JAKARTA- Pembentukan Kabinet Joko Widodo – KH Ma’ruf Amin untuk 5 tahun pemerintahan ke depan sangat strategis agar dapat mempercepat Indonesia menuju masyarakat adil dan makmur. Untuk itu Presiden Jokowi diharapkan berhati-hati memilih jajaran menteri yang agar bisa mengimplementasikan Pancasila dalam setiap kebijakannya. Hal ini diingatkan oleh Romo Benny Susetyo dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, RI kepada Bergelora.com di Jakarta, Selasa (2/7)
“Tantangan ke depan untuk presiden terpilih adalah harus mampu mengolah keragaman dan kemajemukan dlm kehidupan berbangsa dan negara. Pancasila harus menjadi acuan kebijakan publik dalam mewujudkan keadilan sosial,” ujarnya.
Saat ini menurutnya Pancasila harus menjadi batu penjur bernegara, berbangsa dan bermasyarakat, agar jangan lagi ada penyimpangan dalam berbagai kebijakan pemerintah.
“Ke depan dibutuhkan jajaran menteri yang memiliki kemampuan dan bisa mengaktulasilan Pancasila dalam kebijakan publik,” tegasnya.
Ia mengingatkan agar, jajaran menteri yang dipilih harus memiliki rekam jejak yang jelas dan teruji sehingga dapat mengawal berbagai program Presiden Jokowi untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia.
“Jajaran menteri memiliki keutamaan yakni keutaman moral, bersih dalam tata kelola pemerintahan, memiliki rekam jejak yang tidak bersangkut kasus korupsi dan HAM dan terlibat organisasi yang berindikasi radikal,” tegasnya.
Selain itu Romo Benny juga menekankan pentingnya menteri-menteri yang dapat menjawab berbagai masalah ekonomi yang menjadi persoalan global dan berdampak ke Indonesia.
“Menteri memiliki kecakapan sesuai dengan bidangnya. Lima tahun kedepan menghadapi tantangan global yakni perlambatan ekonomi. Maka menteri yang bekerja memiliki kecakapan dalam inovasi dan membangun sinergitas dalam tata kelola pemerintahan,” ujarnya.
Ia mengingatkan agar Presiden Jokowi benar-benar memeriksa calon-calon menteri yang akan mengurus berbagai bidang ekonomi, agar tidak bertentangan dengan kepentingan rakyat dan kebijakan Presiden Jokowi sendiri.
“Kebutuhan kabinet memiliki kecakapan dan kemampuan dalam menggerakkan ekonomi tidak bisa di tawar lagi,” ujarnya.
Pancasila menurut Romo Benny harus kembali dijadikan patokan dalam mengurus ekonomi Indonesia agar dapat menghadapi berbagai persoalan ekonomi yang bertentangan dengan kepentingan rakyat di seluruh Indonesia.
“Kabinet ke depan harus fokus pada percepatan pertumbuhan ekonomi. Solusi terhadap masalah yang kita hadapi saat ini adalah menjadi ideologi Pancasila mampu memberikan arah kebijakan dalam tata kelola pemerintahan,” tegasnya. (Web Warouw)
