JAKARTA- Sekali lagi Sekjen Partai Demokrat, Andi Arief mengingatkan Calon Presiden Prabowo Subianto agar tidak mudah percaya dengan informasi yang justru menyesatkan dirinya soal perolehan suara dalam Pilpres 2019 ini.
“Partai Demokrat ingin menyelamatkan Pak Prabowo dari perangkap sesat yang memasok angka kemenangan 62 persen,” twitnya lewat akun @AndiArief__ dikutip Bergelora.com, Senin (6/5)
Andi Arief menyatakan Partai Demokrat akan memilih jalan sendiri jika Prabowo tetap disubordinasikan oleh kepentingan setan-setan gundul yang berkeliaran disekitarnya.
“Partai Demokrat hanya ingin melanjutkan koalisi dengan Gerindra, PAN, PKS, Berkarya dan Rakyat. jika Pak Prabowo lebih memilih mensubordinasikan koalisi dengan kelompok setan gundul, Partai Demokrat akan memilih jalan sendiri yg tidak hianati rakyat,” tegasnya.
Dalam akun tersebut, Sekjen Partai Demokrat ini menyampaikan kekecewaannya karena Capres Prabowo Subianto lebih percaya bisikan setan gundul yang justru menjerumuskannya dalam kesesatan setan-setan gundul.
“Dalam koalisi adil makmur ada Gerindra, Demokrat, PKS, PAN, Berkarya, dan rakyat. Dalam perjalanannya muncul elemen setan gundul yang tidak rasional, mendominasi dan cilakanya Pak Prabowo mensubordinasikan dirinya. Setan Gundul ini yang memasok kesesatan menang 62 persen,” tegasnya.
Koalisi Taktis
Sebelumnya lewat akun tersebut, Mantan Pimpinan PRD (Partai Rakyat Demokratik) bawah tanah ini menjelaskan tentang makna koalisi dalam pemenangan Capres dan Cawapres Prabowo-Sandi.
“Koalisi itu bukan fusi. Tidak ada partai melebur dalam koalisi. Koalisi itu disebut koalisi taktis. Karena taktis setiap partai punya hak otonom, punya kedaulatan dan punya hak menentukan nasib sendiri. Komunikasi politik adalah hak partai yang berdasar prinsip otonom itu,” tegasnya.
Andi Arief menegaskan, bahwa membangun komunikasi politik itu hak partai Demokrat. Namun kewajiban Partai Demokrat tidak mendahului hal yang strategis dalam koalisi.
“Sikap partai Demokrat dalam koalisi BPN menunggu hasil perjuangan bersama memenangkan Pak Prabowo pada tanggal 22 Mei ini,” katanya.
Ia mengingatkan agar Prabowo Subianto menunda pernyataan kemenangan, kalau nantinya akan menempuh jalur hukum lewat Mahkamah Konstitusi.
“Kalaupun harus menunda pernyataan menang atau kalah itu bisa saja terjadi misalnya kalau nanti 01 atau 02 menempuh jalur mahkamah konstitusi,” jelasnya.
Ia juga menjelaskan bahwa Komunikasi politik AHY dengan Pak Jokowi tidak keluar dari prinsip-prinsip koalisi. AHY tidak melakukan deal-deal politik.
“Seharusnya BPN juga bersikap sama dengan AHY untuk membuka ruang dialog,” katanya.
Ia membantah Partai Demokrat dipengaruhiuntuk melakukan kesalahan. Menurutnya Partai Demokrat selalu menggunakan analisa rasional berbasiskan data dan fakta yang benar.
“Mana mungkin ada yang bisa mempengaruhi partai Demokrat untuk melakukan kesalahan baik dari 01 maupun 02. Karena partai Demokrat punya dasar analisa serta fakta-fakta yang rasional yang membimbing lahirnya sikap politik,” tegasnya. (Web Warouw)
