JAKARTA- Pemerintah diminta peka dan segera responsif menangkap substansi tuntutan rakyat dalam aksi-aksi demonstrasi yang berujung kerusuhan beberapa hari ini. Hal ini disampaikan Nursyahbani Katjasungkana dari Perempuan Jaga Indonesia kepada Bergelora.com di Jakarta, Senin (1/9).
“Sudah jelas yang jadi sasaran kemarahan masyasakat adalah DPR dan Polri. Dua institusi ini yang memang ditengarai banyak sekali merampok kekayaan rakyat yang seharusnya dapat digunakan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Meski sebetulnya pejabat pemerintah banyak terlibat pada pembuatan keputusan-keputusan di ruang tertutup untuk kenikmatan mereka sendiri,” ujarnya.
Menurutnya, para demonstran mahasiswa buruh dah ojek onlin dan.masyarakat luas sudah mengungkapkan secara gamblang bahwa kemiskinan bersumber dari semua perundang-undangan ciptaan DPR RI dan perilaku anggota dewan yang tamak dan merugikan rakyat. Ketidak adilan bersumber dari pihak institusi kepolisian dalam menjalankan fungsi keamanan.
“Yang diperlukan adalah transparansi dan pertanggungjawaban anggaran dan alokasi yang lebih besar untuk kesejahteraan masyarakat dan tuntaskan reformasi kepolisian,” katanya
“Harus ada evaluasi dan reformasi besar-besaran dalam sistim pemerintahan dan DPR yang lebih pro keadilan sosial, keadilan gender dan keadilan lingkungan,” ujarnya
Sebelumnya kelompok Perempuan Jaga Indonesia menyerukan Demokrasi Tanpa Kekerasan untuk Keadilan Sosial di Indonesia.
Perempuan Jaga Indonesia adalah sekumpulan individu yang peduli dengan penyampaian pendapat dengan demokrasi, untuk keadilan sosial di Indonesia.
Duka Mendalam
Perempuan Jaga Indonesia menyampaikan dari hati yang paling dalam menyampaikan duka cita atas korban-korban meninggal maupun luka-luka lainnya pada peristiwa terjadinya penyampaian pendapat dengan demokrasi dalam bentuk demonstrasi di berbagai wilayah di Indonesia, mulai dari tanggal 25 Agustus 2025 hingga saat ini. Hal ini ditegaskan Zoemrotin K. Susilo dari Perempuan Jaga Indonesia.
“Kami menyesali adanya pemgorbanan nyawa dari saudara almarhum Affan Kurniawan, mitra Gojek, dan saudari almarhumah. Syahrinawati, Staf DPRD Makassar yang dibakar hidup-hidup saat
bertugas di kantor DPRD. Mereka adalah rakyat Indonesia yang bekerja dan memiliki hak yang sama dengan seluruh warga negara Indonesia,” demikian Zoemrotin menyampaikan dalam siaran persnya yang diterima Bergelora.com di Jakarta, Senin (1/9).
Dalam kesempatan yang sama, Nursjahbani Katjasungkana menyampaikan, di samping itu juga ditemukannya peserta demonstrasi yang merupakan anak-anak dibawah
umur, termasuk anak SMP yang bergabung dalam demonstrasi atas dasar ajakan tanpa izin orang tua.
“Saat in ianak-anak dan orang tua dalam kondisi ketakutan yang mendalam. Kami Perempuan Indonesia, tidak bisa berdiam diri melihat sesama perempuan, anak kecil, keluarga, dan sesama rakyat terus menjadi korban,” ujar Nursjahbani.
Sementara itu ia memaparkan masih banyak orang sakit dan ibu yang hendak melahirkan
kesulitan mengakses layanan kesehatan karena situasi yang rentan membahayakan keselamatan dirinya.
“Maka kami bersumpah menjaga Ibu Pertiwi, menjaga rakyat dan tanah air Indonesia, yang adil, makmur dan berkelanjutan,” tegasnya.
Untuk itu Perempuan Jaga Indonesia menyerukan kepada Presiden Republik Indonesia dan juga ketua DPR RI agar menghentikan penggunaan kekerasan dalam pengamanan demonstrasi.
“Segera pulihkan rasa aman di tengah-tengah masyarakat. Segera pastikan perlindungan terhadap perempuan, anak, buruh, migran, kelompok disabilitas dan kelompok rentan lainnya di tengah situasi kekacauan,” tegas Nursjahbani.
Ia juga meminta negara menjamin pemenuhan HAM Warga Negara Indonesia, seperti dalam berekspresi dan menyampaikan pendapatnya.
Untuk itu menurutnya pemerintah perlu segera membangun kembali komunikasi dengan rakyat, membangun ruang dialog dengan rakyat. Pastikan tidak ada kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan selama kegiatan penyampaian aspirasi warga negara.
“Mari kita saling jaga, jaga keluarga dan kerabat, jaga tetangga dekat dan teman sejawat. Jaga Ibu.Pertiwi kita yang tercinta, dan menyampaikan pesan seruan kita kepada Presiden Republik,” tegas Nursjahbani.
Dalam konferensi pers yang dipandu Vivi (Jakarta Feminist) di Jakarta, Jumat (31/8/2025) petang, selain membaca seruan, mewakili Perempuan Jaga Indonesia, sejumlah perempuan lintas organisasi dan daerah ikut bersuara. Mereka meliputi antara lain Arimbi Heroepoetri (Masyarakat Adat), dan Fanda Puspitasari (DPP GMKI, perwakilan anak muda dan mahasiswa).
Ada juga Nurma (Rifka Anissa Yogyakarta), dan Emma Hussein (perempuan dari Sulawesi Selatan, salah satu Presiden Nasional Koalisi Perempuan Indonesia).
Hadir berbicara juga Nabila Tauhida (Koalisi Masyarakat Sipil untuk antikekerasan seksual dan Emancipate Indonesia).
Selain itu acara tersebut dihadiri Ditta Wisnu (Jaringan perempuan Borneo), Rizka Carolina (Women’s March Jakarta dan SGRC), Novita (Sekretariat Nasional Forum Pengada Layanan), dan Ira Imelda (Perkumpulan Perempuan Alumni Pendidikan Teologi di Indonesia).
Keresahan Rakyat
Risca Carolina menegaskan, eskalasi tinggi dari aksi disebabkan akumulasi kemarahan dari masyarakat sipil terhadap kebijakan pemerintah dan DPR yang tak berpihak. Contohnya, kenaikan fasilitas dan tunjangan pejabat di tengah kenaikan pajak dan melonjaknya harga kebutuhan pokok saat ini.
”Memang ada indikasi adanya kelompok penyusup atau operasi terorganisasi yang berpotensi memicu kaus untuk mendelegitimasi gerakan rakyat. Namun, inti aksi tetap lahir dari keresahan murni rakyat, dari masyarakat sipil itu sendiri,” kata Risca.
Emma Hussein memaparkan bagaimana aksi yang berlangsung di DPRD Makassar yang berujung pada tewasnya beberapa orang termasuk Syahrinawati, staf DPRD Makassar yang tewas terbakar saat bertugas.
Ditta mengungkapkan aksi yang belakangan ini berubah jadi aksi perusakan dan penjarahan berdampak pada orang-orang sakit, yang bergantung pada obat dan alat medis.
”Mereka kesulitan mengakses transportasi umum, termasuk taksi daring, yang tidak dapat beroperasi secara maksimal,” ujarnya.
Perempuan Jaga Indonesia juga menyatakan kepada Presiden Prabowo bahwa upaya meredam situasi tidak cukup hanya berhenti dengan pidato Presiden. Perlu ada langkah-langkah konkret di lapangan untuk menghentikan kekerasan dan memberi rasa aman pada rakyat saat ini.
Negara harus segera menghentikan kekerasan yang dilakukan aparat dan mencopot kepala kepolisian daerah atau Polda yang gagal menjaga keamanan rakyat, serta mencabut segala kenaikan fasilitas anggota DPR dan pejabat negara, serta mendorong transparansi anggaran. (Web Warouw)
