JAYAPURA- Lima tahun kedepan, Presiden Jokowi bertekad untuk membangun kesejahteraan rakyat di wilayah Indonesia Timur, maka sudah seharusnya wakil dari rakyat Indonesia Timur yang memimpin lembaga DPD-RI. Tujuannya agar selama lima tahun kedepan dapat mengawal pembangunan dan pemerataan kesejahteraan di wilayah Indonesia Timur. Hal ini disampaikan oleh Alves Fonataba dari lembaga Papua Itu Kita kepada Bergelora.com di Jayapura, Senin (29/7)
“Karena tugas Ketua DPD-RI adalah memastikan penuntasan semua program pemerataan pembangunan dan kesejahteraan rakyat di seluruh Indonesia, khususnya di Indonesia Timur yang masih tertinggal. Ini kalau kita semua benar-benar berkomitmen ingin membangun pemerataan kesejahteraan diseluruh Indonesia,” ujarnya.
Aktivis 98 asal Papua ini juga mengingatkan bahwa pembangunan di Indonesia Timur berkembang pesat selama pemerintahan Presiden Joko Widodo 2014-2019 diberbagai wilayah di Indonesia Timur. Beberapa upaya Presiden Jokowi seperti Divestasi Freeport, kepastian Blok Masela, pemindahan ibukota negara, pembangunan kasawasan ekonomi khusus di Bitung, Sulawesi Utara, Kebijakan BBM satu harga dan lain sebagainya merupakan komitmen Presiden Jokowi terhadap wilayah Indonesia Timur.
“Namun tentu saja butuh waktu agar rakyat Indonesia Timur merasakan hasilnya. Untuk itu Ketua DPD-RI yang dipimpin oleh wakil dari Indonesia Timur bertugas memastikan semua pembangunan berkelanjutan dan tuntas dan harus bisa berdampak mensejahterahkan rakyat Indonesia Timur,” ujarnya.
Disamping itu, Alves Fonataba mengingatkan berbagai persoalan di Indonesia Timur yang belum bisa diatasi Presien Jokowi sampai saat ini, yaitu persoalan perusakan lingkungan hidup di daerah-daerah, persoalan kemiskinan, persoalan HAM di Papua, persoalan dampak bencana alam dan berbagai persoalan lainnya yang menumpuk.
“Tentu semua ini tidak mungkin diselesaikan oleh seorang Jokowi. DPD-RI khususnya wakil-wakil rakyat dari Indonesia Timur harus memastikan program Jokowi terlaksana sampai tuntas,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa komposisi pimpinan DPD-RI haruslah mencerminkan kepemimpinan wakil rakyat dari Wilayah Indonesia Barat dan Wilayah Indonesia Timur. Figur-figur yang kuat mewakili Indonesia Barat ada Jimly Asshiddiqie dari Sumatera Selatan, Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas dari DI Yogyakarta dan La Nyalla Mattalitti dari Jawa Timur. Sedangkan dari Indonesia Timur ada Teras Narang dari Kalimantan Tengah, Yorrys Raweyai dari Papua, Nono Sampono dari Maluku dan Fadel Muhamad dari Gorontalo.
“Namun Indonesia Barat kalau berkomitmen pemerataan pembangunan dan kesejahteraan seluruh wilayah, seharusnya merelakan dipimpin oleh Wakil-wakil dari Indonesia Timur,” jelasnya.
DPD-RI menurutnya juga harus rajin-rajin mengundang rakyat mendengarkan laporan dari daerah. Laporan tersebut harus segera sampai ke Presiden agar segera ditindak lanjuti.
“Jangan biarkan Presiden Jokowi bekerja sendirian. Dia (Presiden Jokowi adalah orang Jawa yang berkomitmen paling tinggi sampai ketindakan membangun Indonesia Timur. Para tokoh Indonesia Timur jangan cuma bengong. Jangan lambat, kalah cepat sama Jokowi,” tegasnya (Sam Awom)
“
