JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyoroti kericuhan yang terjadi di sejumlah wilayah beberapa waktu lalu. Prabowo menyebut aparat penegak hukum harus bertindak secara proporsional.
“Saya kira itu yang keharusan, bahwa semua petugas harus bertindak proporsional,” kata Prabowo saat akhir pekan di Hambalang.
Prabowo menyebut aparat sudah bertanggung jawab dan bertindak proporsional. Hal itu, kata dia, sudah dibuktikan dengan pemberian sanksi terhadap mereka yang melanggar aturan saat bertugas.
“Kalau tidak bertindak proporsional, petugas juga harus bertanggung jawab. Dan kita sudah buktikan kan, ada yang ditindak ada yang diinvestigasi bahkan kalau tidak salah sudah ada yang diberhentikan. Jadi harus proporsional,” ujarnya.
Prabowo kembali menyoroti kericuhan dan pembakaran gedung DPRD Makassar hingga memakan korban jiwa. Prabowo menyebut mereka yang menimbulkan kericuhan harus bertanggung jawab.
“Tapi sekali lagi, gerakan bakar-bakar di seluruh dunia, ini adalah gerakan yang tergolong sangat membahayakan mengancam nyawa orang lain. Terbukti ada empat orang di Makassar tidak berdosa, ASN yang mati karena kebakaran,” kata dia.
“Dia korban, mereka mati, dalam keadaan… jadi siapa yang menimbulkan kerusuhan ini, yang harusnya bertanggung jawab,” imbuhnya.
Selidiki Dalang Kerusuhan
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengatakan akan bekerja sama dengan TNI dan BIN untuk mengungkap dalang kerusuhan pada akhir Agustus lalu.
Dia mengatakan, pihaknya saat ini masih terus mendalami peristiwa yang terjadi. Termasuk terus melengkapi fakta-fakta yang didapat pihak kepolisian.
“Kami bekerja sama nanti dengan teman-teman dari TNI, dari BAIS, dari BIN dan seluruh elemen yang bisa menjadi sumber informasi untuk kemudian kita bisa menuntaskan,” katanya
“Jadi tentunya, kami mendukung seluruh masukan, informasi yang tentunya bisa membuat yang saat ini sedang kita laksanakan bisa betul-betul bisa menjadi terang,” ungkapnya.
Sigit juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas bangsa pasca-kerusuhan.
“Dan yang paling utama, bagaimana ke depan kita menjaga kondisi bangsa untuk terus bisa terjaga dengan baik. Karena dengan itulah Indonesia bisa melaksanakan pembangunan, bisa mensejahterakan rakyatnya,” tuturnya.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mendorong Polri membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF) yang bertugas menyelidiki dalang kerusuhan demonstrasi pada akhir Agustus 2025. Polri dapat menggandeng tokoh masyarakat, lembaga independen, dan pakar dalam mencari tahu penyebab kerusuhan yang berakibat rusaknya sejumlah fasilitas umum.
“Sehingga kita sama-sama bisa mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi. Saya kira ada yang memang organik, ada yang tidak,” ujar Usman.
Usman pun menyorot sejumlah aksi penjarahan rumah pejabat negara yang diduganya tidak organik dilakukan masyarakat.
Pasalnya, terdapat kejanggalan ketika massa dengan mudahnya merangsek masuk dan menjarah kediaman seseorang yang notabene merupakan pejabat publik.
“Ada juga yang mencurigakan, misalnya kenapa sampai rumah Sri Mulyani atau rumah anggota Dewan bisa begitu mudah diserang di dini hari misalnya,” ujar Usman. (Web Warouw)
