JAKARTA- Negara harus bisa menghentikan.perbudakan modern yang selama ini terjadi pada Pekerja Migran Indonesia (PMI). Karena PMI denfam sumbamgam devisa sebesar Rp 159,6 triliun pertahun adalah tenaga produktif yang ikut serta membangun negara dan bangsa ini. Oleh karenanya negara menyiapkan dan membiayai semua kebutuhan PMI sehingga tidak lagi terjerat hutang rentenir atau menjual sawah di kampung untuk bisa berangkat bekerja di luar negeri. Hal ini ditegaskan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Ramdhani, Rabu (4/5) kepada Bergelora.com seusai berjumpa para PMI yang baru tiba di Shelter Tangerang, Banten.
“Presiden Jokowi memerintahkan, jangan lagi ada pekerja migran terlilit hutang atau menjual tanah. Jangan lagi jadi korban calo dan jadi korban kekerasan dan perbudakan di negeri orang. Maka semua harus legal diurus oleh negara. Sampai semua pembiayaan persiapan berangkatpun diurus oleh negara. Semua dilindungi negara. Pekerja migran bukan lagi perbudakan modern,” tegas Benny Rhamdani.
Untuk itu Benny Rhamdani menegaskan bekerja diluar negeri diurus dan dilindungi oleh negara dan pemerintah. (BP2MI) memproses warga yang ingin bekerja diluar negeri.
“Semua dilakukan secara G to G, antar pemerintah. Sehingga secara hukum pemerintah Indonesia dan pemerintah negara tujuan bertanggung jawab melindungi pekerja migran Indonesia,” tegas.
Selama ini menurut Benny Rhamdani proses G to G hanya dilakukan pada 2 negara yaitu Jepang dan Korea Selatan. Sisanya dilakukan secara bisnis.
“kedepan tidak boleh lagi membisniskan pekerja migran! G to G akan dilakukan pada 13 negara tujuan lainnya. Pekerja migran adalah tenaga produktif yang ikut serta membangun negara dan masa depan bangsa ini. Untuk itu negara memfasilitasi semua kebutuhannya,” tegasnya.
Video Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Ramdhani bersama PMI Rabu (4/5/2022):
Memerangi Perbudakan Modern
Ia mengakui sampai saat ini memang masih saja ada yang mempertahankan perbudakan modern pada pekerja migran dengan cara membisniskan pekerja migran lewat proses percaloan yang ilegal dan tidak resmi.
“Mereka mencari dan mengumpulkan pekerja di desa-desa dengan iming-iming pekerjaan dengan upah besar. Kemudian dikirim keluar negeri lwat jalan tikus keluar masuk hutan dan menggunakan kapal keluar negeri. Sampai di negara tujuan seperti di Arab atau Malaysa tidak ada yang tanggung jawab, paspor ditahan kemudian bekerja tanpa gaji di rumah tangga atau perkebunan. Dipukulin, dilecehkan sampai diperkosa. Semua ini karena terjerat calo pekerja migran,” jelasnya.
Ia menegaskan, BP2MI bekerjasama dengan TNI dan Polri memerangi perbudakan modern yang mengorbankan para pekerja migran.
Warga yang ingin berkerja diluar negeri seharusnya bisa mencari informasi di Unit Pelaksana Teknis BP2MI setempat yang menyediakan pelatihan kerja sampai pengurusan administrasi pemberangkatan akan diurus dan dibiayai negara.
“Semua akomodasi dari tiket perjalanan, shelter dan biaya makan sebelum bekerja di luar negeripun dibiayai oleh pemerintah, Gratis” tegasnya.
Sebelumnya tepat di H+2 lebaran, Benny Rhamdani mengunjungi Shelter atau Pos Pelayanan Kepulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) UPT Serang pada Rabu (4/5).
Saat itu terdapat 20 PMI tidak resmi yang pulang ke Tanah Air dengan berbagai kendala yang dihadapi. Diketahui, UPT Serang sudah membawa pulang 506 PMI terkendala yang berangkat secara tidak resmi dan mendapatkan perlakuan buruk oleh majikan di negara penempatan.
Benny mengatakan penyiapan shelter di beberapa tempat yang dilakukan BP2MI merupakan upaya menyediakan tempat transit untuk para PMI. Menurutnya, shelter ini dapat membantu PMI agar tidak keluar biaya untuk membayar penginapan hotel.
Dia mengatakan bahwa penyiapan shelter adalah bagian dari perlakuan hormat negara. (Web Warouw)
