JAKARTA- Pembumikan Pancasila dengan kebijakan publik akan menciptakan pembangunan yang basis pada kearifan lokal. Dengan ekonomi gotong royong setiap potensi daerah dikembangkan dalam basis kebudayan yang mengarus utama prinsip solidaritas sosial dalam pengembangan daerah. Hal ini ditegaskan oleh Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Romo Benny Susetyo kepada Bergelora.com di Jakarta, Senin (24/6).
“Sehingga ada saling kegantungan kekuatan modal dan kekuatan ekonomi rakyat dengan prinsip saling berbagi,” ujarnya.
Ia menjelaskan, dengan mengedapan ekonomi yang berbasis Pancasila akan menjadi jalan tengah dalam tata kelola dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.
“Ekonomi berbasis Pancasila mengutamakan prinsip kemandarian lewat upaya pemenuhunan kebutuhan pokok dengan memanfaatkan sumber daya hayati dan kemampuan teknologi tepat guna sesuai kebutuhan lokal,” katanya.
Orientasi kebijakan pembangunan menurutnya seharusnya mengacu prinsip Pancasila yakni meningkat kualitas sumber insani dan tata kelola pemerintahan yang tranparan, efesien dan tepat guna.
Ia menekankan pembangun harus dikembalikan pada kebutuhan daerah dengan mengembangkan potensi yang berbasis kultural.
Namun ia juga mengingatkan, di beberapa daerah kearifan lokal justru dijadikan alasan untuk membuat kebijakan syariah yang bertentangan dengan hukum nasional. Contoh terbaru adalah Gunung Rinjani di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang oleh pemerintah daerah di tetapkan sebagai daerah wisata syariah.
“Itu yang salah kearifan lokal tidak berbasis agama tapi berbasis tradisi,” tegasnya.
“Dalam tradisi nusantara, ada percampuran kebudayaan. Oleh karenanya perlu ada penegasan kearifan lokal berbasiskan tradisi nusantara sebagai arus utama,” tegasnya. (Web Warouw)
