah menganggap bahan pangan aman hanya karena disimpan di freezer.
“Kalau ditumpuk terlalu banyak, bagian luar memang dingin, tapi bagian dalam bisa tetap panas dan bakteri tumbuh. Itu berbahaya,” kata Satriyo.
Dapur Sekolah Usulan dari Kemendikdasmen
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengusulkan konsep dapur sekolah untuk menggantikan sistem dapur kecil (SPPG).
Usulan ini dinilai lebih efektif karena dapur akan fokus melayani satu sekolah saja.
“Beda kitchen school dan SPPG itu pada skala. Kalau SPPG menyiapkan makan untuk banyak sekolah, kitchen school hanya untuk satu sekolah,” kata Mu’ti saat berkunjung ke Bank NTB Syariah di Mataram, Rabu (22/10).
Menurut Mu’ti, skema ini cocok diterapkan di sekolah berbasis asrama karena sudah memiliki pengalaman mengelola dapur sendiri.
Namun, ia menegaskan keputusan akhir tetap berada di tangan BGN. “Keputusan bukan pada kami,” katanya.
Dapur Harus Bersertifikat
BGN juga mewajibkan seluruh SPPG yang ingin kembali beroperasi mengantongi sertifikat kelayakan.
Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang menyebut dari 112 dapur yang sempat ditutup, baru 13 yang mengajukan izin buka kembali.
“Yang ditutup sejumlah 112 SPPG. Dari 112 itu, baru 13 yang menyatakan siap dibuka lagi. Tapi kita masih cek ulang,” ujarnya.
Syarat untuk beroperasi kembali meliputi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), sertifikat halal, serta Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) sebagai jaminan mutu dan keamanan pangan. (Web Warouw)
