Senin, 24 Juni 2024

Sutarman, Kapolri atau Kapolkol?

Oleh: Yoris Sindhu Sunarjan 

Setelah keributan berujung kekerasan fisik yang terjadi di DIY beberapa hari lalu, Kapoli Jend. (Pol) Sutarman dengan sigap memberikan pernyataan di media nasional 3 Juni 2014 akan segera mengusut tuntas kasus tersebut.

 Namun sayang, pernyataan tersebut juga dibarengi dengan peringatan untuk tidak menjadikan rumah sebagai tempat ibadah. Suatu blunder bagi seorang Sutarman yang berpangkat 4 bintang di pundaknya. Karena tentu saja peringatan itu menuai protes dari banyak pihak, terutama kaum rohaniwan. Ujungnya, Sutarman kembali membuat pernyataan untuk meluruskan apa yang sudah terlanjur diucapkan dan menjadi polemik.

Akan tetapi, apakah masalah dapat berhenti disitu saja, apalagi dalam situasi politik yang sedang memanas?Perlu menjadi perhatian kita semua bahwa kepolisian sebagai alat negara di bidang keamanan tentunya memiliki perangkat yang sesuai dengan kebutuhannya. Terlebih untuk mengetahui lebih awal potensi-potensi terhadap gangguan keamanan.

Protap dari Badan Intelijen Keamanan Polri tentu memiliki standar yang tidak kalah canggih dengan badan-badan intelijen lainnya. Namun mengapa kejadian di DIY tetap saja terjadi? Dan hingga kini belum ada satu kelompok pun yang mengaku bertanggungjawab. Suatu pertanyaan besar di tengah naiknya anggaran untuk Polri dalam APBN dan meningkatnya secara drastis kekayaan para petinggi-petingginya sampai ada juga yang terjerat kasus korupsi.

Berikutnya adalah mudahnya seorang Kapolri sebagai pejabat tingkat tinggi mengeluarkan sebuah peringatan yang justru menimbulkan keresahan baru dalam masyarakat. Apalagi pernyataan tersebut seperti tidak dikaji lebih dulu segala aspeknya terutama yang terkait dengan UU yang berlaku terutama Pancasila dan UUD 1945. Hal itu tentu saja menjadi suatu penilaian tersendiri pada masyarakat sampai-sampai ada celotehan “Ini Kapolri atau Kepala Kepolisian Kolonial Hindia Belanda to, kok semau-maunya sendiri bikin pernyataan?”

Dalam era kolonialisme yang dialami bangsa kita dulu mungkin menjadi suatu kewajaran jika aparat keamanan negara kolonial berbuat sekehendak hatinya dalam rangka melindungi kepentingan klas yang berkuasa. Salah satunya adalah politik devide et impera.

Namun dalam masa paska deklarasi kemerdekaan sekarang ini mengapa nuansa perilaku aparat keamanan maupun pertahanan negara tetap saja belum mencerminkan cita-cita Pancasila dan UUD 1946 sebagai arah dasar dideklarasikannya kemerdekaan.

Banyak yang mesti dibenahi dalam tubuh setiap institusi penyelenggara negara dalam negara kita selain urusan korupsi dan birokatisme. Namun yang paling vital adalah seperti meminjam kata-kata pepatah “lebih mudah berhadapan dengan musuh dari luar daripada musuh dalam selimut.”

Penulis adalah Ketua Umum Serikat Tani Nasional (STN)

Artikel Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

342FansSuka
1,543PengikutMengikuti
1,100PelangganBerlangganan

Terbaru